KPK Ungkap Pensiunan Kemnaker Pakai Duit Pemerasan Izin TKA Beli Mobil

Bagikan

Pemberantasan korupsi di sektor perizinan tenaga kerja asing (TKA) kembali menunjukkan hasil nyata, membongkar praktik merugikan negara.

KPK Ungkap Pensiunan Kemnaker Pakai Duit Pemerasan Izin TKA Beli Mobil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keterlibatan Hery Sudarmanto, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (2017-2018), dalam sindikat pemerasan izin TKA. Yang mengejutkan, aksinya berlanjut bahkan setelah ia pensiun.

Berikut ini, Derita Rakyat akan menyoroti hasil kejahatan yang digunakan untuk membeli mobil mewah Toyota Innova Reborn Zenix tahun 2024, yang kini telah disita sebagai barang bukti.

Modus Canggih, Uang Haram Disalurkan Lewat Rekening Keluarga

KPK mengungkap bahwa uang hasil pemerasan tidak langsung masuk ke rekening Hery. Aliran dana haram itu ditampung terlebih dahulu di rekening milik kerabatnya. Dari rekening perantara inilah, dana kemudian ditarik untuk membeli mobil mewah tersebut.

Strategi ini menunjukkan upaya sistematis untuk mengelabui otoritas dan menyembunyikan asal-usul uang. Penggunaan rekening pihak ketiga merupakan modus klasik untuk memutus jejak transaksi keuangan ilegal. Saat ini, KPK mendalami lebih lanjut jaringan pencucian uang ini.

Pertanyaan besar yang diajukan KPK adalah mengapa Hery masih menerima uang meski sudah tidak menjabat. Ini mengindikasikan bahwa pengaruh dan koneksinya di dalam sistem birokrasi perizinan TKA masih sangat kuat, bahkan setelah statusnya berubah menjadi pensiunan.

Pengaruh Tak Sirna, Peran Aktif Di Balik Status Pensiunan

Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Hery diduga masih memiliki pengaruh signifikan dalam proses penerbitan dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker. Pengaruh inilah yang menjadi komoditasnya untuk terus memeras calon TKA dan agennya.

Fakta ini mengungkap kelemahan sistem yang memungkinkan “pengaruh sisa” dari seorang mantan pejabat tinggi tetap diperjualbelikan. Praktik ini membuktikan bahwa korupsi tidak selalu berhenti saat seseorang pensiun, tetapi dapat berubah bentuk menjadi perdagangan akses dan informasi.

KPK masih mendalami mekanisme tepatnya bagaimana Hery memainkan peran tersebut. Apakah melalui intervensi langsung terhadap bawahan lama atau dengan menjadi “calo” yang memperjualbelikan informasi dan jaminan kelancaran izin.

Baca Juga: Hujan Deras Picu Longsor Di Tabanan, Warga Waspada Di Jalur Antosari-Pupuan

Sindikat Terstruktur, Jaringan Korupsi Dari Hulu Ke Hilir

Sindikat Terstruktur, Jaringan Korupsi Dari Hulu Ke Hilir

Kasus ini bukan tindakan individu. Hery adalah tersangka kesembilan yang ditetapkan dalam sindikat korupsi yang diduga berjalan dari 2019 hingga 2023. Para tersangka lainnya menjabat di berbagai posisi kunci, mulai dari staf verifikasi, analis, hingga Direktur Jenderal.

Sindikat ini diduga telah mengumpulkan uang haram sebesar Rp 53 miliar dari praktik pemerasan terhadap perusahaan yang ingin mengurus izin TKA. Besaran angka ini menunjukkan betapa masif dan sistemiknya praktik korupsi yang terjadi.

Daftar tersangka yang panjang, dari level teknis hingga pimpinan tinggi, menggambarkan sebuah jaringan terintegrasi. Setiap anggota memainkan perannya untuk memuluskan arus suap dan menciptakan hambatan birokrasi yang kemudian dapat diperjualbelikan.

Pelajaran Pahit, Pertanggungjawaban Jabatan Tak Berakhir Saat Pensiun

Penyitaan mobil Toyota Innova Zenix 2024 bukan sekadar pengambilalihan aset. Itu adalah simbol nyata bahwa hasil dari kejahatan korupsi tidak akan pernah bisa dinikmati dengan tenang. KPK mengirim pesan tegas bahwa pelacakan aset akan terus dilakukan untuk menyita seluruh harta yang diduga berasal dari tindak pidana.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur sipil negara. Pertanggungjawaban atas sebuah jabatan tidak berakhir pada hari terakhir bekerja. Pengaruh yang diperoleh selama menjabat bukanlah aset pribadi yang dapat diperdagangkan setelah pensiun.

Masyarakat menunggu proses hukum yang transparan dan adil. Kasus ini adalah ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, khususnya di sektor perizinan yang rawan penyalahgunaan wewenang.

Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Utama dari news.detik.com
  • Gambar Kedua dari bloombergtechnoz.com

Similar Posts

  • | |

    Sidang Korupsi Pasar Cinde, Eks Kadisbudpar Sumsel Jalani Persidangan

    Bagikan

    Kasus dugaan korupsi Pasar Cinde terus bergulir, dengan fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan, mengejutkan publik dan pihak terkait.

    Sidang Korupsi Pasar Cinde, Eks Kadisbudpar Sumsel Jalani Persidangan

    Kehadiran mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Irene Camelyn Sinaga, sebagai saksi telah membuka dimensi baru terkait status Pasar Cinde sebagai cagar budaya dan percepatan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

    Berikut ini, Derita Rakyat akan mencuat menjelang Asian Games 2018, menyoroti urgensi dan tekanan di balik keputusan-keputusan penting yang diambil saat itu.

    Desakan Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya

    Argumen mengenai ketidaklayakan Pasar Cinde menjelang Asian Games 2018 menjadi pemicu utama Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mempercepat pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya. Hal ini diungkapkan dalam sidang kasus korupsi Pasar Cinde yang menjerat mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin Majelis Hakim Fauzi Isra di Pengadilan Negeri Palembang.

    Irene Camelyn Sinaga, yang menjabat Kadisbudpar Sumsel pada 2015-2018, memberikan kesaksian penting. Ia mengaku mengetahui persoalan Pasar Cinde sebagai cagar budaya sejak kedatangan Dirjen Kebudayaan pada tahun 2016. Pada tanggal 15 Agustus 2016, kedatangan Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Fahim mengkonfirmasi adanya permasalahan terkait status Pasar Cinde di mata masyarakat.

    Irene menjelaskan, pada tahun 2016, Pasar Cinde telah didaftarkan sebagai calon Cagar Budaya. Menurutnya, status ‘Calon Cagar Budaya’ memiliki perlakuan yang setara dengan ‘Cagar Budaya’ berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya. Ini berarti, perlindungan dan regulasi yang sama berlaku untuk objek yang baru didaftarkan maupun yang sudah ditetapkan.

    Urgensi Dan Alasan Di Balik Percepatan

    Irene menyatakan bahwa pembentukan tim kajian dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak. Pemerintah Provinsi beralasan bahwa ketidaklayakan Pasar Cinde menjadi isu krusial karena akan digunakan untuk Asian Games 2018. Desakan ini memaksa Gubernur Sumatera Selatan untuk mempercepat pembentukan tim kajian.

    “Menurut Irene, pemerintah provinsi beralasan melakukan perubahan pada calon cagar budaya itu karena dianggap tidak layak digunakan untuk Asian Games.” Ia menambahkan, pihaknya diminta untuk mempercepat pembentukan tim kajian oleh Gubernur Sumatera Selatan.

    Keterbatasan waktu untuk revitalisasi dan adaptasi serta kebutuhan peninjauan ulang struktur dan aspek lainnya menjadi alasan kuat. Setelah itu, Pemerintah Kota Palembang mengambil alih dengan membentuk tim sendiri, menunjukkan adanya dua tim cagar budaya: tim provinsi/nasional dan tim daerah.

    Baca Juga: Dari Tanggap Darurat ke Pemulihan, Menjaga Momentum Pascabencana

    Pemisahan Aset Dan Tanggung Jawab

    Pemisahan Aset Dan Tanggung Jawab

    Persidangan ini menyoroti poin penting mengenai pembagian wewenang antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang. Saksi menyebutkan adanya pemisahan aset yang jelas dalam proyek pengembangan Pasar Cinde. “Tanah adalah milik Provinsi, sedangkan bangunan adalah milik Kota Palembang,” jelas Irene.

    Pemisahan ini menimbulkan implikasi hukum terkait tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan. Irene menambahkan bahwa tanggung jawab atas bangunan Pasar Cinde berada di bawah wewenang Wali Kota Palembang sebagai pemilik aset bangunan. Hal ini menjadi penting dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap aspek dalam proyek tersebut.

    Penjelasan mengenai pemisahan aset ini sangat relevan dalam kasus dugaan korupsi, karena dapat mengurai benang merah pertanggungjawaban. Dengan tanah milik provinsi dan bangunan milik kota, kebijakan dan keputusan terkait Pasar Cinde melibatkan koordinasi lintas pemerintahan yang kompleks.

    Menanti Kelanjutan Sidang Dan Keadilan

    Usai pemeriksaan saksi, majelis hakim menetapkan agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi tambahan. Sidang lanjutan ini akan dilaksanakan pada pekan depan, Senin (9/2/2026), menunjukkan bahwa kasus ini masih akan terus bergulir dan mengungkap lebih banyak fakta.

    Kasus Pasar Cinde ini menjadi cerminan bagaimana proyek-proyek besar yang terkait dengan acara internasional dapat menimbulkan kompleksitas hukum dan administratif. Status cagar budaya, desakan waktu, serta pembagian aset menjadi elemen kunci yang sedang diuji di persidangan.

    Publik menantikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini, terutama mengingat keterlibatan mantan pejabat tinggi dan dampak pada aset bersejarah kota Palembang. Diharapkan, persidangan ini dapat mengungkap kebenaran dan memastikan pertanggungjawaban yang sesuai.

    Terus ikuti kabar terkini seputar Derita Rakyat dan informasi menarik yang menambah wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari palembang.tribunnews.com
  • |

    Pilkada Langsung: Janji Kesejahteraan Atau Ilusi Bagi Rakyat Daerah?

    Bagikan

    Pilkada langsung sering dijanjikan membawa kesejahteraan, tapi kenyataannya banyak rakyat daerah tetap menghadapi kesulitan hidup.

    Pilkada Langsung: Janji Kesejahteraan Atau Ilusi Bagi Rakyat Daerah 700

    Pilkada langsung digadang-gadang sebagai wujud demokrasi yang memberikan rakyat hak memilih pemimpin secara langsung. Namun, di balik pesta politik ini, banyak janji kesejahteraan yang kerap tak kunjung terealisasi.

    Bagi sebagian masyarakat daerah, pilkada justru menjadi ajang ilusi: janji manis politik, tapi kondisi sosial-ekonomi tetap menantang. ini mengulas bagaimana sistem pilkada langsung sering gagal menjawab kebutuhan rakyat, menyoroti ketimpangan pembangunan, dan membahas implikasinya terhadap hak asasi serta kualitas hidup masyarakat.

    Pilkada Langsung Dan Ilusi Kesejahteraan Di Daerah

    Dua dekade pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia menunjukkan paradoks demokrasi lokal. Kepala daerah memang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi kapasitas ekonomi dan ruang fiskal mereka tetap sangat tergantung pada pusat.

    Akibatnya, legitimasi politik meningkat, tetapi kemampuan untuk menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat terbatas. Polemik tentang mekanisme pilkada kembali mencuat dengan munculnya usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Mayoritas partai politik parlemen mendukung perubahan ini, dengan alasan klasik: pilkada langsung mahal, rawan korupsi, dan memicu konflik. Ironisnya, jarang ada upaya serius untuk memperbaiki dampak negatif pilkada langsung, seperti pengetatan aturan pembiayaan politik, pencegahan politik uang, dan pengurangan biaya kontestasi.

    Legitimasi Politik Tanpa Kapasitas Ekonomi

    Pilkada langsung kerap diposisikan sebagai tonggak demokrasi lokal yang diharapkan mendorong akuntabilitas dan responsivitas kepala daerah. Secara teori, pemimpin yang dipilih langsung akan lebih peduli terhadap kepentingan rakyat.

    Namun, kenyataannya berbeda. Setelah hampir dua dekade, dampak pilkada langsung terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih tidak konsisten.

    Masalah utama bukan prosedur pemilihan, melainkan kelemahan institusi pendukung. Kepala daerah memang memiliki mandat politik, tetapi ruang fiskal dan kewenangan kebijakan terbatas.

    Baca Juga: Lamongan Siaga Banjir, Langkah Cepat Bupati ‘Pak Yes’ Selamatkan Warga Dan Sekolah

    Elite Capture Dan Biaya Politik Yang Tinggi

    Elite Capture Dan Biaya Politik Yang Tinggi 700

    Fenomena elite capture memperparah masalah struktural pilkada langsung. Biaya politik yang tinggi membuat kepala daerah bergantung pada sponsor politik dan jaringan oligarki.

    Kemenangan dalam pilkada sering dibayar melalui konsesi proyek, distribusi rente, atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan sempit. Akibatnya, pilkada langsung lebih memperluas arena kompetisi elite daripada memperluas keadilan sosial.

    Studi komparatif menunjukkan pola serupa di negara berkembang: desentralisasi politik tanpa reformasi fiskal dan tata kelola membuat demokrasi prosedural berjalan, tetapi distribusi kesejahteraan tetap timpang.

    Reformasi Struktural Yang Diperlukan

    Kesalahan terbesar dalam debat pilkada adalah menganggap pemilihan sebagai tujuan, bukan alat. Demokrasi berhenti pada ritual elektoral, sementara kapasitas institusi lokal untuk perencanaan, penganggaran, dan pengawasan tidak diperkuat.

    Jika tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat, fokus perbaikan harus pada desain perimbangan keuangan pusat-daerah, penguatan kapasitas fiskal lokal, transparansi pembiayaan politik, dan profesionalisasi birokrasi. Momentum revisi UU Pemilu pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi kesempatan untuk memperbaiki desain kekuasaan ekonomi dan kapasitas institusi lokal, bukan hanya mengulang perdebatan prosedural.

    Tanpa reformasi struktural tersebut, pilkada langsung tetap meningkatkan legitimasi politik, tetapi kesejahteraan rakyat tetap terkunci oleh struktur kekuasaan yang terpusat dan hubungan elite yang dominan. Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari kompas.id
    • Gambar Kedua dari mediajustitia.com

  • Dari Tanggap Darurat ke Pemulihan, Menjaga Momentum Pascabencana

    Bagikan

    Setiap bencana alam, baik banjir, gempa bumi, maupun tanah longsor, menuntut respons cepat dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat sekitar.

    Dari Tanggap Darurat ke Pemulihan, Menjaga Momentum Pascabencana

    Tanggap darurat menjadi langkah awal untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan dasar, serta menstabilkan kondisi di lokasi terdampak. Aksi ini biasanya melibatkan evakuasi warga, distribusi bantuan pangan, air bersih, serta obat-obatan. Penanganan cepat menjadi kunci agar korban menerima pertolongan segera dan kondisi yang kritis dapat diminimalisasi.

    Proses tanggap darurat memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Tim medis bergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan, sementara aparat keamanan membantu mengatur lalu lintas evakuasi dan menjaga ketertiban. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan dapat tersalur secara tepat, meskipun kondisi lokasi sulit dijangkau.

    Kesigapan tim di lapangan menjadi indikator efektivitas awal penanganan bencana. Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang lagi banyak di bicarakan hanya ada di Derita Rakyat.

    Penilaian Kerusakan dan Identifikasi Kebutuhan

    Setelah fase tanggap darurat, langkah berikutnya melibatkan penilaian kerusakan di wilayah terdampak. Pemerintah daerah bersama lembaga terkait melakukan survei untuk menentukan lokasi yang mengalami kerusakan berat, sedang, serta ringan.

    Data ini menjadi dasar bagi perencanaan tahap pemulihan. Proses identifikasi mencakup rumah warga, infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, serta fasilitas kesehatan yang terdampak.

    Selain kerusakan fisik, tim pemulihan juga menilai kebutuhan sosial masyarakat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus.

    Kebutuhan psikososial menjadi bagian dari penilaian karena trauma akibat bencana dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Penilaian menyeluruh membantu menentukan prioritas intervensi agar pemulihan berjalan lebih terarah dan efektif.

    Rekonstruksi Infrastruktur dan Hunian

    Pemulihan fisik memerlukan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Rumah-rumah warga dibangun kembali menggunakan material yang lebih tahan terhadap bencana.

    Jalan rusak diperbaiki agar akses transportasi kembali lancar, sementara fasilitas umum yang terdampak diperbarui agar layanan masyarakat dapat berjalan normal. Pendekatan ini berfokus pada kekuatan fisik agar masyarakat dapat beraktivitas seperti sebelum bencana.

    Selain pembangunan, upaya perbaikan hunian juga menyasar fasilitas sementara. Tenda darurat diganti dengan rumah sementara yang lebih layak agar warga dapat tinggal dalam kondisi lebih aman.

    Rekonstruksi ini memperhatikan keberlanjutan, memastikan setiap pembangunan mampu bertahan menghadapi kemungkinan bencana berikutnya. Kehadiran hunian layak mendorong masyarakat untuk kembali membangun kehidupan normal.

    Baca Juga: 165 Ribu Lebih Korban Banjir Sumatra Masih Mengungsi, Hunian Darurat Minim!

    Dukungan Kesejahteraan Masyarakat

    Dukungan Kesejahteraan Masyarakat

    Pemulihan pascabencana tidak hanya berbasis fisik, tetapi juga mencakup dukungan sosial dan ekonomi. Program bantuan pekerjaan sementara diberikan untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal.

    Distribusi pangan berkelanjutan membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sementara layanan kesehatan tetap tersedia untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang.

    Pendampingan psikologis menjadi bagian dari upaya pemulihan karena trauma akibat bencana dapat memengaruhi produktivitas dan interaksi sosial. Anak-anak menerima perhatian khusus melalui kegiatan belajar dan bermain agar perkembangan mereka tidak terganggu. Aktivitas ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil, membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi pascabencana.

    Menguatkan Ketahanan Masyarakat

    Tahap pemulihan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana selanjutnya. Pendidikan mengenai mitigasi risiko diberikan kepada warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

    Latihan evakuasi dilakukan secara berkala agar masyarakat mampu bereaksi cepat saat situasi darurat muncul kembali. Selain itu, pembelajaran dari pengalaman sebelumnya menjadi pedoman bagi pembangunan fasilitas yang lebih aman.

    Penguatan ketahanan juga melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran untuk memastikan bencana berikutnya tidak menimbulkan kerugian sebesar sebelumnya.

    Dengan proses yang konsisten, masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih percaya diri, sementara wilayah terdampak siap menghadapi situasi kritis di masa depan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran NASIB RAKYAT serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari regional.kompas.com
    • Gambar Kedua dari banyumas.tribunnews.com

  • Zona Merah Mudik, Rakyat Terancam Banjir Dan Longsor Di Rute Ini!

    Bagikan

    Mudik Lebaran makin berisiko! Rakyat terancam banjir dan longsor di sejumlah zona merah, ini rute-rute paling berbahaya.

    Zona Merah Mudik, Rakyat Terancam Banjir Dan Longsor Di Rute Ini! 700

    Mudik Lebaran seharusnya momen bahagia, tapi ancaman banjir dan longsor membuat perjalanan menjadi penuh risiko. Beberapa daerah ditetapkan sebagai zona merah, di mana rakyat harus ekstra hati-hati saat melintas.

    Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemudik dan keluarga yang menunggu di rumah. Berikut daftar rute paling rawan yang wajib diwaspadai agar mudik tetap aman hanya ada di Derita Rakyat.

    nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVE
    LIVE STREAMING WORLD CUP 2026

    Cuaca Ekstrem Dan Ancaman Bencana Saat Mudik Lebaran

    Potensi cuaca ekstrem masih tinggi di wilayah Jawa Timur menjelang masa mudik Lebaran 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap ancaman banjir dan tanah longsor yang berpotensi terjadi akibat intensitas hujan yang belum menurun. Cuaca ini menjadi perhatian serius menjelang puncak arus mudik.

    BPBD Jatim menegaskan bahwa kondisi tanah yang jenuh akibat hujan ekstrem berpotensi menyebabkan tanah longsor, terutama di wilayah yang berlereng dan berbukit. Masyarakat diminta menghindari jalur yang menembus area rawan tersebut. Selain itu, potensi banjir pun masih tinggi di banyak daerah dataran rendah akibat curah hujan yang terus meningkat.

    Peringatan ini disampaikan pada Kamis (12/3/2026) di Surabaya, ketika BPBD Jatim menerbitkan daftar wilayah yang paling berisiko. Meskipun musim hujan memasuki fase akhir, potensi cuaca ekstrem diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Maret 2026. Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan berbagai antisipasi teknis dalam menghadapi kemungkinan bencana tersebut.

    POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

    🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
    Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
    LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

    Download Aplikasi Shotsgoal - Live Streaming Piala Dunia 2026
    📲 DOWNLOAD SEKARANG

    Daerah‑Daerah Rawan Banjir Dan Longsor

    Beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur disebut memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi selama masa mudik. Antaranya wilayah Malang, Mojokerto, Batu, Trenggalek, Ponorogo, hingga Madiun. Di lokasi ini, warga diminta ekstra hati‑hati jika melalui rute mudik saat hujan deras mengguyur.

    Kawasan lereng dan perbukitan menjadi lokasi yang sangat rawan mengalami longsor akibat tanah jenuh. Wilayah wisata yang sering dilintasi pemudik juga masuk kategori rawan, sehingga penting bagi para pengendara untuk memantau kondisi cuaca dan jalur sebelum memasuki rute tersebut.

    Sementara hampir seluruh kabupaten dan kota di Jatim berpotensi banjir jika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam periode pendek. Termasuk daerah pesisir seperti Sidoarjo, Pasuruan, Lamongan, hingga Bangkalan‑Sampang dan Situbondo yang rawan genangan air jika curah hujan melampaui kapasitas drainase lokal.

    Baca Juga: Apa Dampak Banjir Situbondo? Sawah Hancur Dan Satu Warga Hilang Misterius!

    Strategi Pemerintah Mengurangi Risiko Bencana

    Strategi Pemerintah Mengurangi Risiko Bencana 700

    Untuk meredam dampak bencana hidrometeorologi sepanjang musim hujan, Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai pertengahan Maret hingga akhir bulan. OMC diharapkan mampu menekan potensi hujan ekstrem di lokasi yang rawan dilintasi pemudik.

    Selain itu, BPBD bersama dinas terkait terus memantau titik‑titik rawan longsor dan banjir sehingga jika terjadi ancaman, evacuasi dini maupun mitigasi cepat bisa dilaksanakan. Masyarakat lokal diminta melapor jika melihat perubahan tanah atau aliran air yang bisa memicu bencana.

    Pemerintah juga menyediakan kanal resmi informasi cuaca dan bencana yang bisa diakses publik. Warga dan pemudik diarahkan selalu memperbarui informasi tersebut sebelum dan saat melakukan perjalanan panjang untuk menghindari rute yang berisiko.

    Imbauan Untuk Para Pemudik Dan Warga

    BPBD Jatim mengimbau pemudik untuk selalu waspada saat melintasi daerah perbukitan dan pesisir. Mengingat potensi perubahan cuaca bisa terjadi cepat, para pengendara diminta memeriksa kondisi kendaraan dan menyiapkan perlengkapan darurat seperti senter, jaket tahan air, dan peta rute terbaru.

    Selain itu, pemudik disarankan menghindari perjalanan saat hujan deras atau malam hari, karena risiko banjir atau tanah longsor meningkat drastis dalam kondisi tersebut. Pemantauan rute sebelum berangkat juga sangat penting untuk menentukan jalur alternatif yang lebih aman jika cuaca memburuk.

    Masyarakat lokal di wilayah rawan juga diminta untuk bersama‑sama menjaga lingkungan sekitar, memantau perubahan kondisi sungai atau tanah yang mudah longsor, serta berkoordinasi dengan instansi penanggulangan bencana setempat jika ditemukan tanda‑tanda bahaya.

    Peran Instansi Terkait Dalam Mitigasi Bencana

    BPBD Jatim bersama dengan BMKG dan kepolisian berkolaborasi untuk menyediakan informasi cuaca dan risiko bencana secara real‑time. BMKG juga ikut memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrem yang bisa terjadi sewaktu‑waktu selama musim hujan ini.

    Instansi jalan raya dan tol juga ikut siaga dengan menempatkan petugas selama 24 jam di titik‑titik rawan untuk membantu pemudik jika terjadi genangan air atau kerusakan jalan akibat hujan deras, guna mempercepat penanganan darurat di lapangan.

    Sementara itu, kepolisian meningkatkan patroli di jalur utama mudik untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas akibat bencana, serta membantu pemudik memilih jalur yang lebih aman jika cuaca buruk terjadi secara tiba‑tiba di kawasan tertentu.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari radarbromo.jawapos.com

  • Banjir Tak Pernah Usai di Sumatera, DPR Bongkar Lemahnya Penegakan Lingkungan

    Bagikan

    Banjir berulang kembali melanda Sumatera, DPR menyoroti lemahnya penegakan hukum lingkungan dan alih fungsi lahan sebagai penyebab bencana.

    Banjir Tak Usai, DPR Bongkar Lemahnya Penegakan Lingkungan

    Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menjadi alarm keras bagi semua pihak. Hampir setiap musim hujan, bencana serupa terus berulang dengan dampak yang kian meluas, mulai dari kerusakan infrastruktur, lumpuhnya aktivitas ekonomi, hingga ancaman keselamatan warga.

    Simak informasi terbaru dan menarik lainnya yang sedang banyak di bicarakan hanya ada di Derita Rakyat.

    Banjir Berulang Jadi Ancaman Serius

    Banjir yang terjadi berulang kali di Sumatera telah menjelma menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah-daerah seperti Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Riau, hingga Lampung kerap dilanda genangan air yang merendam permukiman, sawah, dan fasilitas umum. Intensitas dan durasi banjir pun dilaporkan semakin meningkat.

    Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga memicu krisis sosial. Ribuan warga terpaksa mengungsi, aktivitas pendidikan terganggu, dan layanan kesehatan menghadapi tekanan berat. Banjir juga meningkatkan risiko penyakit menular, seperti diare dan infeksi kulit, terutama di wilayah padat penduduk.

    Anggota DPR menilai, jika banjir terus dianggap sebagai bencana musiman biasa, maka upaya mitigasi tidak akan pernah optimal. Diperlukan perubahan cara pandang, bahwa banjir berulang merupakan indikasi kerusakan lingkungan yang sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan struktural.

    Alih Fungsi Lahan Disorot DPR

    Salah satu penyebab utama banjir berulang di Sumatera adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Hutan dan lahan resapan air terus menyusut akibat pembukaan perkebunan, kawasan industri, hingga permukiman baru. Akibatnya, kemampuan alam untuk menyerap air hujan menurun drastis.

    DPR menyoroti lemahnya pengawasan terhadap izin penggunaan lahan. Banyak kawasan yang seharusnya dilindungi justru beralih fungsi tanpa kajian lingkungan yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh praktik pembalakan liar yang merusak daerah hulu sungai dan mempercepat laju aliran air ke wilayah hilir.

    Menurut DPR, penegakan aturan tata ruang harus menjadi prioritas. Tanpa ketegasan terhadap pelanggaran alih fungsi lahan, upaya penanggulangan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan.

    Baca Juga: Dampak Krisis Planet Tiga Kali Lipat Terhadap Pengelolaan Sampah Perkotaan

    Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan

    Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan

    Selain alih fungsi lahan, DPR juga menyoroti lemahnya penegakan hukum lingkungan sebagai faktor krusial penyebab banjir berulang. Sejumlah perusahaan yang terbukti merusak lingkungan kerap luput dari sanksi tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

    Aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar dinilai sering mengabaikan kewajiban reklamasi dan pengelolaan limbah. Sedimentasi sungai meningkat, daya tampung air menurun, dan risiko banjir pun semakin besar. Namun, proses hukum terhadap pelanggaran tersebut kerap berjalan lambat atau berhenti di tengah jalan.

    DPR mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk bertindak lebih berani. Penegakan hukum lingkungan yang konsisten dinilai sebagai kunci utama untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan mengurangi potensi bencana di masa depan.

    Dampak Ekonomi dan Sosial Masyarakat

    Banjir berulang tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial yang serius. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan ribuan hektare sawah terendam dan gagal panen. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan dan pendapatan petani.

    Di sektor ekonomi, banjir menyebabkan terganggunya distribusi barang dan jasa. Jalan utama yang terendam air menghambat mobilitas, sementara pelaku usaha kecil harus menanggung kerugian akibat kerusakan tempat usaha dan barang dagangan. Beban ekonomi masyarakat pun semakin berat.

    Secara sosial, banjir memicu trauma berkepanjangan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. DPR menilai, tanpa upaya pencegahan yang serius, biaya sosial dan ekonomi akibat banjir akan terus meningkat dan membebani anggaran negara maupun daerah.

    Dorongan Solusi dan Langkah Konkret

    Menanggapi kondisi tersebut, DPR mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah konkret dan terintegrasi. Penataan ulang daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, serta penguatan sistem drainase dinilai sebagai langkah mendesak yang harus segera dilakukan.

    Selain itu, DPR menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan izin usaha. Setiap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan harus melalui kajian dampak lingkungan yang ketat dan melibatkan partisipasi masyarakat.

    DPR juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Edukasi dan kesadaran publik dianggap penting agar upaya pencegahan banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama demi keberlanjutan Sumatera ke depan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Pertama dari Kompas Money
    2. Gambar Kedua dari Suara Merdeka Jakarta

  • Perjuangan Perantau Cilacap, 15 Hari Bertahan di Hutan Saat Banjir Aceh

    Bagikan

    Bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh meninggalkan kisah pilu sekaligus heroik dari para korban.

    Perjuangan Perantau Cilacap, 15 Hari Bertahan di Hutan Saat Banjir Aceh

    Salah satu cerita yang menyentuh datang dari seorang perantau asal Cilacap, Jawa Tengah, yang harus berjuang bertahan hidup selama 15 hari di tengah hutan setelah banjir bandang memutus seluruh akses keluar. Pria tersebut merantau ke Aceh untuk bekerja sebagai buruh kebun di kawasan pedalaman yang jauh dari permukiman padat.

    Ketika hujan deras mengguyur tanpa henti dan sungai meluap secara tiba-tiba, ia tidak sempat menyelamatkan banyak barang. Arus air yang deras memaksanya meninggalkan tempat tinggal dan mencari perlindungan ke arah perbukitan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

    Temukan rangkuman informasi menarik tentang rakyat lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di .

    Bertahan Hidup di Tengah Keterbatasan

    Bertahan hidup di hutan selama lebih dari dua pekan bukan perkara mudah, terlebih tanpa persiapan. Perantau asal Cilacap itu mengaku hanya mengandalkan insting dan pengalaman seadanya untuk bertahan.

    Makanan menjadi tantangan terbesar karena persediaan yang dibawa sangat terbatas. Ia terpaksa memakan dedaunan muda, umbi hutan, dan buah liar yang dikenalnya aman dikonsumsi.

    Air minum diperoleh dari aliran kecil yang masih jernih, meski tetap harus berhati-hati terhadap ancaman penyakit. Di tengah keterbatasan, rasa lapar dan lelah sering kali menguji ketahanan fisik dan mentalnya, namun keinginan untuk tetap hidup membuatnya terus berjuang.

    Malam hari menjadi tantangan tersendiri. Suhu dingin, suara binatang liar, dan rasa takut bercampur menjadi satu. Tidur hanya dilakukan dengan bersandar pada batang pohon atau di balik semak-semak untuk menghindari angin dan hujan.

    Meski tubuh semakin lemah, harapan untuk bertahan dan kembali bertemu keluarga di kampung halaman terus menjadi penyemangat utama.

    Ancaman Satwa dan Cuaca Ekstrem

    Selain kelaparan, ancaman lain yang dihadapi adalah kondisi alam yang tidak bersahabat. Hujan masih kerap turun, membuat tubuhnya kedinginan di malam hari.

    Ia hanya berbekal pakaian seadanya tanpa selimut, sehingga harus mencari tempat berlindung dari ranting dan dedaunan. Suara satwa liar pada malam hari menambah tekanan psikologis.

    Meski tidak berhadapan langsung dengan hewan buas, rasa waswas terus menghantui setiap langkahnya. Pada siang hari, panas matahari yang menyengat membuat kondisi fisik semakin melemah, sementara luka-luka kecil akibat berjalan tanpa alas kaki mulai terasa perih.

    Baca Juga:

    Proses Penemuan dan Evakuasi

    Setelah lebih dari dua pekan bertahan, upaya pencarian yang dilakukan tim gabungan akhirnya membuahkan hasil. Warga sekitar yang ikut membantu pencarian melihat tanda-tanda keberadaan manusia di kawasan hutan. Informasi tersebut segera diteruskan kepada tim penyelamat yang kemudian melakukan penyisiran lebih intensif.

    Saat ditemukan, kondisinya sangat lemah akibat kekurangan makanan dan kelelahan. Namun, ia masih sadar dan mampu berkomunikasi. Proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian mengingat kondisi medan yang sulit dan cuaca yang belum sepenuhnya membaik.

    Ia kemudian dibawa ke pos kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif sebelum akhirnya dipulangkan ke daerah yang lebih aman.

    Harapan yang Menjaga Semangat Hidup

    Selama 15 hari terisolasi, satu-satunya kekuatan terbesar datang dari keyakinan bahwa dirinya harus selamat. Ia terus berdoa dan berusaha menjaga kondisi fisik agar tidak jatuh sakit.

    Setiap kali mendengar suara helikopter atau gemuruh dari kejauhan, ia mencoba memberi tanda dengan suara dan gerakan, meski sering kali harapan itu kembali pupus.

    Di tengah keterasingan, ia juga berusaha mengikuti arah aliran sungai dengan harapan menemukan pemukiman. Namun derasnya arus dan medan yang sulit membuat langkahnya terbatas.

    Ia memilih bertahan di area yang relatif aman sambil menunggu bantuan datang. Keteguhan mental menjadi kunci utama, karena rasa putus asa dapat dengan cepat menguras tenaga dan semangat hidup.

    Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari antaranews.com