|

Dari Koruptor Ke Masyarakat: Tanah Sitaan Jadi Rumah Subsidi

Bagikan

Tanah bekas koruptor akan dimanfaatkan untuk rumah subsidi, langkah KPK ini hadirkan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari Koruptor Ke Masyarakat: Tanah Sitaan Jadi Rumah Subsidi

KPK memberikan persetujuan pemanfaatan tanah bekas milik koruptor untuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini tidak hanya menyelesaikan aset hasil tindak pidana, tetapi juga mendukung program perumahan Derita Rakyat, menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Tanah Koruptor Akan Dimanfaatkan Untuk Rumah Subsidi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan rencana pemanfaatan tanah bekas milik koruptor untuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ara menyebut bahwa rencana ini juga mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki sejumlah bidang tanah hasil sitaan korupsi.

Sebagian dari lahan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memaksimalkan aset negara yang sebelumnya terkait tindak pidana. Ara menekankan bahwa penggunaan tanah ini hanya untuk perumahan rakyat, bukan untuk tujuan komersial.

Kita sudah mendapat persetujuan bahwa tanah-tanah yang berkekuatan hukum tetap dari KPK boleh digunakan untuk perumahan rakyat, bukan untuk komersil, ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). Pernyataan ini disampaikan usai diskusi Ara dengan pimpinan KPK terkait pemanfaatan aset sitaan koruptor.

Proses Permohonan Dan Persetujuan KPK

Ara berencana mengajukan permohonan resmi kepada KPK agar tanah sitaan koruptor dapat segera dimanfaatkan. Ia menargetkan surat permohonan dikirim pada hari yang sama agar proses administrasi dapat berjalan cepat.

Selain itu, Ara juga berkonsultasi dengan pimpinan KPK mengenai kepastian hukum lahan di Meikarta, Cikarang, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun subsidi (rusun). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa lahan Meikarta tidak termasuk objek sitaan KPK dan memiliki status clean and clear.

Dengan demikian, KPK mendukung penggunaannya untuk pembangunan rusun subsidi. Hal ini sekaligus memastikan tidak ada masalah hukum terkait proyek sebelumnya yang sempat terseret kasus suap izin pembangunan.

Baca Juga: Waka MPR Tegaskan, Mitigasi Banjir dan Longsor Wajib Diantisipasi di Indonesia

Latar Belakang Kasus Meikarta

Latar Belakang Kasus Meikarta 700

Proyek Meikarta awalnya dikembangkan oleh Lippo Group di Kabupaten Bekasi. Dalam proses perizinannya, proyek ini sempat terseret kasus suap yang melibatkan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin.

KPK menangani kasus tersebut melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2018, yang berujung pada penahanan sejumlah pihak dan proses hukum di pengadilan. Meskipun demikian, tanah Meikarta terbukti bebas dari penyitaan, sehingga pemerintah dapat memanfaatkannya untuk pembangunan rumah susun subsidi.

Kejelasan status hukum lahan ini menjadi peluang strategis bagi Kementerian PKP untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sekaligus memastikan aset negara dimanfaatkan secara optimal.

Mekanisme Pemanfaatan Tanah Sitaan KPK

Sebelumnya, Ara telah mengajukan permintaan penggunaan lahan sitaan koruptor untuk rumah subsidi. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa selama pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, KPK siap menyerahkan aset tersebut.

Biasanya tanah sitaan dilelang terlebih dahulu, namun jika tidak laku, lahan dapat diserahkan untuk kepentingan negara, termasuk program perumahan rakyat. Langkah ini menunjukkan sinergi antara KPK dan pemerintah dalam memaksimalkan aset negara sekaligus mendukung program perumahan bersubsidi.

Dengan pemanfaatan tanah koruptor, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian terjangkau, sementara aset hasil tindak pidana kembali digunakan untuk kepentingan publik. Inisiatif ini juga menjadi simbol nyata bagaimana aset koruptor dapat diubah menjadi manfaat bagi masyarakat luas.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Pertama dari
  • Gambar Kedua dari

Similar Posts

  • Heboh! Bupati Labura Dikabarkan Akan Gantikan Ijeck Pimpin Golkar Sumut

    Bagikan

    Dinamika politik Sumatera Utara memanas setelah Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) dikabarkan menjadi kandidat kuat pengganti Ijeck sebagai Ketua Golkar.

    Heboh! Bupati Labura Dikabarkan Akan Gantikan Ijeck Pimpin Golkar Sumut

    Dukungan terhadap Bupati Labura muncul dari kader dan pengurus partai untuk memperkuat konsolidasi menjelang pemilu 2026. Publik dan pengamat politik menyoroti langkah ini karena berpotensi memengaruhi peta politik provinsi.

    Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang lagi banyak di bicarakan hanya ada di Derita Rakyat.

    Bupati Labura Didorong Jadi Ketua Golkar Sumut Gantikan Ijeck

    Dinamika politik di Provinsi Sumatera Utara kembali mencuat setelah muncul wacana penggantian Ketua DPD Golkar Sumut, Ijeck, yang saat ini menjabat. Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), [Nama Bupati], dikabarkan menjadi kandidat potensial untuk menggantikan posisi tersebut.

    Dorongan ini muncul dari sejumlah kader dan pengurus Golkar tingkat provinsi yang menilai perubahan kepemimpinan diperlukan untuk memperkuat konsolidasi partai menjelang agenda politik nasional dan daerah. Dukungan terhadap Bupati Labura dinilai sejalan dengan strategi partai untuk menghadapi pemilu dan pemilihan kepala daerah berikutnya.

    Publik dan pengamat politik mencermati manuver ini karena menyangkut kekuatan Golkar di Sumatera Utara, yang selama ini menjadi salah satu partai pengusung utama di tingkat provinsi. Pergantian ketua dinilai memiliki implikasi signifikan terhadap arah politik Golkar di daerah ini.

    Faktor Kuat di Balik Dukungan Bupati Labura

    Sejumlah pengurus Golkar menyatakan bahwa Bupati Labura memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik dan jaringan politik yang luas. Hal ini dianggap sebagai modal penting untuk mengonsolidasikan partai dan meningkatkan elektabilitas Golkar di Sumut.

    Selain itu, kepemimpinan Bupati Labura dinilai mampu menjembatani berbagai kelompok internal partai. Pengurus Golkar berharap figur yang memiliki pengalaman memimpin daerah akan lebih efektif dalam mengelola dinamika internal partai, termasuk menyatukan kepentingan faksi dan kader.

    Dukungan ini juga datang dari basis akar rumput partai, yang menganggap Bupati Labura sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Hal ini dianggap penting agar Golkar tetap kuat dan relevan di tingkat provinsi menjelang pemilu legislatif dan pilkada serentak berikutnya.

    Baca Juga: Banjir Sumsel, Kemensos Sigap Kirim Bantuan Dan Dirikan Dapur Umum

    Sorotan Publik dan Pandangan Pengamat Politik

    Sorotan Publik dan Pandangan Pengamat Politik

    Manuver politik ini mendapat perhatian dari pengamat politik Sumut. Mereka menilai bahwa langkah ini menunjukkan strategi Golkar untuk memperkuat posisi partai di tengah persaingan dengan partai lain yang juga aktif melakukan konsolidasi.

    Beberapa kalangan mengapresiasi langkah partai yang memilih figur pemimpin daerah, karena dianggap lebih memahami tantangan politik lokal dibandingkan kader murni partai. Namun, ada juga yang mempertanyakan apakah pergantian ketua dilakukan dengan mekanisme partai yang transparan dan demokratis.

    Publik dan media lokal pun mulai menyoroti bagaimana dukungan terhadap Bupati Labura bisa memengaruhi peta politik Sumut, terutama di kabupaten-kabupaten yang menjadi basis suara Golkar. Langkah ini dinilai strategis menjelang pemilu 2026 yang akan datang.

    Proses Pergantian dan Langkah Partai

    DPD Golkar Sumut memastikan bahwa proses pergantian ketua akan mengikuti mekanisme internal partai. Musyawarah dan persetujuan pengurus di tingkat provinsi menjadi tahap krusial sebelum penetapan resmi dilakukan.

    Partai menegaskan bahwa kandidat yang diajukan harus memenuhi syarat kepemimpinan, integritas, dan kemampuan untuk mengonsolidasikan seluruh kader. Dukungan dari pengurus pusat juga menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan akhir.

    Sementara itu, Bupati Labura belum memberikan pernyataan resmi terkait dorongan tersebut. Meski demikian, komunikasi internal partai terus berlangsung untuk memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan lancar dan tanpa menimbulkan friksi di internal Golkar Sumut.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Utama dari cnnindonesia.com
    2. Gambar Kedua dari nasional.kompas.com
  • Kasus TPPU Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Segera Disidangkan Di Bandung

    Bagikan

    ​Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung akan segera menjadi saksi babak lanjutan dari drama hukum yang melibatkan Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.​

    Kasus TPPU Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Segera Disidangkan Di Bandung

    Setelah sebelumnya divonis atas kasus korupsi, kini Hasbi harus kembali duduk di kursi pesakitan, menghadapi tuduhan serius terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini menarik perhatian publik, mengingat posisinya yang strategis di lembaga peradilan tertinggi.

    Berikut ini, Derita Rakyat akan menunjukkan penyelidikan dan proses hukum yang panjang akhirnya membawa kasus ini ke meja hijau, membuka harapan akan terwujudnya keadilan dan transparansi.

    Mengurai Benang Kusut Kasus Hasbi Hasan

    Hasbi Hasan bukan nama baru dalam daftar terpidana kasus korupsi. Sebelumnya, ia telah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara hingga tingkat kasasi, sebuah vonis yang menegaskan pelanggaran serius yang dilakukannya. Saat ini, Hasbi sedang menjalani masa pidananya di Lapas Sukamiskin Bandung, sebuah penanda atas konsekuensi hukum dari perbuatannya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sigap telah melimpahkan berkas perkara TPPU Hasbi Hasan ke Pengadilan Tipikor Bandung. Langkah ini memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan, tidak berhenti pada kasus sebelumnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa segala persiapan untuk persidangan telah rampung, membuka jalan bagi dimulainya agenda peradilan.

    Perkara ini telah resmi terdaftar dengan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bdg. Jadwal persidangan perdana pun telah ditetapkan, yaitu pada Selasa, 22 Juli 2026. Publik diharapkan dapat memantau setiap jalannya persidangan ini, sebab bersifat terbuka dan merupakan wujud akuntabilitas penegakan hukum.

    Jejak Pencucian Uang Dan Keterlibatan Pengusaha

    Dalam kasus TPPU ini, Hasbi Hasan tidak sendiri. Ia didakwa bersama seorang pengusaha swasta bernama Menas Erwin Djohansyah, yang diduga turut serta dalam tindak kejahatan tersebut. Keterlibatan Menas memberikan dimensi baru pada kompleksitas kasus ini, menunjukkan adanya jaringan yang lebih luas.

    Menas Erwin Djohansyah sendiri telah lebih dulu menjalani persidangan dalam kasus yang berkaitan ini. Ia sudah melewati empat kali persidangan, dengan agenda pemeriksaan saksi dijadwalkan pada 27 Januari 2026. Ini menunjukkan bahwa KPK memiliki bukti dan rangkaian peristiwa yang mengikat kedua terdakwa.

    Menurut putusan kasus Hasbi sebelumnya, Menas Erwin disebut membiayai sewa kamar di Novotel Jakarta Cikini. Kamar tersebut diduga digunakan untuk membahas pengurusan perkara serta kepentingan pribadi Hasbi dengan Windy Yunita Bastari Usman atau yang dikenal sebagai Windy Idol. Detail ini menambah gambaran praktik korupsi yang terstruktur.

    Baca Juga: Dari Koruptor Ke Masyarakat: Tanah Sitaan Jadi Rumah Subsidi

    Aliran Suap Dan Deretan Perkara Di MA

    Aliran Suap Dan Deretan Perkara Di MA

    Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan bahwa Menas Erwin diduga memberikan suap kepada Hasbi Hasan. Suap ini bertujuan untuk “melicinkan” pengurusan sejumlah perkara penting di Mahkamah Agung, yang menunjukkan adanya upaya mempengaruhi keputusan peradilan.

    Beragam perkara menjadi objek suap tersebut. Mulai dari kasus kasasi sengketa tanah di Menteng, Jakarta Pusat, hingga sengketa tanah di Depok. Tidak hanya itu, kasus kasasi sengketa tanah Tol Cisumdawu Sumedang juga menjadi bagian dari daftar panjang perkara yang diintervensi.

    Yang paling mencengangkan, terdapat pula dugaan intervensi dalam Peninjauan Kembali (PK) izin usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Barat. Daftar perkara ini menyoroti skala dan luasnya dugaan praktik korupsi yang melibatkan Hasbi Hasan, merusak integritas lembaga peradilan.

    Menanti Keadilan Di Kursi Pesakitan

    Dengan dimulainya persidangan TPPU ini, publik menantikan terkuaknya seluruh fakta dan kebenaran. Keterbukaan proses peradilan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Setiap bukti dan kesaksian akan menjadi penentu.

    Kasus Hasbi Hasan menjadi cerminan pentingnya pengawasan ketat terhadap pejabat publik, terutama di lembaga peradilan. Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu adalah harapan besar agar praktik korupsi, termasuk pencucian uang, dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.

    Semoga persidangan ini dapat berjalan lancar, transparan, dan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Ini adalah momentum penting bagi KPK dan lembaga peradilan untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas kejahatan kerah putih demi masa depan bangsa.

    Jangan lewatkan update berita seputar Derita Rakyat serta beragam informasi menarik yang dapat memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari metrotvnews.com
    • Gambar Kedua dari news.detik.com
  • Longsor Mengerikan di Bogor! 4 Rumah Rusak Parah, Warga Terpaksa Mengungsi!​

    Bagikan

    Hujan deras memicu longsor di Bogor, merusak empat rumah dan memaksa warga meninggalkan rumah mereka segera.

     Longsor Mengerikan di Bogor! 4 Rumah Rusak Parah, Warga Terpaksa Mengungsi!​

    Tanah longsor kembali melanda Bogor, kali ini di Desa Harkatjaya, Sukajaya, akibat hujan deras. Beberapa rumah rusak dan keluarga terpaksa mengungsi. Bencana ini menjadi pengingat akan kerentanan wilayah Bogor saat musim hujan, sementara pihak berwenang dan warga bekerja keras menanggulangi dampak serta menjaga keselamatan masyarakat.

    Temukan informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

    Hujan Deras Picu Bencana, Detik-Detik Longsor di Sukajaya

    Tanah longsor melanda kawasan Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Jawa Barat. Bencana ini bukan tanpa sebab, melainkan dipicu oleh intensitas hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam durasi cukup lama. Kondisi geologis tanah yang labil semakin memperparah situasi.

    M Adam Hamdani, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa dampak hujan yang berkelanjutan mengakibatkan tanah mengalami longsor di beberapa titik permukiman. Ukuran longsoran yang bervariasi menunjukkan sebaran dampak yang cukup luas di area tersebut.

    Peristiwa nahas ini terjadi pada Senin, 12 Januari. Tanah longsor menimpa empat kampung sekaligus di desa tersebut, memperlihatkan skala kerusakan yang tidak bisa dianggap remeh. Kesigapan penanganan darurat menjadi sangat krusial.

    Derita Warga, Rumah Rusak Dan Ancaman Susulan

    Empat kampung yang terdampak meliputi Kampung Banar, Pasir Kupa, Kebon Kanas, dan Cangcorang Lebak. Setiap kampung mengalami tingkat kerusakan yang berbeda, menggambarkan betapa dahsyatnya longsor tersebut menghantam permukiman warga.

    Di Kampung Banar dan Pasir Kupa, masing-masing satu unit rumah mengalami rusak sedang. Sementara itu, di Kampung Cangcorang Lebak, satu unit rumah mengalami rusak berat. Kerusakan ini tentu menimbulkan kerugian material yang besar bagi para korban.

    Tragisnya, satu unit rumah di Kampung Kanas juga mengalami kerusakan ringan, menambah daftar panjang bangunan yang terdampak. Selain itu, enam unit rumah lainnya di desa tersebut kini berada di bawah ancaman dampak susulan tanah longsor, menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan.

    Baca Juga: Korupsi Pokir di Sumbawa Barat, Jaksa Mulai Selidiki Kerugian Rp 11 Miliar

    Dampak Sosial Dan Upaya Penanganan Darurat

     Dampak Sosial Dan Upaya Penanganan Darurat​

    Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, dua keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Satu keluarga dari Kampung Banar dan satu keluarga dari Kampung Cangcorang Lebak kini harus tinggal di pengungsian, kehilangan kenyamanan rumah mereka.

    Selain rumah warga, tanah longsor juga menimpa bagian belakang sebuah majelis taklim, menunjukkan bahwa fasilitas umum pun tidak luput dari ancaman. Kerusakan infrastruktur juga terjadi, seperti jalan warga yang mengalami keretakan dan amblas sepanjang 15 meter.

    Saat ini, situasi di lokasi longsor sedang dalam tahap pembersihan. Untuk mengantisipasi meluasnya longsor akibat curah hujan yang masih tinggi, longsoran ditopang dengan potongan bambu. Ini adalah upaya mitigasi sementara untuk melindungi area terdampak.

    Refleksi Bencana Dan Langkah Preventif Masa Depan

    Insiden longsor di Sukajaya ini menjadi pengingat penting akan ancaman bencana hidrometeorologi, terutama di musim hujan. Edukasi tentang mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi sangat vital untuk mengurangi risiko dan dampak yang lebih parah di masa mendatang.

    Pemerintah daerah, bersama BPBD dan masyarakat, perlu terus meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana. Peta rawan bencana harus terus diperbarui dan disosialisasikan secara masif kepada warga yang tinggal di daerah berisiko tinggi.

    Meskipun upaya pembersihan sedang berlangsung, penanganan jangka panjang memerlukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi geologis wilayah tersebut. Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana menjadi kunci untuk melindungi kehidupan dan properti di masa depan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari bandung.kompas.com
  • Tragis! 3 Pekerja Proyek di Gianyar Tertimbun Longsor, 1 Tewas

    Bagikan

    Tiga pekerja proyek di Gianyar tertimbun longsor akibat hujan deras, satu pekerja tewas, sementara dua lainnya berhasil diselamatkan.

    Tragis 3 Pekerja Proyek di Gianyar Tertimbun Longsor 1 Tewas

    Tragedi menimpa proyek konstruksi di Gianyar, Bali, ketika tiga pekerja tertimbun longsor. Insiden ini terjadi pada siang hari setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan tanah di area proyek menjadi labil. Dari tiga korban, satu dinyatakan tewas, sementara dua lainnya berhasil diselamatkan dengan kondisi luka-luka.

    Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang lagi banyak di bicarakan hanya ada di .

    Kronologi Kejadian

    Longsor terjadi pada pukul 11.00 WITA di lokasi proyek pembangunan perumahan di Gianyar. Hujan deras yang mengguyur sejak pagi membuat tanah di sekitar proyek jenuh air dan mudah tergerus.

    Ketiga pekerja sedang melakukan aktivitas penggalian ketika tiba-tiba tanah longsor menimbun area kerja. Rekan-rekan yang berada dekat lokasi langsung berusaha menyelamatkan korban dengan menggali puing tanah.

    Tim darurat dan aparat kepolisian segera tiba di lokasi untuk membantu evakuasi. Setelah beberapa menit bekerja dengan alat seadanya, dua pekerja berhasil dikeluarkan dalam kondisi selamat, sedangkan satu korban ditemukan meninggal dunia di bawah timbunan tanah.

    Identitas dan Kondisi Korban

    Korban yang meninggal diketahui bernama I Wayan Ardika (35), pekerja lokal Gianyar. Dua korban selamat, yakni Kadek Suardana (28) dan Made Wirawan (32), mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis.

    Petugas medis memastikan kondisi korban selamat stabil dan tidak mengancam jiwa. Mereka diberikan pemeriksaan lengkap, termasuk pemeriksaan patah tulang dan trauma ringan akibat tertimpa material tanah.

    Pihak keluarga korban almarhum telah diberi informasi dan sedang berada di lokasi untuk proses identifikasi dan pemulangan jenazah. Kejadian ini menjadi duka mendalam bagi keluarga dan komunitas pekerja proyek setempat.

    Baca Juga: Banjir Sumatera Surut, BNPB Laporkan Penurunan Drastis Jumlah Pengungsi

    Penyebab Longsor

    Penyebab Longsor

    Ahli geoteknik menyebut penyebab utama longsor adalah kombinasi curah hujan tinggi, tanah yang jenuh air, dan kondisi lereng yang labil. Tumpukan material proyek yang tidak tertata dengan baik juga menjadi faktor tambahan yang memperparah longsor.

    Sistem drainase di lokasi proyek dinilai kurang memadai untuk menahan aliran air saat hujan deras. Akibatnya, tekanan tanah meningkat dan TPT alami longsor.

    Ahli menekankan pentingnya standar keselamatan yang ketat di proyek konstruksi, termasuk pengawasan lereng, pemasangan penahan tanah sementara, dan peringatan dini kepada pekerja saat kondisi cuaca ekstrem.

    Tindakan Penanganan dan Evakuasi

    Tim SAR gabungan bersama aparat kepolisian dan BPBD Gianyar langsung melakukan evakuasi. Mereka menggunakan alat berat dan peralatan manual untuk menyingkirkan material longsor.

    Evakuasi dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan longsor susulan atau cedera tambahan bagi korban. Petugas juga memeriksa area sekitar proyek untuk memastikan tidak ada pekerja lain yang terjebak.

    Setelah evakuasi selesai, lokasi proyek ditutup sementara untuk evaluasi keselamatan dan mitigasi risiko. Pihak kontraktor diwajibkan memperbaiki sistem drainase dan meninjau ulang prosedur keselamatan kerja agar kejadian serupa tidak terulang.

    Imbauan Keselamatan dan Kesadaran Pekerja

    Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi pekerja proyek dan pihak kontraktor. Saat musim hujan atau kondisi tanah labil, prosedur keselamatan harus diterapkan secara ketat, termasuk penggunaan helm, sepatu safety, dan komunikasi darurat.

    Pihak BPBD dan Dinas Ketenagakerjaan Gianyar mengimbau kontraktor untuk melakukan pelatihan mitigasi bencana bagi pekerja. Kesiapsiagaan ini menjadi kunci untuk mencegah korban jiwa di masa depan.

    Masyarakat dan pekerja juga diingatkan untuk segera melaporkan retakan tanah atau tanda bahaya di lokasi proyek agar tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih awal.


    Sumber Gambar:

    • Gambar pertama dari detikcom
    • Gambar kedua dari Tribun-bali.com
  • 387 Siswa SD Libur Akibat Banjir, Sekolah Terendam Lumpur Setinggi Pinggang

    Bagikan

    Anggota DPR RI menegaskan Pasal Nikah Siri di KUHP bukan kriminalisasi agama, tetapi untuk melindungi perempuan dan anak.

     387 Siswa SD Libur Akibat Banjir, Sekolah Terendam Lumpur Setinggi Pinggang

    Kisah pilu datang dari SDN 01 Sekotong Tengah, Lombok Barat, NTB, di mana ratusan siswa harus diliburkan karena bangunan sekolah terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Aktivitas belajar terhenti, ruang kelas becek, dan halaman tertutup lumpur, memperlihatkan kerentanan infrastruktur pendidikan di tengah ancaman bencana hidrometeorologi.

    Temukan informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

    Sekotong Tengah Lumpuh, Ratusan Siswa Terdampak Banjir

    Banjir kembali menerjang Sekotong Tengah, Lombok Barat, memaksa SDN 01 meliburkan 387 siswanya. Air bah merendam seluruh area sekolah hingga membahayakan, dan ruang kelas berubah menjadi genangan air bercampur lumpur, menyulitkan aktivitas belajar.

    Libur panjang dadakan ini berlangsung sejak Rabu (14/1/2026) hingga Jumat (16/1/2026), memberikan waktu bagi pihak sekolah untuk membersihkan sisa-sisa banjir. Kepala SDN 01 Sekotong Tengah, Zulkifli, mengungkapkan kesulitan membersihkan lumpur sedimentasi jika siswa tetap masuk. Prioritas utama adalah keselamatan dan kebersihan lingkungan belajar sebelum siswa kembali.

    Kondisi ini bukan hal baru bagi SDN 01 Sekotong Tengah, yang setiap tahunnya menjadi langganan banjir. Lokasi sekolah yang rawan menjadi perbukitan serta drainase yang tersumbat diperparah membuat mereka sering terkena dampak. Zulkifli berharap pemerintah daerah segera turun tangan mengatasi permasalahan kronis ini.

    Belajar Dari Rumah, Upaya Sekolah Menjaga Semangat Pendidikan

    Meski diliburkan, proses pendidikan di SDN 01 Sekotong Tengah tidak serta-merta terhenti. Pihak sekolah menunjukkan komitmennya dengan tetap memberikan materi dan tugas kepada seluruh siswa. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa masa libur akibat bencana tidak sampai mengganggu kesinambungan pembelajaran mereka.

    Para siswa datang ke sekolah pada Kamis pagi (15/1/2026) untuk mengambil materi pelajaran yang telah disiapkan. Sekitar pukul 09.00 Wita, mereka kembali ke rumah masing-masing dengan membawa tugas untuk dikerjakan. Metode ini menjadi solusi darurat agar anak-anak tetap produktif di tengah keterbatasan akses ke fasilitas sekolah.

    Inisiatif ini merupakan bukti adaptasi dan ketangguhan pihak sekolah dalam menghadapi tantangan. Meskipun infrastruktur fisik lumpuh, semangat untuk mendidik dan memberikan akses belajar kepada siswa tetap menyala. Ini adalah cerminan dari dedikasi para pendidik di tengah kondisi yang tidak menentu.

    Baca Juga: Ancaman Banjir Rob Menguat, Warga Pesisir Kalteng Diminta Siaga Penuh

    Jeritan Kepala Sekolah, Harapan Pada Pemerintah Daerah

     Jeritan Kepala Sekolah, Harapan Pada Pemerintah Daerah

    Zulkifli, Kepala SDN 01 Sekotong Tengah, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap kondisi sekolahnya. Ia menjelaskan bahwa banjir ini bukan kejadian sekali dua kali, melainkan musibah tahunan yang terus berulang. Dalam setahun, sekolahnya bahkan bisa terendam banjir hingga tiga kali, menggenangi seluruh ruang kelas.

    Penyebab utama banjir ini adalah air kiriman dari daerah perbukitan dan sistem drainase di depan sekolah yang tersumbat. Zulkifli telah menjabat sejak tahun 2020 dan menyaksikan langsung bagaimana permasalahan ini tak kunjung usai. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberikan perhatian serius dan solusi permanen.

    Pengalaman pahit ini pernah membuat siswa diliburkan hingga satu minggu penuh karena banjir parah. “Mudah-mudahan Sabtu sudah bisa masuk dan tidak ada banjir kiriman lagi,” harap Zulkifli, menunjukkan kegelisahan akan ancaman bencana yang terus menghantui. Harapan ini mencerminkan urgensi intervensi pemerintah.

    Dampak Meluas, Banjir Menerjang Dua Kabupaten di NTB

    Bencana banjir yang melanda Sekotong bukan hanya mengganggu aktivitas sekolah, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas di dua kabupaten, yaitu Lombok Tengah dan Lombok Barat. Sebanyak 1.347 kepala keluarga (KK) dilaporkan terdampak, dengan satu korban jiwa lanjut usia di Kecamatan Sekotong.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa hujan lebat pada Selasa malam merendam 1.047 rumah di tiga desa di Kecamatan Sekotong. Selain itu, banjir juga menerjang tiga desa di Lombok Tengah, yaitu Desa Kabul, Selong Belanak, dan Desa Montong Ajan, menambah daftar panjang wilayah terdampak.

    Data terakhir menunjukkan bahwa 1.047 KK terdampak di Lombok Barat dan 300 KK di Lombok Tengah. Angka ini mencerminkan skala bencana yang signifikan, menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Kerugian materiil dan non-materiil akibat banjir ini sangat besar dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari lombokpost.jawapos.com
  • Terisolir Banjir Aceh Tamiang: Warga Mengaku Tak Bisa Makan Tanpa Relawan

    Bagikan

    Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 telah membawa dampak luas terhadap kehidupan masyarakat setempat.

    Terisolir Banjir Aceh Tamiang: Warga Mengaku Tak Bisa Makan Tanpa Relawan

    Wilayah ini termasuk salah satu daerah paling parah terdampak di Provinsi Aceh, dengan banyak desa yang masih terisolir akibat kerusakan infrastruktur, putusnya akses jalan, serta terendamnya lahan pertanian dan pemukiman.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

    Kehidupan Warga Aceh Tamiang di Tengah Keterisolasian

    Sejak banjir bandang terjadi, ribuan warga di Aceh Tamiang terpaksa bertahan di kondisi darurat karena akses transportasi putus total atau sangat terbatas. Membuat bantuan pemerintah maupun logistik belum merata sampai ke semua lokasi terdampak.

    Infrastruktur jalan yang hancur oleh material banjir menghambat distribusi bantuan secara efektif. Sehingga banyak rumah tangga mengalami krisis pangan dan air bersih.

    Akibatnya, warga yang tinggal di daerah terisolir terpaksa hidup dengan persediaan yang sangat minim, bahkan ada yang belum makan selama beberapa hari karena bantuan belum tiba.

    Video dan laporan warga Aceh Tamiang yang beredar di media sosial menampilkan keluhan masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali pascabanjir.

    Beberapa warga mengaku sudah berhari-hari tidak makan nasi dan terpaksa meminum air banjir yang tidak bersih karena belum ada akses air bersih.

    Keadaan ini menggambarkan bagaimana warga benar–benar bergantung pada datangnya relawan untuk mendapatkan kebutuhan pokok demi bertahan hidup.

    Ketergantungan Warga Terhadap Relawan Kemanusiaan

    Di tengah situasi sulit itu, kehadiran para relawan menjadi penopang utama bagi warga yang terjebak dalam kondisi terisolir.

    Relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan seperti Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) dan kelompok masyarakat lainnya telah bergerak menyisir kawasan–kawasan yang paling sulit dijangkau untuk menyalurkan bantuan pangan, air bersih, serta layanan kesehatan.

    Tim–tim relawan ini juga memberikan dukungan psikososial kepada anak–anak dan keluarga yang terdampak guna mengurangi trauma pascabencana.

    Selain itu, relawan amat penting bukan hanya untuk mendistribusikan bantuan langsung. Tetapi juga membantu pemerintah dalam memperluas jangkauan bantuan ke titik–titik yang sulit ditembus.

    Tanpa bantuan ini, warga di daerah pedalaman Aceh Tamiang akan sangat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena alat transportasi dan jaringan komunikasi masih bermasalah. Terutama di wilayah yang terendam atau aksesnya rusak parah.

    Baca Juga: 

    Dampak Banjir Terhadap Ketahanan Pangan

    Dampak Banjir Terhadap Ketahanan Pangan

    Lebih dari sekadar krisis sementara akibat keterlambatan bantuan. Banjir bandang di Aceh Tamiang juga menghancurkan sumber mata pencaharian warga. Terutama pertanian dan kebun–kebun yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di wilayah tersebut.

    Kebun sawit, karet, serta lahan pertanian lokal dilaporkan rusak berat atau lenyap sama sekali akibat terjangan air dan lumpur. Sehingga kesempatan warga untuk kembali pulih secara ekonomi menjadi semakin berat.

    Ketiadaan mata pencaharian ini memperburuk ketahanan pangan setempat. Ketika bantuan belum merata sampai ke lokasi terisolir, warga harus menunggu pasokan logistik tiba sementara persediaan makanan dari kebun dan ladang telah habis atau rusak.

    Hal ini mendorong banyak warga untuk berbagi apa yang sedikit mereka miliki. Tetapi tetap saja tidak cukup untuk jangka panjang.

    Upaya Penanganan Bencana

    Penanganan bencana di Aceh Tamiang menghadapi tantangan besar karena kondisi geografis yang sulit dan luasnya wilayah yang terdampak.

    Akses jalan yang rusak dan puing–puing material banjir menghambat distribusi bantuan. Sementara jaringan komunikasi yang putus memutus kontak antara warga dan tim penyelamat atau pemerintah daerah.

    Untuk mempercepat bantuan, pemerintah dan tim tanggap bencana telah mencoba membuka kembali jalur utama serta menerjunkan peralatan berat untuk membuka akses logistik.

    Warga terdampak juga menyuarakan harapan agar bantuan tidak hanya tiba di pusat kota atau area yang lebih mudah diakses. Tetapi juga di pedalaman–pedalaman yang selama ini tertinggal dalam distribusi.

    Banyak dari mereka berharap agar pemerintah pusat dan daerah lebih cepat merespons dengan menambah personel dan peralatan untuk mempercepat penyebaran bantuan. Serta memastikan air bersih dan makanan pokok dapat sampai ke tangan warga yang paling membutuhkan.

    Kondisi di Aceh Tamiang sejauh ini mencerminkan tantangan besar dalam penanganan bencana skala besar. Serta bagaimana warga yang terisolir benar–benar bergantung pada bantuan relawan dan solidaritas sosial demi bertahan hidup.

    Keterlibatan semua pihak dari relawan, pemerintah. Hingga komunitas internasional menjadi kunci untuk membantu pulih dari krisis ini dan mencegah dampak yang lebih parah lagi di masa mendatang.

    Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari acehtengahkab.go.id