Hak Asasi & Kemanusiaan

  • |

    Dapur Umum Dan Bantuan Darurat Kemensos Siap Untuk Korban Tegal

    Kemensos segera menyiapkan dapur umum dan bantuan darurat bagi korban tanah bergerak di Tegal, memastikan kebutuhan mendesak terpenuhi.

    Dapur Umum Dan Bantuan Darurat Kemensos Siap Untuk Korban Tegal

    Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat merespons bencana tanah bergerak yang melanda Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan sigap, Kemensos mendirikan dapur umum dan mengirimkan berbagai bantuan logistik untuk memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi. Langkah tanggap darurat ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana.

    Temukan informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

    Respon Cepat Kemensos di Lokasi Bencana

    ​Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengirimkan bantuan logistik serta mendirikan dapur umum guna memenuhi kebutuhan dasar korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.​ Tim di lapangan terus bekerja keras melakukan evakuasi, pendataan, dan distribusi bantuan.

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (5/2/2026), menegaskan bahwa pihaknya memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban. Proses evakuasi dan pendataan berjalan simultan dengan penyaluran logistik penting.

    Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kemensos untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Kehadiran dapur umum diharapkan dapat meringankan beban para pengungsi di tengah situasi sulit.

    Kronologi Dan Dampak Bencana Tanah Bergerak

    Bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut pada Senin (2/2). Curah hujan ekstrem ini memicu retakan tanah di permukiman warga pada sore hari di tanggal yang sama.

    Kondisi semakin memburuk pada tengah malam hingga dini hari setelah hujan deras kembali turun di area tanah miring. Pergerakan tanah ini berdampak setidaknya di empat RW Desa Padasari, menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil.

    Sebanyak 470 jiwa atau 150 Kepala Keluarga (KK) terdampak, dan 728 jiwa dari 255 KK di antaranya terpaksa mengungsi. Mereka ditampung di berbagai titik seperti Majelis Az Zikir Wa Ratiban, SDN 2 Padasari, Pondok Pesantren, serta beberapa rumah penduduk.

    Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Jember, Warga Diminta Siaga Bencana Susulan

    Kerugian Infrastruktur Dan Upaya Penanganan

    Kerugian Infrastruktur Dan Upaya Penanganan

    Bencana ini menyebabkan sejumlah kerugian materiil, termasuk kerusakan pada fasilitas umum dan infrastruktur. Tercatat ada tiga titik kerusakan pada jalan desa dan kabupaten, satu irigasi, satu jembatan desa, satu mushola, SDN Padasari 01, SMA Al Adalah, serta beberapa fasilitas pendidikan lainnya.

    Kemensos berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, BPBD, TNI, Polri, Tagana, serta relawan untuk melakukan penanganan secara menyeluruh. Upaya ini mencakup evakuasi korban ke lokasi pengungsian yang aman dan asesmen kebutuhan warga.

    Dapur umum lapangan yang didirikan di Lebak, Padasari, Kecamatan Jatinegara, beroperasi penuh dengan kapasitas produksi 1.000 nasi bungkus per hari. Ini untuk menjamin kebutuhan pangan para pengungsi tetap terpenuhi.

    Distribusi Logistik Dan Status Tanggap Darurat

    Untuk memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi, Kemensos mendistribusikan bantuan logistik yang beragam. Bantuan tersebut mencakup makanan siap saji, selimut, kasur, tenda, serta kebutuhan esensial lainnya yang dikirim melalui Gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

    Rincian bantuan logistik meliputi 1.000 paket makan siap saji, 250 paket lauk pauk siap saji, 5 unit tenda keluarga, 1 unit tenda serbaguna, 200 lembar kasur, 50 lembar tenda gulung, 200 lembar selimut, serta masing-masing 100 paket sandang anak, family kit, dan kids ware.

    Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Status Tanggap Darurat bencana dan mendirikan Pos Komando Penanganan Darurat bencana tanah bergerak Desa Padasari. Petugas terus melanjutkan asesmen dan pendataan, sementara layanan dapur umum terus beroperasi di lokasi pengungsian.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari kuasakata.com
    • Gambar Kedua dari pantura.inews.id

  • Darurat Angin Kencang! Bupati Semarang Siapkan Bantuan Rp 15 Juta

    Darurat angin kencang melanda Kabupaten Semarang, merusak puluhan rumah dan fasilitas warga bupati Semarang, Agustina Wilujeng.

    Darurat Angin Kencang! Bupati Semarang Siapkan Bantuan Rp 15 Juta

    Penyaluran bantuan didukung aparat desa, BPBD, dan relawan lokal untuk memastikan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga mengedukasi warga soal mitigasi bencana agar siap menghadapi angin kencang, menjaga keselamatan keluarga, dan meminimalkan kerusakan di masa depan.

    Selain meringankan beban fisik dan psikologis warga, program ini menunjukkan kepedulian aparat. Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang lagi banyak di bicarakan hanya ada di Derita Rakyat.

    Salurkan Bantuan Rp 15 Juta Untuk Korban Angin Kencang

    Bupati Semarang, Agustina Wilujeng, memastikan bantuan cepat dan maksimal bagi warga yang terdampak angin kencang di sejumlah wilayah Kabupaten Semarang. Angin kencang yang melanda sejak Selasa malam (30/1/2026) telah merusak atap rumah, pohon tumbang, dan mengganggu aktivitas masyarakat.

    Pemerintah daerah langsung meninjau lokasi terdampak untuk menilai kerusakan dan menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada warga. “Prioritas kami adalah memastikan keselamatan warga dan meringankan beban akibat kerusakan rumah,” ujar Agustina.

    Bantuan yang disiapkan berupa dana tunai maksimal Rp 15 juta per keluarga untuk rumah rusak berat, serta paket sembako dan material darurat bagi rumah rusak ringan hingga sedang. Pemerintah juga membuka posko layanan darurat di kantor kecamatan terdampak.

    Kerusakan Akibat Angin Kencang di Sejumlah Kecamatan

    Hujan deras yang disertai angin kencang terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari, menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Atap rumah warga beterbangan, pohon tumbang menimpa jalan dan beberapa fasilitas umum seperti pos ronda dan sekolah.

    Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang, lebih dari 120 kepala keluarga terdampak angin kencang, dengan tingkat kerusakan bervariasi dari ringan hingga berat. Beberapa warga sempat mengungsi sementara karena rumahnya tidak layak huni pasca-terjangan angin.

    Selain kerusakan rumah, aktivitas ekonomi warga juga terganggu. Pasar tradisional beberapa wilayah mengalami keterlambatan distribusi barang akibat pohon tumbang menutupi jalan, sementara beberapa sekolah menunda kegiatan belajar mengajar untuk memastikan keamanan murid.

    Baca Juga: Polres Padangsidimpuan Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Dek

    Penyaluran Bantuan dan Koordinasi Pemkab Semarang

    Penyaluran Bantuan dan Koordinasi Pemkab Semarang

    Pemerintah Kabupaten Semarang bekerja sama dengan aparat desa, BPBD, dan relawan lokal untuk mendistribusikan bantuan secara cepat. Setiap kecamatan terdampak telah mendapatkan tim tanggap darurat untuk menyalurkan dana tunai, sembako, serta material bangunan sementara.

    Bupati Agustina menekankan pentingnya pendataan akurat agar bantuan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan warga yang rumahnya rusak berat menerima dana maksimal Rp 15 juta, sementara yang rusak ringan mendapat bantuan material untuk perbaikan,” ujarnya.

    Selain itu, Pemkab membuka posko pengaduan bagi warga yang membutuhkan bantuan tambahan atau melaporkan kerusakan rumah yang belum terdata. Koordinasi lintas sektor juga dilakukan dengan pihak kepolisian dan TNI untuk memastikan distribusi bantuan aman dan lancar.

    Upaya Warga dan Edukasi Mitigasi Bencana

    Pemkab Semarang tidak hanya fokus pada penanganan pasca-bencana, tetapi juga mitigasi bencana jangka panjang. Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pemangkasan pohon di wilayah rawan tumbang, perbaikan saluran air, serta memperkuat atap rumah warga melalui program subsidi perbaikan rumah.

    BPBD setempat juga mengedukasi warga tentang cara menghadapi angin kencang, termasuk menyiapkan perlindungan sementara, mengamankan barang berharga, dan menjaga anak-anak dari lokasi berisiko. Program latihan tanggap darurat untuk masyarakat desa pun terus digalakkan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari regional.kompas.com
    • Gambar Kedua dari banyumas.tribunnews.com
  • | |

    3 Hari Gali Lumpur, Asep Cari Anaknya Yang Tertimbun Longsor Cisarua

    Bencana longsor yang menerjang Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menyisakan duka mendalam.

    3 Hari Gali Lumpur, Asep Cari Anaknya Yang Tertimbun Longsor Cisarua

    Di tengah puing-puing dan lumpur yang masih tebal, muncul sebuah kisah heroik sekaligus memilukan tentang seorang ayah. ​Ia adalah Asep Heri, yang dengan segenap tenaga dan hati, tak pernah menyerah mencari putri tercintanya yang diduga menjadi korban.

    Berikut ini, Derita Rakyat akan menyaksikan cerminan keteguhan hati seorang ayah di hadapan kedahsyatan alam.

    Asep Heri, Kegigihan Seorang Ayah Dalam Pencarian

    Asep Heri, dengan jaket hujan penuh lumpur dan peluh yang mengucur, duduk melepas lelah di tepian lokasi longsor. Pria 45 tahun itu telah meninggalkan rumahnya di Ranca Upas selama tiga hari, mempertaruhkan keselamatan diri demi menemukan Tasya, putrinya yang berusia 17 tahun.

    Dengan tangan kosong dan cangkul, Asep tak kenal lelah menggali lumpur di titik yang ia yakini sebagai bekas rumah saudaranya. Di sanalah Tasya menginap sebelum longsor dahsyat dari kaki Gunung Burangrang terjadi pada Sabtu (24/1).

    “Ya saya langsung mencari sendiri, ingin cepat menemukan tubuh anak saya, Tasya,” ujar Asep kepada detikJabar, Senin (26/1/2026), menunjukkan ketegarannya yang luar biasa meski tengah berduka.

    Saksi Bisu Kehilangan Dan Penemuan Yang Menyayat Hati

    Perjuangan Asep tak sepenuhnya sia-sia. Pada hari Minggu, ia menemukan jasad saudara dan keponakannya, Deni dan Ani. Sebuah kelegaan bercampur kesedihan, karena putrinya sendiri, Tasya, masih belum ditemukan.

    Asep menyaksikan sendiri bagaimana jasad Ani ditemukan dalam posisi setengah bersujud, seolah melindungi anaknya. Penemuan ini menjadi gambaran pilu kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas, bahkan di saat-saat terakhir.

    Meskipun kebahagiaan menemukan kerabatnya tercapai, hati Asep masih hancur karena Tasya belum ditemukan. Ia terus berharap dan berjuang, sembari menerima kenyataan pahit bahwa pencarian ini adalah pertarungan melawan waktu dan nasib.

    Baca Juga: Longsor Cisarua Timbun 23 Anggota Marinir, 19 Orang Masih Pencarian

    Tantangan Cuaca Dan Harapan Yang Tak Padam

    Tantangan Cuaca Dan Harapan Yang Tak Padam

    Identitas Tasya, putrinya, ditemukan di sekitar lokasi penemuan saudaranya, menguatkan keyakinan Asep bahwa Tasya berada di sana. Namun, hujan yang kembali turun di lokasi longsor memaksa Asep untuk beristirahat sejenak.

    “Istirahat dulu saja, soalnya hujan juga. Nanti setelah tenaga terkumpul saya cari lagi,” kata Asep, menegaskan tekadnya untuk melanjutkan pencarian. Ia lebih puas mencari sendiri daripada hanya menunggu petugas.

    Komandan Sektor Kantor SAR Bandung, Agung, menjelaskan bahwa cuaca menjadi kendala utama dalam operasi pencarian. Hujan membuat tim SAR tidak dapat bekerja secara maksimal, namun semangat pencarian tidak pernah padam.

    Koordinasi Tim SAR Dan Prioritas Pencarian

    Tim SAR telah membagi area pencarian menjadi beberapa sektor, seperti A1, A2, dan B3, dengan fokus utama di sektor A1 yang dibagi lagi menjadi bagian bawah, tengah, dan atas. Ini adalah upaya maksimal untuk mencakup area yang luas.

    Agung juga menyebutkan bahwa modifikasi cuaca sempat membantu proses pencarian. Namun, secara keseluruhan, kondisi cuaca yang tidak menentu tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh tim penyelamat.

    Dalam situasi seperti ini, setiap detik sangat berarti. Koordinasi yang kuat antara Asep dan tim SAR menjadi kunci untuk memaksimalkan setiap upaya pencarian, dengan harapan dapat menemukan Tasya dan membawa sedikit kedamaian bagi keluarga yang berduka.

    Selalu ikuti berita terbaru mengenai serta ragam informasi menarik yang memperluas wawasan.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari bandung.kompas.com
  • |

    Dari Koruptor Ke Masyarakat: Tanah Sitaan Jadi Rumah Subsidi

    Tanah bekas koruptor akan dimanfaatkan untuk rumah subsidi, langkah KPK ini hadirkan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dari Koruptor Ke Masyarakat: Tanah Sitaan Jadi Rumah Subsidi 700

    KPK memberikan persetujuan pemanfaatan tanah bekas milik koruptor untuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini tidak hanya menyelesaikan aset hasil tindak pidana, tetapi juga mendukung program perumahan Derita Rakyat, menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

    Tanah Koruptor Akan Dimanfaatkan Untuk Rumah Subsidi

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan rencana pemanfaatan tanah bekas milik koruptor untuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ara menyebut bahwa rencana ini juga mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki sejumlah bidang tanah hasil sitaan korupsi.

    Sebagian dari lahan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memaksimalkan aset negara yang sebelumnya terkait tindak pidana. Ara menekankan bahwa penggunaan tanah ini hanya untuk perumahan rakyat, bukan untuk tujuan komersial.

    Kita sudah mendapat persetujuan bahwa tanah-tanah yang berkekuatan hukum tetap dari KPK boleh digunakan untuk perumahan rakyat, bukan untuk komersil, ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). Pernyataan ini disampaikan usai diskusi Ara dengan pimpinan KPK terkait pemanfaatan aset sitaan koruptor.

    Proses Permohonan Dan Persetujuan KPK

    Ara berencana mengajukan permohonan resmi kepada KPK agar tanah sitaan koruptor dapat segera dimanfaatkan. Ia menargetkan surat permohonan dikirim pada hari yang sama agar proses administrasi dapat berjalan cepat.

    Selain itu, Ara juga berkonsultasi dengan pimpinan KPK mengenai kepastian hukum lahan di Meikarta, Cikarang, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun subsidi (rusun). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa lahan Meikarta tidak termasuk objek sitaan KPK dan memiliki status clean and clear.

    Dengan demikian, KPK mendukung penggunaannya untuk pembangunan rusun subsidi. Hal ini sekaligus memastikan tidak ada masalah hukum terkait proyek sebelumnya yang sempat terseret kasus suap izin pembangunan.

    Baca Juga: Waka MPR Tegaskan, Mitigasi Banjir dan Longsor Wajib Diantisipasi di Indonesia

    Latar Belakang Kasus Meikarta

    Latar Belakang Kasus Meikarta 700

    Proyek Meikarta awalnya dikembangkan oleh Lippo Group di Kabupaten Bekasi. Dalam proses perizinannya, proyek ini sempat terseret kasus suap yang melibatkan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin.

    KPK menangani kasus tersebut melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2018, yang berujung pada penahanan sejumlah pihak dan proses hukum di pengadilan. Meskipun demikian, tanah Meikarta terbukti bebas dari penyitaan, sehingga pemerintah dapat memanfaatkannya untuk pembangunan rumah susun subsidi.

    Kejelasan status hukum lahan ini menjadi peluang strategis bagi Kementerian PKP untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sekaligus memastikan aset negara dimanfaatkan secara optimal.

    Mekanisme Pemanfaatan Tanah Sitaan KPK

    Sebelumnya, Ara telah mengajukan permintaan penggunaan lahan sitaan koruptor untuk rumah subsidi. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa selama pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, KPK siap menyerahkan aset tersebut.

    Biasanya tanah sitaan dilelang terlebih dahulu, namun jika tidak laku, lahan dapat diserahkan untuk kepentingan negara, termasuk program perumahan rakyat. Langkah ini menunjukkan sinergi antara KPK dan pemerintah dalam memaksimalkan aset negara sekaligus mendukung program perumahan bersubsidi.

    Dengan pemanfaatan tanah koruptor, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian terjangkau, sementara aset hasil tindak pidana kembali digunakan untuk kepentingan publik. Inisiatif ini juga menjadi simbol nyata bagaimana aset koruptor dapat diubah menjadi manfaat bagi masyarakat luas.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari
    • Gambar Kedua dari

  • Waka MPR Tegaskan, Mitigasi Banjir dan Longsor Wajib Diantisipasi di Indonesia

    Wakil Ketua MPR menekankan pentingnya mitigasi bencana di Indonesia, khususnya menghadapi banjir dan longsor yang kerap mengancam berbagai wilayah.

    Waka MPR Tegaskan, Mitigasi Banjir dan Longsor Wajib Diantisipasi di Indonesia

    Ia mengingatkan perlunya langkah antisipatif terpadu, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Pemetaan wilayah rawan bencana, peringatan dini, rehabilitasi lingkungan, dan edukasi masyarakat menjadi kunci sukses.

    Temukan informasi menarik dan berita paling terviral lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

    Waka MPR Tekankan Pentingnya Mitigasi Bencana

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dalam pernyataannya, menekankan urgensi mitigasi bencana di Indonesia, khususnya menghadapi banjir dan tanah longsor. Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi bencana yang tinggi karena kondisi geografis, curah hujan ekstrem, dan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah.

    Menurut Waka MPR, langkah antisipatif sangat penting untuk meminimalkan kerugian harta benda dan korban jiwa. Banjir dan longsor tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal, infrastruktur, dan layanan publik.

    Ia menambahkan bahwa mitigasi bencana harus dilakukan secara terpadu, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Kesadaran dan kesiapan bersama menjadi kunci agar dampak bencana dapat dikurangi secara signifikan.

    Data dan Tren Bencana di Indonesia

    Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir dan tanah longsor termasuk bencana yang paling sering terjadi di berbagai provinsi di Indonesia. Musim hujan yang ekstrem dan penurunan kualitas lingkungan, seperti alih fungsi lahan dan penebangan pohon, memperburuk risiko bencana.

    Waka MPR menekankan perlunya pemetaan wilayah rawan bencana secara berkala. Dengan pemetaan ini, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan langkah preventif, seperti normalisasi sungai, pengerukan saluran drainase, dan peringatan dini bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir.

    Selain itu, data dan analisis bencana juga penting untuk merancang program mitigasi jangka panjang. Informasi yang akurat memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya secara tepat, termasuk penyediaan shelter, logistik, dan peralatan evakuasi.

    Baca Juga: KPK Bongkar Kasus OTT Bupati Pati, Miliaran Rupiah Disita

    Strategi Mitigasi Banjir dan Longsor

    Strategi Mitigasi Banjir dan Longsor

    Dalam menghadapi bencana banjir dan longsor, Waka MPR menyoroti pentingnya pencegahan berbasis lingkungan. Penanaman pohon di area kritis, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan air hujan menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi risiko longsor dan banjir.

    Selain itu, sistem peringatan dini harus ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi, seperti sensor curah hujan, kamera pemantau sungai, dan aplikasi peringatan berbasis smartphone, dapat memberikan informasi cepat kepada warga dan petugas tanggap darurat.

    Pendidikan masyarakat juga menjadi bagian penting. Warga yang sadar bencana akan lebih siap menghadapi situasi darurat, mampu melakukan evakuasi mandiri, dan menjaga keselamatan keluarga serta tetangga. Program simulasi bencana di sekolah dan komunitas menjadi salah satu langkah edukatif yang dianjurkan.

    Peran Pemerintah dan Kolaborasi Masyarakat

    Waka MPR menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kolaborasi antara BNPB, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci sukses. Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur tahan bencana, penyediaan bantuan logistik, dan sistem komunikasi yang efisien.

    Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan lingkungan dan pemeliharaan saluran air, serta pembuatan embung atau tanggul mini di desa-desa rawan banjir. Keterlibatan warga membuat mitigasi lebih efektif dan berkelanjutan.

    Waka MPR berharap langkah-langkah ini dapat menciptakan budaya sadar bencana di Indonesia. Dengan kesiapan, kolaborasi, dan mitigasi yang tepat, diharapkan korban jiwa dan kerugian akibat banjir dan longsor dapat ditekan, serta masyarakat dapat hidup lebih aman dan nyaman.

    Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.

    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Utama dari news.detik.com
    2. Gambar Kedua dari news.detik.com

  • Gus Ipul Tegaskan, Kepala Daerah Jadi Kunci Sukses Program Sekolah Rakyat

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan peran strategis kepala daerah dalam keberhasilan Program Sekolah Rakyat.

    Gus Ipul Tegaskan, Kepala Daerah Jadi Kunci Sukses Program Sekolah Rakyat

    Bupati, wali kota, hingga gubernur menjadi penentu utama siswa yang berhak mendapatkan pendidikan gratis. Menurut Gus Ipul, mekanisme penetapan harus dilakukan di tingkat daerah agar tepat sasaran dan adil.

    Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang lagi banyak di bicarakan hanya ada di Derita Rakyat.

    Gus Ipul Kepala Daerah Kunci Sekolah Rakyat

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan bahwa bupati, wali kota, hingga gubernur memegang peranan strategis dalam menentukan siswa yang berhak mendapatkan pendidikan gratis.

    Menurut Gus Ipul, mekanisme penetapan siswa yang berhak bukan berada di tangan kementerian, melainkan di otoritas daerah yang lebih memahami kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap kepala daerah bertanggung jawab memastikan program ini tepat sasaran.

    “Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota, dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan agar tidak ada miskomunikasi,” tegas Gus Ipul dalam keterangan resmi, Selasa (20/1/2026).

    Rakernas APPSI XVII Strategi Sekolah Rakyat

    Pernyataan Gus Ipul disampaikan saat dirinya menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APPSI) di Batam. Rakernas ini menghadirkan seluruh kepala daerah dari berbagai kabupaten untuk membahas strategi pelaksanaan program di tingkat daerah.

    Topik utama dalam dialog tersebut adalah “Arah Kebijakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Daerah”. Diskusi ini juga menjadi wadah kepala daerah untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menyalurkan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

    Selain membahas arah kebijakan, Gus Ipul juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi di daerah, termasuk dinas pendidikan, dinas sosial, serta lembaga kemasyarakatan, agar program Sekolah Rakyat berjalan efektif dan tepat sasaran.

    Baca Juga: Halaman Rumah Tergerus Longsor, Warga Blitar Hidup dalam Rasa Cemas

    Kepemimpinan Daerah Kunci Program Pendidikan Gratis

    Kepemimpinan Daerah Kunci Program Pendidikan Gratis

    Gus Ipul menjelaskan bahwa keberhasilan Program Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah. Penetapan siswa penerima manfaat harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan maupun ketidakadilan.

    Menurutnya, kepala daerah memiliki data yang lebih lengkap mengenai keluarga kurang mampu, kondisi ekonomi wilayah, dan akses pendidikan. Dengan demikian, mereka lebih mampu menjangkau anak-anak yang membutuhkan, memastikan program pendidikan gratis berjalan maksimal.

    “Kepala daerah adalah ujung tombak. Tanpa komitmen mereka, program Sekolah Rakyat bisa kehilangan target dan tidak tepat sasaran,” tambah Gus Ipul, menekankan urgensi peran lokal dalam implementasi program nasional.

    Capaian dan Evaluasi Sekolah Rakyat

    Gus Ipul berharap agar kepala daerah dapat menerapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah siswa yang berhak benar-benar mendapatkan akses pendidikan, serta meminimalkan praktik penyimpangan.

    Selain itu, pemerintah pusat akan memberikan dukungan berupa panduan teknis dan sumber daya untuk membantu kepala daerah menjalankan program ini. Kolaborasi antara kementerian, dinas terkait, dan kepala daerah diharapkan menjadi model bagi pengembangan program pendidikan di seluruh Indonesia.

    Ia menambahkan, keberhasilan Program Sekolah Rakyat bukan hanya soal pemberian fasilitas, tetapi juga menumbuhkan rasa keadilan, pemerataan, dan kesempatan yang sama bagi setiap anak Indonesia. Dengan kepemimpinan yang kuat, Gus Ipul yakin program ini akan memberi dampak nyata bagi generasi muda.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Utama dari news.detik.com
    2. Gambar Kedua dari infopublik.id
  • |

    Pemerintah Sigap, 17 Wilayah Aceh-Sumatera Terima Atensi Khusus

    Bencana alam seringkali menyisakan duka mendalam dan kerusakan yang sangat masif, terutama di wilayah-wilayah yang rentan.

    Pemerintah Sigap, 17 Wilayah Aceh-Sumatera Terima Atensi Khusus

    Baru-baru ini, Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera dilanda serangkaian bencana yang menguji ketahanan masyarakatnya. ​Menanggapi kondisi ini, pemerintah pusat menunjukkan atensi serius dengan memberikan perhatian khusus dan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pemulihan di 17 wilayah terdampak.​ Fokus utama adalah pada penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat dapat segera kembali normal.

    Dapatkan informasi menarik dan terpercaya lainnya yang menambah wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

    Prioritas Khusus Untuk 17 Wilayah Terdampak

    Pemerintah pusat telah mengumumkan perhatian khusus untuk 17 wilayah di Aceh dan Sumatera yang baru saja dilanda bencana. Fokus ini menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat penanganan dan pemulihan pasca-bencana. Wilayah-wilayah ini akan menerima dukungan penuh untuk memastikan mereka segera bangkit.

    Langkah ini diambil mengingat skala kerusakan dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Prioritas khusus ini mencakup alokasi sumber daya tambahan, tim penanggulangan bencana yang lebih besar, serta koordinasi antarlembaga yang lebih intensif. Tujuannya adalah untuk mengatasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

    Atensi khusus ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Selain itu, juga untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terganggu. Pemerintah berupaya keras agar masyarakat di 17 wilayah tersebut bisa kembali beraktivitas normal secepatnya.

    Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana. Sinkronisasi kebijakan dan program menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pemulihan. Kolaborasi yang erat akan memastikan bantuan tersalurkan secara efektif.

    Peran kepala daerah sangat krusial dalam mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada di wilayahnya. Ini termasuk TNI, Polri, Basarnas, organisasi masyarakat, hingga relawan. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal dan terpadu.

    Pemerintah pusat akan terus memantau dan memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan penanganan, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi, berjalan sesuai rencana. Komunikasi yang berkelanjutan adalah fondasi utama.

    Baca Juga: Kisah Relawan Bencana Sumatera yang Ikhlas Tak Dibayar Demi Bantuan Kemanusiaan

    Bantuan Dan Akselerasi Rehabilitasi

    Bantuan Dan Akselerasi Rehabilitasi

    Pemerintah berencana menyalurkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari logistik dasar hingga bantuan perbaikan rumah dan infrastruktur. Bantuan ini dirancang untuk segera memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mempercepat proses rehabilitasi. Aksesibilitas menjadi perhatian utama.

    Percepatan rehabilitasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya menjadi prioritas. Kerusakan pada fasilitas publik dapat menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi. Pemerintah akan mengerahkan sumber daya maksimal untuk perbaikan cepat.

    Selain itu, bantuan psikososial juga akan diberikan untuk membantu masyarakat mengatasi trauma pasca-bencana. Pemulihan mental dan emosional tidak kalah penting dari pemulihan fisik. Program ini dirancang untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang.

    Mitigasi Bencana Dan Kesiapsiagaan Jangka Panjang

    Pemerintah juga akan fokus pada upaya mitigasi bencana di 17 wilayah prioritas ini. Pembangunan infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini akan diperkuat. Langkah proaktif ini penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan.

    Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana akan terus digalakkan. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian. Masyarakat yang sadar bencana adalah kunci ketahanan.

    Dengan atensi khusus dan program komprehensif ini, diharapkan Aceh dan Sumatera dapat pulih lebih cepat dan menjadi lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mendampingi masyarakat dalam setiap langkah pemulihan.

    Dapatkan informasi terbaru Derita Rakyat mengenai isu-isu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, serta beragam konten menarik lainnya yang akan memperkaya pengetahuan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari news.detik.com
    • Gambar Kedua dari voi.id
  • | |

    NHM Turun Tangan Bantu Masyarakat Terdampak Banjir & Longsor Di Halut-Halbar

    NHM menyalurkan bantuan untuk warga Halut dan Halbar terdampak banjir dan longsor, meringankan beban masyarakat di masa darurat.

    NHM Turun Tangan Bantu Masyarakat Terdampak Banjir & Longsor Di Halut-Halbar 700

    Bencana banjir dan longsor melanda Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kesulitan bagi warga terdampak. Menanggapi hal ini, NHM langsung turun tangan menyalurkan bantuan berupa logistik, makanan, dan kebutuhan darurat lainnya.

    Kehadiran bantuan tersebut menjadi penopang penting bagi Derita Rakyat yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana alam. Sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi darurat.

    NHM Salurkan Bantuan

    PT Nusa Halmahera Minerals melalui program NHM Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan. Bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat.

    Penyaluran bantuan ini dilakukan di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas lokal yang terdampak.

    Kepala Divisi Pengembangan Berkelanjutan NHM Peduli, Irwan Malaka, menyampaikan bahwa seluruh bantuan logistik telah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Menurutnya, upaya ini diharapkan dapat meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan serta memberi semangat bagi masyarakat untuk bangkit dari dampak bencana.

    Distribusi Bantuan Secara Bertahap dan Luas

    Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap mulai 9 hingga 12 Januari 2026, menjangkau wilayah dengan akses terbatas akibat bencana. Pada Jumat malam, 9 Januari, NHM Peduli menyalurkan paket sembako ke tujuh desa di Kecamatan Kao Barat, yakni Desa Pitago, Bailengit, Soamaetek, Parseba, Toguis, Toboulamo, dan Takimo. Hari berikutnya, distribusi dilanjutkan ke wilayah Galela dan Loloda.

    Pada Minggu, 11 Januari, tim NHM Peduli bersama Emergency Response Team mendistribusikan bantuan ke Kecamatan Ibu, Halbar, sementara pada Senin, 12 Januari, bantuan tambahan berupa mesin alkon diberikan kepada warga di Desa Togawa dan Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara. Mesin alkon ini membantu membersihkan sumur-sumur yang tercemar lumpur akibat banjir.

    Baca Juga: KPK Ungkap Pensiunan Kemnaker Pakai Duit Pemerasan Izin TKA Beli Mobil

    Jenis Bantuan Disesuaikan Kebutuhan Masyarakat

    Jenis Bantuan Disesuaikan Kebutuhan Masyarakat 700

    Selain paket sembako, bantuan NHM Peduli juga mencakup perlengkapan sanitasi, perlengkapan bayi, serta dukungan tambahan seperti mesin genset dan lentera untuk warga yang masih mengungsi di wilayah dengan keterbatasan listrik dan penerangan. Penyesuaian jenis bantuan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Halmahera Utara, untuk memastikan kebutuhan mendesak di lapangan terpenuhi secara tepat.

    Kehadiran bantuan tersebut mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Sekretaris Desa Toguis, Enos Siduga, serta Kepala Desa Soamaetek, Robert Garawai, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan NHM Peduli.

    Camat Ibu, Warjin Hi. Soleman, juga mengapresiasi respons cepat perusahaan yang membantu meringankan beban warga terdampak.

    Komitmen NHM Dalam Penanganan Pascabencana

    Melalui NHM Peduli, perusahaan menegaskan komitmen berkelanjutan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanganan serta pemulihan pascabencana. NHM menekankan pentingnya solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan kebencanaan, sekaligus menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terdampak.

    Keberhasilan distribusi bantuan ini menjadi bukti nyata peran perusahaan dalam menanggapi bencana secara cepat dan terkoordinasi. Selain memenuhi kebutuhan dasar, kehadiran NHM Peduli juga memberi rasa aman dan motivasi bagi masyarakat agar lebih siap menghadapi kemungkinan bencana di masa mendatang.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari finance.detik.com
    • Gambar Kedua dari ekbis.sindonews.com
  • |

    BNPB Laporkan 4.280 Huntara Sedang Dibangun Pasca Bencana Di Sumatera

    BNPB pastikan 4.280 huntara sedang dibangun untuk korban bencana di Sumatera, Proses pembangunan terus dipantau agar cepat selesai.

    BNPB Laporkan 4.280 Huntara Sedang Dibangun Pasca Bencana Di Sumatera 700

    Pasca bencana yang melanda Sumatera, BNPB memastikan pembangunan 4.280 hunian sementara (huntara) tengah berlangsung. Proyek ini menjadi prioritas untuk segera menampung Derita Rakyat, sekaligus mempercepat pemulihan wilayah yang terkena bencana.

    Dengan pengawasan ketat dari BNPB, proses pembangunan huntara diharapkan berjalan lancar dan selesai tepat waktu, memberi harapan baru bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

    BNPB Percepat Pembangunan Hunian Pasca Bencana Di Sumatera

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana tengah mempercepat pembangunan rumah hunian sementara dan hunian tetap untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak.

    Fokus pembangunan difokuskan pada rumah yang mengalami kerusakan berat (RB). Dari total 49.296 rumah kategori RB, BNPB menargetkan pembangunan 27.575 unit huntara untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

    Progres Pembangunan Huntara dan Huntap

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 4.280 unit huntara sedang dalam tahap pengerjaan fisik. Selain itu, dukungan dari Danantara telah menghasilkan 200 unit hunian yang siap ditempati warga di sejumlah lokasi prioritas.

    Beberapa progres pembangunan telah mencapai 100 persen, termasuk 12 unit di Blang Pandak, Kabupaten Pidie, serta satu unit di Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Di Sumatera Utara, pembangunan huntap telah mencakup 648 unit, menunjukkan percepatan yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi korban bencana.

    Baca Juga: Longsor Mengerikan di Bogor! 4 Rumah Rusak Parah, Warga Terpaksa Mengungsi!​

    Pembangunan Huntara Di Sumatera Barat

    Pembangunan Huntara Di Sumatera Barat 700

    Di Sumatera Barat, pembangunan huntara juga dipercepat, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Tahap pertama pembangunan difokuskan di Nagari Anduring, Kecamatan Asam Pulau, dengan total 34 unit huntara.

    Rinciannya, terdapat 9 unit tipe couple sebanyak 18 hunian, 3 unit tipe barak dengan 15 hunian, serta satu unit hunian single. Pembangunan ini diharapkan dapat segera ditempati oleh warga terdampak, memberikan tempat tinggal sementara yang aman dan layak.

    Dukungan Logistik Dan Dana Tunggu Hunian

    Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian. Hingga kini, DTH telah disalurkan kepada 1.950 keluarga dari total 10.656 rekening yang telah disiapkan.

    Distribusi logistik untuk mendukung seluruh aktivitas lapangan terus dilakukan secara optimal. Total penyaluran logistik mencapai 1.740,39 ton atau 99,86 persen dari jumlah logistik yang masuk.

    Penyaluran dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat untuk memastikan semua kebutuhan korban bencana dapat terpenuhi tepat waktu. Dengan percepatan pembangunan hunian, penyaluran DTH, dan distribusi logistik, BNPB menegaskan komitmen pemerintah dalam pemulihan pasca bencana.

    Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat kehidupan masyarakat terdampak kembali normal serta meminimalkan dampak sosial yang timbul akibat bencana alam. Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari nasional.kompas.com
    • Gambar Kedua dari kabarsumbar.com
  • |

    Pilkada Langsung: Janji Kesejahteraan Atau Ilusi Bagi Rakyat Daerah?

    Pilkada langsung sering dijanjikan membawa kesejahteraan, tapi kenyataannya banyak rakyat daerah tetap menghadapi kesulitan hidup.

    Pilkada Langsung: Janji Kesejahteraan Atau Ilusi Bagi Rakyat Daerah 700

    Pilkada langsung digadang-gadang sebagai wujud demokrasi yang memberikan rakyat hak memilih pemimpin secara langsung. Namun, di balik pesta politik ini, banyak janji kesejahteraan yang kerap tak kunjung terealisasi.

    Bagi sebagian masyarakat daerah, pilkada justru menjadi ajang ilusi: janji manis politik, tapi kondisi sosial-ekonomi tetap menantang. ini mengulas bagaimana sistem pilkada langsung sering gagal menjawab kebutuhan rakyat, menyoroti ketimpangan pembangunan, dan membahas implikasinya terhadap hak asasi serta kualitas hidup masyarakat.

    Pilkada Langsung Dan Ilusi Kesejahteraan Di Daerah

    Dua dekade pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia menunjukkan paradoks demokrasi lokal. Kepala daerah memang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi kapasitas ekonomi dan ruang fiskal mereka tetap sangat tergantung pada pusat.

    Akibatnya, legitimasi politik meningkat, tetapi kemampuan untuk menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat terbatas. Polemik tentang mekanisme pilkada kembali mencuat dengan munculnya usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Mayoritas partai politik parlemen mendukung perubahan ini, dengan alasan klasik: pilkada langsung mahal, rawan korupsi, dan memicu konflik. Ironisnya, jarang ada upaya serius untuk memperbaiki dampak negatif pilkada langsung, seperti pengetatan aturan pembiayaan politik, pencegahan politik uang, dan pengurangan biaya kontestasi.

    Legitimasi Politik Tanpa Kapasitas Ekonomi

    Pilkada langsung kerap diposisikan sebagai tonggak demokrasi lokal yang diharapkan mendorong akuntabilitas dan responsivitas kepala daerah. Secara teori, pemimpin yang dipilih langsung akan lebih peduli terhadap kepentingan rakyat.

    Namun, kenyataannya berbeda. Setelah hampir dua dekade, dampak pilkada langsung terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih tidak konsisten.

    Masalah utama bukan prosedur pemilihan, melainkan kelemahan institusi pendukung. Kepala daerah memang memiliki mandat politik, tetapi ruang fiskal dan kewenangan kebijakan terbatas.

    Baca Juga: Lamongan Siaga Banjir, Langkah Cepat Bupati ‘Pak Yes’ Selamatkan Warga Dan Sekolah

    Elite Capture Dan Biaya Politik Yang Tinggi

    Elite Capture Dan Biaya Politik Yang Tinggi 700

    Fenomena elite capture memperparah masalah struktural pilkada langsung. Biaya politik yang tinggi membuat kepala daerah bergantung pada sponsor politik dan jaringan oligarki.

    Kemenangan dalam pilkada sering dibayar melalui konsesi proyek, distribusi rente, atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan sempit. Akibatnya, pilkada langsung lebih memperluas arena kompetisi elite daripada memperluas keadilan sosial.

    Studi komparatif menunjukkan pola serupa di negara berkembang: desentralisasi politik tanpa reformasi fiskal dan tata kelola membuat demokrasi prosedural berjalan, tetapi distribusi kesejahteraan tetap timpang.

    Reformasi Struktural Yang Diperlukan

    Kesalahan terbesar dalam debat pilkada adalah menganggap pemilihan sebagai tujuan, bukan alat. Demokrasi berhenti pada ritual elektoral, sementara kapasitas institusi lokal untuk perencanaan, penganggaran, dan pengawasan tidak diperkuat.

    Jika tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat, fokus perbaikan harus pada desain perimbangan keuangan pusat-daerah, penguatan kapasitas fiskal lokal, transparansi pembiayaan politik, dan profesionalisasi birokrasi. Momentum revisi UU Pemilu pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi kesempatan untuk memperbaiki desain kekuasaan ekonomi dan kapasitas institusi lokal, bukan hanya mengulang perdebatan prosedural.

    Tanpa reformasi struktural tersebut, pilkada langsung tetap meningkatkan legitimasi politik, tetapi kesejahteraan rakyat tetap terkunci oleh struktur kekuasaan yang terpusat dan hubungan elite yang dominan. Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari kompas.id
    • Gambar Kedua dari mediajustitia.com