| |

3 Hari Gali Lumpur, Asep Cari Anaknya Yang Tertimbun Longsor Cisarua

Bagikan

Bencana longsor yang menerjang Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menyisakan duka mendalam.

3 Hari Gali Lumpur, Asep Cari Anaknya Yang Tertimbun Longsor Cisarua

Di tengah puing-puing dan lumpur yang masih tebal, muncul sebuah kisah heroik sekaligus memilukan tentang seorang ayah. ​Ia adalah Asep Heri, yang dengan segenap tenaga dan hati, tak pernah menyerah mencari putri tercintanya yang diduga menjadi korban.

Berikut ini, Derita Rakyat akan menyaksikan cerminan keteguhan hati seorang ayah di hadapan kedahsyatan alam.

Asep Heri, Kegigihan Seorang Ayah Dalam Pencarian

Asep Heri, dengan jaket hujan penuh lumpur dan peluh yang mengucur, duduk melepas lelah di tepian lokasi longsor. Pria 45 tahun itu telah meninggalkan rumahnya di Ranca Upas selama tiga hari, mempertaruhkan keselamatan diri demi menemukan Tasya, putrinya yang berusia 17 tahun.

Dengan tangan kosong dan cangkul, Asep tak kenal lelah menggali lumpur di titik yang ia yakini sebagai bekas rumah saudaranya. Di sanalah Tasya menginap sebelum longsor dahsyat dari kaki Gunung Burangrang terjadi pada Sabtu (24/1).

“Ya saya langsung mencari sendiri, ingin cepat menemukan tubuh anak saya, Tasya,” ujar Asep kepada detikJabar, Senin (26/1/2026), menunjukkan ketegarannya yang luar biasa meski tengah berduka.

Saksi Bisu Kehilangan Dan Penemuan Yang Menyayat Hati

Perjuangan Asep tak sepenuhnya sia-sia. Pada hari Minggu, ia menemukan jasad saudara dan keponakannya, Deni dan Ani. Sebuah kelegaan bercampur kesedihan, karena putrinya sendiri, Tasya, masih belum ditemukan.

Asep menyaksikan sendiri bagaimana jasad Ani ditemukan dalam posisi setengah bersujud, seolah melindungi anaknya. Penemuan ini menjadi gambaran pilu kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas, bahkan di saat-saat terakhir.

Meskipun kebahagiaan menemukan kerabatnya tercapai, hati Asep masih hancur karena Tasya belum ditemukan. Ia terus berharap dan berjuang, sembari menerima kenyataan pahit bahwa pencarian ini adalah pertarungan melawan waktu dan nasib.

Baca Juga: Longsor Cisarua Timbun 23 Anggota Marinir, 19 Orang Masih Pencarian

Tantangan Cuaca Dan Harapan Yang Tak Padam

Tantangan Cuaca Dan Harapan Yang Tak Padam

Identitas Tasya, putrinya, ditemukan di sekitar lokasi penemuan saudaranya, menguatkan keyakinan Asep bahwa Tasya berada di sana. Namun, hujan yang kembali turun di lokasi longsor memaksa Asep untuk beristirahat sejenak.

“Istirahat dulu saja, soalnya hujan juga. Nanti setelah tenaga terkumpul saya cari lagi,” kata Asep, menegaskan tekadnya untuk melanjutkan pencarian. Ia lebih puas mencari sendiri daripada hanya menunggu petugas.

Komandan Sektor Kantor SAR Bandung, Agung, menjelaskan bahwa cuaca menjadi kendala utama dalam operasi pencarian. Hujan membuat tim SAR tidak dapat bekerja secara maksimal, namun semangat pencarian tidak pernah padam.

Koordinasi Tim SAR Dan Prioritas Pencarian

Tim SAR telah membagi area pencarian menjadi beberapa sektor, seperti A1, A2, dan B3, dengan fokus utama di sektor A1 yang dibagi lagi menjadi bagian bawah, tengah, dan atas. Ini adalah upaya maksimal untuk mencakup area yang luas.

Agung juga menyebutkan bahwa modifikasi cuaca sempat membantu proses pencarian. Namun, secara keseluruhan, kondisi cuaca yang tidak menentu tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh tim penyelamat.

Dalam situasi seperti ini, setiap detik sangat berarti. Koordinasi yang kuat antara Asep dan tim SAR menjadi kunci untuk memaksimalkan setiap upaya pencarian, dengan harapan dapat menemukan Tasya dan membawa sedikit kedamaian bagi keluarga yang berduka.

Selalu ikuti berita terbaru mengenai serta ragam informasi menarik yang memperluas wawasan.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Utama dari detik.com
  • Gambar Kedua dari bandung.kompas.com

Similar Posts

  • Geger Papua Selatan! Ketua Bunda PAUD Resmi Jadi Tersangka Korupsi Rp 4,6 Miliar

    Bagikan

    Kasus dugaan korupsi Rp 4,6 miliar mengguncang Papua Selatan, Ketua Bunda PAUD ditetapkan sebagai tersangka.

    Ketua Bunda PAUD Resmi Jadi Tersangka Korupsi Rp 4,6 Miliar

    Kasus dugaan korupsi kembali mencoreng dunia pendidikan dan pemerintahan daerah. Kali ini, sorotan publik tertuju ke Papua Selatan setelah Ketua Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setempat resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana miliaran rupiah.

    Penetapan tersangka terhadap figur yang selama ini dikenal sebagai tokoh penggerak pendidikan anak usia dini tentu mengejutkan banyak pihak. Lembaga PAUD yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membangun masa depan anak-anak justru terseret dalam pusaran kasus hukum.

    Simak informasi terbaru dan menarik lainnya yang sedang banyak di bicarakan hanya ada di Derita Rakyat.

    Penetapan Tersangka Ketua Bunda PAUD

    Aparat penegak hukum resmi menetapkan Ketua Bunda PAUD Papua Selatan sebagai tersangka setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pengumpulan alat bukti. Penetapan ini dilakukan usai penyidik menemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran dalam program pendidikan anak usia dini.

    Proses hukum berjalan cukup panjang, dimulai dari laporan masyarakat hingga audit keuangan yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukannya. Hal ini menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk menaikkan status hukum yang bersangkutan.

    Penetapan tersangka ini menegaskan bahwa hukum berlaku untuk siapa saja, tanpa memandang jabatan maupun status sosial. Aparat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik.

    Dugaan Modus Korupsi Dana PAUD

    Dalam kasus ini, penyidik mengungkap dugaan modus korupsi yang dilakukan dengan memanipulasi laporan pertanggungjawaban anggaran. Dana PAUD yang seharusnya digunakan untuk operasional pendidikan, pelatihan guru, dan fasilitas belajar anak diduga dialihkan untuk kepentingan lain.

    Selain itu, ditemukan indikasi mark-up anggaran pada sejumlah kegiatan serta penggunaan dana tanpa bukti pendukung yang sah. Praktik ini diduga berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan melibatkan beberapa program strategis pendidikan anak usia dini.

    Modus seperti ini bukan hal baru dalam kasus korupsi dana publik. Namun, ketika terjadi pada sektor pendidikan anak, dampaknya menjadi jauh lebih serius karena menyangkut hak dasar anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

    Baca Juga: Banjir Parah Di Jakarta, Beberapa Jalur Transjakarta Hentikan Layanan Sementara

    Kerugian Negara Capai Rp 4,6 Miliar

    Kerugian Negara Capai Rp 4,6 Miliar

    Berdasarkan hasil audit sementara, kerugian negara akibat dugaan korupsi ini diperkirakan mencapai Rp 4,6 miliar. Angka tersebut berasal dari sejumlah program PAUD yang dibiayai melalui anggaran daerah dan dana bantuan pemerintah.

    Kerugian tersebut dinilai cukup signifikan, terutama bagi daerah yang masih membutuhkan banyak dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Dana sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk membangun sarana belajar, meningkatkan kesejahteraan guru PAUD, serta memperluas akses pendidikan anak usia dini.

    Penyidik menyatakan masih membuka kemungkinan adanya penambahan nilai kerugian negara seiring berjalannya proses penyidikan. Tidak menutup kemungkinan pula adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini.

    Dampak terhadap Dunia Pendidikan

    Kasus ini menimbulkan dampak besar terhadap dunia pendidikan di Papua Selatan, khususnya sektor PAUD. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan menjadi terganggu, dan para pendidik merasa terpukul dengan stigma negatif yang muncul.

    Beberapa program PAUD dilaporkan mengalami hambatan akibat proses hukum yang sedang berjalan. Aktivitas pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini terpaksa dievaluasi ulang untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat dan transparan.

    Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah pemulihan, baik dari sisi manajemen maupun pengawasan. Langkah ini penting agar layanan pendidikan bagi anak-anak tetap berjalan optimal tanpa terdampak oleh persoalan hukum yang menimpa pengurusnya.

    Langkah Hukum dan Harapan Publik

    Aparat penegak hukum menegaskan akan melanjutkan proses penyidikan hingga tuntas, termasuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Proses hukum ini diharapkan menjadi pembelajaran agar pengelolaan dana publik dilakukan lebih hati-hati dan akuntabel.

    Publik berharap kasus ini ditangani secara transparan dan tidak berhenti pada satu tersangka saja. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintah daerah.

    Di sisi lain, masyarakat juga berharap agar dunia PAUD di Papua Selatan tidak semakin terpuruk. Kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan pengawasan, dan memastikan dana pendidikan benar-benar digunakan demi masa depan anak-anak.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Pertama dari Berita Baru Jatim
    2. Gambar Kedua dari Papua Selatan
  • Gempar! BBM Tetap Stabil, KNPI Sebut Pemerintah Berhasil Hindari Krisis Energi

    Bagikan

    KNPI memuji pemerintah yang berhasil menjaga harga BBM tetap stabil meski krisis energi Timur Tengah memicu kekhawatiran publik.

    BERITA

    KNPI memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah atas keberhasilannya menjaga harga BBM tetap stabil di tengah krisis energi global. Langkah ini dinilai mampu meredam kepanikan publik dan memastikan kebutuhan energi nasional tetap aman, sekaligus menunjukkan kesiapan pemerintah menghadapi gejolak global. Simak ulasan lengkap mengenai strategi dan langkah yang diambil pemerintah berikut ini hanya di Derita Rakyat.

    NONTON GRATIS LIVE STREAMING STADIONLIVE
    NONTON GRATIS LIVE STREAMING SHOTSGOAL

    KNPI Apresiasi Kebijakan Pemerintah

    KNPI mengapresiasi langkah pemerintah yang memilih untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meskipun terjadi krisis geopolitik di Timur Tengah. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat dari tekanan ekonomi global.

    Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan, menyampaikan apresiasi saat silaturahmi dengan Wakil Menteri Pertahanan di Jakarta. Ia menilai keputusan itu merupakan tindakan berani karena di tengah lonjakan harga minyak dunia, Indonesia tetap memprioritaskan harga BBM stabil.

    Menurut Ryano, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil yang sangat bergantung pada energi murah untuk kebutuhan harian. Langkah ini dinilai mampu meredam kekhawatiran publik. Keputusan pemerintah ini menegaskan komitmen menjaga daya beli masyarakat. Meskipun tekanan global tinggi, kebijakan ini membantu mencegah lonjakan biaya hidup yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

    POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

    🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
    Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
    LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

    Download Aplikasi Shotsgoal - Live Streaming Piala Dunia 2026
    📲 DOWNLOAD SEKARANG

    Krisis Global Dorong Tekanan Harga Energi Dunia

    Krisis geopolitik di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak global, yang berpotensi memicu kenaikan harga BBM di banyak negara. Dampaknya terasa bukan hanya pada energi, tetapi juga biaya produksi komoditas lain seperti pangan dan transportasi yang terkait dengan harga energi internasional.

    Beberapa negara di Asia mengalami krisis BBM signifikan akibat terganggunya pasokan minyak mentah melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz. Indonesia berhasil mempertahankan harga BBM bersubsidi tetap stabil, sehingga sejumlah elemen masyarakat merespons positif kebijakan pemerintah ini.

    Baca Juga: Plastik Naik Tak Terkendali, Penjual di Semarang Mengeluh: “Ini Hidup Kami!”

    Pandangan KNPI Tentang Kebijakan Pro Rakyat

    BERITA

    Ryano Panjaitan menyebut keputusan tidak menaikkan BBM sebagai kebijakan pro-rakyat, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang sangat merasakan dampak kenaikan harga energi. Langkah ini membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan ini meredam kekhawatiran publik terkait lonjakan harga energi.

    Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden untuk melindungi rakyat dari tekanan ekonomi akibat gejolak global. Langkah ini juga menjadi contoh nyata kolaborasi antara kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat, yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

    Dukungan Dari Berbagai Pihak Lain

    Selain KNPI, kelompok legislatif juga memberikan apresiasi pada kebijakan harga BBM yang tetap stabil. Anggota DPR dari Fraksi PKS menilai langkah itu membantu meredam tekanan biaya hidup masyarakat. Kenaikan harga BBM biasanya membawa efek domino pada sektor lain seperti pangan dan transportasi, sehingga langkah pemerintah sangat diapresiasi.

    Namun, ada seruan agar pemerintah melakukan reformasi pada skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran di masa depan. Beberapa legislator menilai bahwa stabilisasi harga BBM harus dibarengi dengan kebijakan yang memperkuat ketahanan fiskal negara.

    Dampak Kebijakan Terhadap Masyarakat

    Stabilnya harga BBM berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama rumah tangga menengah ke bawah yang sensitif terhadap kenaikan biaya hidup. Sektor transportasi dan logistik diuntungkan karena biaya operasional tidak meningkat drastis akibat harga BBM stabil.

    Kebijakan ini juga membantu mencegah panic buying atau pembelian panik oleh masyarakat yang khawatir akan kelangkaan energi. Berbagai elemen masyarakat berharap kebijakan serupa dapat dipertahankan sambil memperkuat strategi ketahanan energi secara menyeluruh.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari nasional.sindonews.com
    • Gambar Kedua dari nasional.sindonews.com
  • Komisi I DPR Apresiasi Ketegasan Kemenlu Jaga Kedaulatan Somalia

    Bagikan

    Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri atas sikap tegas dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Somalia.

    Komisi I DPR Apresiasi Ketegasan Kemenlu Jaga Kedaulatan Somalia

    Langkah Kemenlu ini dinilai mencerminkan konsistensi diplomasi Indonesia yang menghormati hukum internasional dan perdamaian global. DPR menilai sikap tegas tersebut memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dan menunjukkan komitmen negara.

    Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang lagi banyak di bicarakan hanya ada di Derita Rakyat.

    Komisi I DPR Puji Ketegasan Kemenlu Jaga Kedaulatan Somalia

    Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia atas sikap tegas dan konsisten dalam menjaga prinsip kedaulatan negara Somalia. Sikap tersebut dinilai sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang menjunjung tinggi hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.

    Apresiasi ini disampaikan menyusul pernyataan resmi Kemenlu RI yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap keutuhan wilayah Somalia di tengah dinamika geopolitik kawasan Tanduk Afrika. Indonesia menilai bahwa setiap bentuk kerja sama internasional harus menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara yang bersangkutan.

    Komisi I DPR menilai langkah Kemenlu menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menerapkan prinsip bebas aktif. Sikap tersebut juga dianggap mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai melalui jalur diplomasi.

    Parlemen RI Sokong Peran Diplomasi Indonesia di Forum Dunia

    Anggota Komisi I DPR menegaskan bahwa dukungan terhadap Somalia merupakan bentuk nyata peran Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia dikenal konsisten menolak segala bentuk pelanggaran kedaulatan dan intervensi yang tidak sesuai hukum internasional.

    Menurut Komisi I, diplomasi yang dijalankan Kemenlu RI tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya di kancah global. Sikap tegas terhadap isu Somalia dinilai memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada keadilan dan tatanan internasional berbasis aturan.

    DPR juga mendorong agar Kemenlu terus mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama multilateral dalam menyikapi konflik regional. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan rawan konflik.

    Baca Juga: Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Komitmen pada Kedaulatan dan Hukum Internasional

    Komitmen pada Kedaulatan dan Hukum Internasional

    Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia menghormati sepenuhnya kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Somalia. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut.

    Kemenlu menekankan bahwa setiap perjanjian atau kerja sama internasional harus dilakukan dengan persetujuan pemerintah yang sah dan diakui secara internasional. Indonesia menolak segala bentuk tindakan sepihak yang dapat memperburuk situasi dan memperpanjang konflik di Somalia.

    Sikap Kemenlu ini dinilai sejalan dengan Piagam PBB dan prinsip hubungan internasional yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Indonesia juga mendorong semua pihak terkait untuk mengedepankan dialog inklusif demi tercapainya solusi damai dan berkelanjutan.

    Harapan terhadap Peran Aktif Indonesia ke Depan

    Komisi I DPR berharap Indonesia terus memainkan peran aktif dalam mendukung perdamaian dan stabilitas global, khususnya di kawasan Afrika. Dengan pengalaman panjang dalam diplomasi damai, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi mediator yang kredibel.

    DPR juga menilai pentingnya konsistensi sikap Indonesia dalam berbagai isu internasional agar kepercayaan dunia terhadap diplomasi Indonesia tetap terjaga. Dukungan terhadap Somalia diharapkan menjadi contoh nyata komitmen Indonesia dalam memperjuangkan tatanan dunia yang adil dan beradab.

    Ke depan, sinergi antara DPR dan Kemenlu diharapkan semakin kuat dalam merespons isu-isu strategis global. Dengan koordinasi yang baik, Indonesia diyakini mampu menjaga kepentingan nasional sekaligus berkontribusi aktif bagi perdamaian dan stabilitas internasional.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Utama dari sinpo.id
    2. Gambar Kedua dari berdaulat.id
  • Tinjau Bencana Tapanuli Selatan, Bobby Nasution Janjikan Bangun Sumur Bor

    Bagikan

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau langsung lokasi bencana terparah yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Tinjau Bencana Tapanuli Selatan, Bobby Nasution Janjikan Bangun Sumur Bor

    Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi warga serta melihat secara langsung dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam.

    Kehadiran Bobby di tengah masyarakat terdampak menjadi bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap penderitaan warga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

    Respon Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

    Sebagai respons atas bencana ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Gubernur Bobby Afif Nasution telah bergerak cepat menghadapi kondisi darurat.

    Sejak awal hadir di lokasi, pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait telah bekerja sepanjang waktu untuk membantu korban bencana.

    Bobby Nasution sendiri terlihat secara langsung turun ke lapangan, memberikan bantuan makanan, obat‑obatan, serta kebutuhan dasar di sejumlah posko pengungsian.

    Ia juga ikut melayani pengungsi sampai larut malam, menunjukkan keterlibatan pribadi dalam menangani krisis kemanusiaan ini.

    Koordinasi dengan pemerintah pusat juga berjalan intensif. Pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian/lembaga, mendukung penanganan darurat ini meskipun statusnya tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.

    Bantuan berupa pemasangan jembatan darurat, helikopter untuk distribusi logistik, perbaikan infrastruktur energi seperti listrik dan BBM, serta suplai LPG dikirim ke wilayah terdampak.

    Dukungan ini dinilai sangat membantu upaya penanganan korban banjir bandang, tanah longsor, dan banjir secara umum di Sumatera Utara.

    Krisis Air Bersih Warga

    Bencana yang terjadi di Tapanuli Selatan menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan lingkungan. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan, akses jalan terganggu, serta lahan pertanian terdampak. Namun, persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah krisis air bersih akibat rusaknya sumber air dan jaringan distribusi.

    Warga terpaksa memanfaatkan air dari sumber terbatas atau menunggu bantuan air bersih yang didistribusikan secara berkala. Kondisi ini menyulitkan aktivitas sehari-hari dan meningkatkan risiko masalah kesehatan. Situasi tersebut menjadi perhatian utama Gubernur Sumatera Utara dalam kunjungannya ke lokasi bencana.

    Salah satu dampak paling mendesak yang dihadapi warga Tapanuli Selatan pascabanjir dan longsor adalah kebutuhan air bersih yang sangat terbatas.

    Banyak sumur tradisional yang sebelumnya digunakan oleh warga kini rusak atau tertimbun material longsor, sehingga air bersih menjadi komoditas yang langka di beberapa dusun.

    Kondisi semacam ini memaksa warga mengandalkan suplai air darurat yang datang secara periodik, namun suplai tersebut seringkali tidak mencukupi kebutuhan seluruh warga terdampak.

    Baca Juga: Terisolir Banjir Aceh Tamiang: Warga Mengaku Tak Bisa Makan Tanpa Relawan

    Sinergi Pemerintah Dalam Proses Pemulihan

    Sinergi Pemerintah Dalam Proses Pemulihan

    Menanggapi masalah air bersih di lokasi terdampak, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjanji akan membangunkan sumur bor untuk warga di Dusun Kampung Durian, Desa Huta Godang dan sekitarnya.

    Langkah ini merupakan respons langsung atas keluhan warga yang kehilangan akses terhadap sumber air setelah sumur‑sumur mereka rusak akibat longsor.

    Pembangunan sumur bor ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat pascabencana.

    Menurut Bobby, selain suplai air bersih yang dibawa sementara, pembangunan sumur bor akan menjamin ketersediaan air yang lebih stabil bagi warga.

    Hal tersebut penting agar masyarakat tidak bergantung hanya pada bantuan darurat, tetapi memiliki infrastruktur yang bisa digunakan dalam jangka panjang.

    Ia menyatakan bahwa upaya pemenuhan air bersih ini merupakan prioritas segera setelah tahap tanggap darurat, karena kebutuhan air merupakan hal dasar kehidupan manusia yang harus dipenuhi.

    Komitmen Pemerintah Daerah

    Kunjungan Gubernur Sumatera Utara ke lokasi bencana memberikan harapan bagi masyarakat Tapanuli Selatan.

    Warga berharap janji pembangunan sumur bor dan percepatan pemulihan infrastruktur dapat segera direalisasikan. Kehadiran pemerintah secara langsung dinilai mampu memberikan semangat dan rasa aman bagi warga terdampak.

    Bobby Nasution menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi harus diiringi dengan upaya membangun ketahanan wilayah ke depan.

    Pemerintah daerah berkomitmen memastikan proses pemulihan berjalan berkelanjutan agar masyarakat Tapanuli Selatan dapat bangkit dan lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

    Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari acehtengahkab.go.id
  • Korupsi LPEI Hampir Rp1 Triliun! Pakar Desak Kejati DKI Bongkar Semua Pejabat

    Bagikan

    Kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencapai hampir Rp1 triliun, pakar hukum menegaskan Kejati DKI.

    Korupsi LPEI Hampir Rp1 Triliun! Pakar Desak Kejati DKI Bongkar

    Kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali menjadi sorotan publik. Nilai kerugian negara yang disebut hampir mencapai Rp1 triliun memunculkan kekhawatiran mengenai praktik pengawasan internal di lembaga pemerintah. Pakar hukum menekankan bahwa aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, harus menelusuri kasus ini secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pejabat teknis semata.

    Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang lagi banyak di bicarakan hanya ada di .

    Kronologi Dugaan Korupsi di LPEI

    Dugaan korupsi ini pertama kali terungkap melalui audit internal yang dilakukan oleh inspektorat LPEI. Laporan audit menunjukkan adanya penyalahgunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembiayaan ekspor UMKM, namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah oknum.

    Menurut informasi dari sumber internal, modus yang digunakan meliputi manipulasi dokumen transaksi, pemalsuan tanda tangan, hingga pengalihan dana ke rekening pihak ketiga. Nilai kerugian sementara yang dihitung mendekati Rp1 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar di sektor pembiayaan pemerintah.

    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Para saksi kunci, termasuk pejabat LPEI, telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Pakar hukum menilai bahwa proses ini harus dilakukan transparan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan kasus.

    Pakar Hukum: Jangan Hanya Menyasar Pejabat Teknis

    Ahli hukum tata negara, Dr. Hendra Prasetyo, menegaskan bahwa fokus penyidikan tidak boleh hanya tertuju pada pejabat teknis seperti manajer proyek atau staf administrasi. Menurutnya, struktur organisasi lembaga publik bersifat hirarkis, sehingga pejabat pimpinan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pengawasan dana.

    “Kalau hanya pejabat teknis yang diproses, efek jera terhadap oknum di level atas tidak akan maksimal,” ujar Hendra. Ia menambahkan bahwa penyidikan harus mencakup direktur dan dewan komisaris yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis.

    Selain itu, pakar ini menekankan pentingnya mengeksplorasi kemungkinan adanya keterlibatan pihak eksternal, seperti kontraktor atau pihak swasta yang menerima dana LPEI. Menurutnya, pendekatan ini akan membantu mengungkap jalur aliran dana yang lebih luas dan mencegah praktik korupsi berulang.

    Baca Juga: Aset Korupsi Rp 28,6 Triliun Kembali ke Negara, Prabowo Soroti Kasus Besar

    Dampak Korupsi Pada Pembiayaan Ekspor UMKM

    Dampak Korupsi Pada Pembiayaan Ekspor UMKM

    Kerugian hampir Rp1 triliun bukan hanya angka semata, tetapi berdampak nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan pembiayaan LPEI. Banyak pelaku UMKM mengaku kesulitan memperoleh dana pinjaman akibat kebijakan internal yang kacau.

    Pakar ekonomi, Siti Mahardika, menekankan bahwa kasus ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pembiayaan negara. “Jika dana LPEI disalahgunakan, UMKM akan kesulitan mengakses modal untuk ekspor, yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

    Lebih jauh, dampak sosial juga dirasakan masyarakat luas. Keterlambatan atau pengurangan dana untuk proyek ekspor berpotensi menurunkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Siti menegaskan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki sistem kontrol internal agar kasus serupa tidak terulang.

    Strategi Kejati DKI Dalam Menangani Kasus

    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat. Strategi yang digunakan meliputi pemanggilan saksi kunci, penyitaan dokumen keuangan, serta koordinasi dengan KPK untuk memperkuat bukti.

    Sumber internal Kejati DKI menyebutkan bahwa penyidik berencana menelusuri seluruh aliran dana, termasuk pihak-pihak yang berada di luar LPEI namun memiliki hubungan finansial dengan proyek pembiayaan. Pendekatan ini dianggap efektif untuk mengidentifikasi jaringan korupsi yang lebih luas.

    Pakar hukum menilai langkah ini positif, tetapi menekankan pentingnya transparansi publik. “Masyarakat harus mendapatkan informasi perkembangan kasus secara berkala agar kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga,” kata Dr. Hendra.

    Harapan Dan Langkah Pencegahan ke Depan

    Kasus LPEI ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan internal. Implementasi sistem audit yang lebih ketat, digitalisasi transaksi, dan pelatihan anti-korupsi bagi pegawai adalah langkah penting.

    Selain itu, pakar hukum menyarankan adanya regulasi yang mewajibkan pejabat puncak bertanggung jawab penuh atas setiap aliran dana. “Jika tanggung jawab pejabat atas penyalahgunaan dana tegas, praktik korupsi bisa ditekan lebih efektif,” jelas Hendra.

    Masyarakat pun diharapkan aktif mengawasi kinerja lembaga publik. Partisipasi publik, termasuk melalui pengaduan dan media sosial, bisa menjadi tekanan tambahan agar kasus-kasus korupsi ditindaklanjuti secara tuntas.

    Kasus ini mengingatkan bahwa pengawasan yang lemah dan budaya impunitas hanya akan merugikan negara dan masyarakat. Dengan penegakan hukum yang tegas dan pencegahan yang sistematis, praktik korupsi seperti di LPEI dapat diminimalkan di masa depan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari Monitor Indonesia
    • Gambar Kedua dari Suara.com
  • |

    Waka Komisi V DPR Pacu Percepatan Huntap Korban Bencana Aceh-Sumatera

    Bagikan

    Waka Komisi V DPR mendorong percepatan penyediaan lahan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera.

    Waka Komisi V DPR Pacu Percepatan Huntap Korban Bencana Aceh-Sumatera

    Langkah ini bertujuan memastikan warga terdampak banjir, longsor, dan angin puting beliung bisa segera memiliki tempat tinggal aman dan layak. Pemerintah pusat, daerah, dan DPR bersinergi mempercepat pembangunan huntap lengkap dengan fasilitas dasar, pendidikan, dan kesehatan.

    Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang lagi banyak di bicarakan hanya ada di Derita Rakyat.

    Waka Komisi V DPR Percepat Hunian Tetap Pasca-Bencana

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI menekankan pentingnya percepatan penyediaan lahan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana alam di Aceh dan Sumatera. Dorongan ini muncul setelah banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung melanda beberapa wilayah, memaksa ribuan warga tinggal di pengungsian sementara.

    Politisi tersebut menegaskan bahwa penyediaan huntap bukan hanya soal fisik rumah, tetapi juga fasilitas pendukung seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana ekonomi. “Korban bencana membutuhkan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak untuk menata kembali kehidupan mereka,” ujarnya.

    Selain itu, Waka Komisi V DPR mendorong koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait agar proses percepatan pembangunan huntap tidak tertunda. Tujuannya agar masyarakat terdampak bisa segera kembali hidup normal.

    Mendesak Percepatan Penyediaan Lahan Huntap

    Politisi DPR ini menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera menentukan lokasi lahan huntap yang aman dari risiko bencana. Lahan yang dipilih juga harus mudah diakses dan memiliki fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan fasilitas sosial.

    “Pemilihan lahan huntap yang tepat akan memastikan warga bisa tinggal dengan aman sekaligus menjaga kualitas hidup mereka,” ujarnya. Langkah ini juga penting agar huntap dapat mendukung pemulihan sosial dan ekonomi warga pasca-bencana.

    Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat terkait menjadi kunci. Dengan proses administrasi, pengukuran lahan, dan pembangunan infrastruktur yang cepat, huntap bisa segera dihuni oleh masyarakat terdampak.

    Baca Juga: Mendagri Minta Data Rumah Rusak Pascabencana di Aceh Segera Dilaporkan

    Situasi Terkini Korban Bencana

    Situasi Terkini Korban Bencana

    Hingga kini, ribuan korban bencana di Aceh dan Sumatera masih tinggal di pengungsian sementara. Kondisi ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya yang membutuhkan perhatian khusus.

    Warga mengaku khawatir menghadapi cuaca ekstrem dan kondisi sanitasi yang terbatas di pengungsian. Banyak keluarga berharap pemerintah segera menyediakan huntap agar mereka bisa hidup lebih layak dan aman.

    Selain itu, tekanan psikologis akibat kehilangan tempat tinggal dan trauma bencana membuat sebagian warga sulit beraktivitas normal. Penyediaan huntap diharapkan dapat menjadi solusi mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup.

    Upaya Pemerintah dan DPR Mendukung Korban

    Pemerintah pusat, melalui BNPB dan kementerian terkait, telah menyiapkan rencana percepatan pembangunan huntap. Proses ini meliputi penentuan lokasi, desain hunian, dan penyediaan fasilitas dasar untuk mendukung kehidupan warga.

    Waka Komisi V DPR menekankan peran legislatif sebagai pengawas sekaligus fasilitator anggaran agar pembangunan huntap berjalan cepat dan tepat sasaran. “Kami akan terus memantau progres pembangunan huntap agar tidak ada warga yang tertinggal,” ujarnya.

    Selain itu, DPR mendorong kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta. Partisipasi ini diharapkan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memastikan huntap yang dibangun sesuai kebutuhan korban bencana.

    Dengan percepatan penyediaan lahan huntap dan kerja sama pemerintah, DPR, dan masyarakat, diharapkan warga korban bencana di Aceh dan Sumatera bisa segera menempati hunian yang aman dan layak. Langkah ini menjadi bukti komitmen negara dalam pemulihan pasca-bencana dan perlindungan warganya dari risiko bencana di masa depan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Utama dari news.detik.com
    2. Gambar Kedua dari ruangkota.com