Warga Panik! Utang Paylater Membengkak, OJK Siap Tegakkan Pengawasan Ketat

04/03/2026

Utang paylater warga makin membengkak, OJK segera perketat pengawasan BNPL untuk cegah risiko finansial yang lebih besar di masyarakat.

Fenomena utang paylater kian mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pengawasan ketat terhadap BNPL untuk mencegah risiko kredit berlebih. Langkah Derita Rakyat ini diambil agar masyarakat terhindar dari jeratan utang yang membahayakan stabilitas finansial dan mendorong praktik konsumsi yang lebih sehat.

nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVE

Perkembangan Utang Paylater Di Masyarakat

Fenomena penggunaan layanan paylater atau buy now, pay later (BNPL) terus meningkat di Indonesia. Layanan ini memudahkan konsumen mendapatkan barang dan jasa dengan pembayaran ditunda, namun berisiko mendorong utang berlebihan di masyarakat, terutama generasi muda. OJK mencatat tren utang paylater yang terus tumbuh dan menjadi sorotan utama regulator.

Data OJK menunjukkan pembiayaan paylater oleh perusahaan pembiayaan melonjak signifikan, mencapai triliunan rupiah. Peningkatan ini menunjukkan betapa layanan ini semakin populer meskipun membawa risiko finansial. Pertumbuhan tinggi disertai kenaikan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) juga turut menarik perhatian OJK.

Di sektor perbankan, jumlah rekening dan nilai kredit paylater juga meningkat, yang menunjukkan adopsi layanan ini di berbagai segmen masyarakat. Tren ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pola konsumsi melalui utang semakin mengakar, terutama di kalangan konsumen milenial.

Layanan paylater semula dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak, namun kenyataannya sering digunakan untuk pembelian barang konsumtif yang tidak produktif. Hal ini meningkatkan risiko utang yang sulit dilunasi oleh konsumen.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Peran OJK Dalam Pengawasan BNPL

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah serius dengan memperketat pengawasan layanan BNPL untuk mencegah jebakan utang di masyarakat. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan dan melindungi konsumen dari risiko utang berlebih yang bisa menimpa individu maupun keluarga.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa pertumbuhan pesat layanan paylater harus dibarengi dengan usaha pengawasan komprehensif agar tidak berdampak negatif di masyarakat. Regulasi yang kuat dibutuhkan untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko BNPL.

OJK juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (RPADK) tentang penyelenggaraan BNPL yang mencakup batas usia, pendapatan minimum, serta pembatasan pembiayaan. Peraturan ini diharapkan dapat menekan risiko over‑indebtedness di masa mendatang.

Pengawasan komprehensif ini mencakup pendekatan terhadap perusahaan pembiayaan maupun perbankan. Tujuannya agar semua penyelenggara layanan BNPL mematuhi prinsip kehati‑hatian dan tidak memperburuk masalah utang masyarakat.

Baca Juga: Dana Korupsi Proyek Kereta Dikembalikan, Kejari Palembang Jadi Sorotan

Data Pertumbuhan Utang Dan Risiko BNPL

OJK mencatat pertumbuhan utang paylater yang cukup tinggi di segmen masyarakat sebagian waktu terakhir. Nilai kredit paylater di sektor pembiayaan dan perbankan menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Tren peningkatan ini diikuti oleh naiknya jumlah rekening pengguna, yang menunjukkan bahwa semakin banyak konsumen memanfaatkan layanan paylater untuk berbagai kebutuhan. Jumlah rekening aktif dan nilai utang BNPL terus meningkat meski risiko kredit bermasalah juga ikut bertambah.

Kondisi ini mirip dengan fenomena over‑indebtedness yang juga pernah diungkap oleh OJK, terutama di kalangan anak muda yang memakai paylater untuk konsumsi barang yang tidak produktif atau melebihi kemampuan bayar.

Oleh karena itu, prinsip kehati‑hatian dan literasi keuangan dinilai penting agar masyarakat tidak terjebak utang paylater yang berlebihan dan berisiko mengganggu kondisi finansial mereka.

Literasi Keuangan Dan Perlindungan Konsumen

Regulator menilai peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi kunci dalam memanfaatkan layanan paylater secara bijak. Upaya edukasi tentang risiko utang, pembatasan akses kredit, dan pemahaman hak konsumen harus terus digalakkan.

Konten edukasi finansial juga bertujuan mengurangi penggunaan layanan BNPL untuk konsumsi impulsif yang akhirnya menciptakan over‑indebtedness. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong keputusan finansial yang lebih bertanggung jawab.

OJK juga mengimbau penyedia layanan memastikan keterbukaan informasi yang jelas mengenai syarat, biaya, dan risiko utang paylater kepada pengguna sebelum mereka mengajukan pembiayaan.

Melalui kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat, diharapkan penggunaan layanan BNPL dapat lebih sehat dan tidak menyebabkan beban utang yang berpotensi merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Sumber Informasi Gambar:

Gambar Pertama dari money.kompas.com
Gambar Kedua dari money.kompas.com

Krisis Sosial | Lingkungan & Dampak Bencana

Dampak Krisis Planet Tiga Kali Lipat Terhadap Pengelolaan Sampah Perkotaan
01/27/2026
Bagikan
Dampak krisis planet tiga kali lipat mengancam pengelolaan sampah perkotaan, Tantangan lingkungan ini membutuhkan solusi inovatif dan cepat.

Krisis lingkungan global kini menghadirkan tantangan serius bagi kota-kota di seluruh dunia. Dampak dari apa yang disebut “triple planetary crisis” perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi bumi mulai terasa pada pengelolaan sampah perkotaan.

Kota-kota dituntut untuk mengadopsi sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, memprioritaskan daur ulang, serta melibatkan masyarakat dalam mengurangi produksi limbah. Upaya ini menjadi langkah penting untuk menahan laju Derita Rakyat krisis planet tiga kali lipat yang mengancam keseimbangan bumi.

Triple Planetary Crisis: Krisis Global Yang Saling Terhubung

Isu triple planetary crisis pertama kali dipopulerkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) sejak awal 2020-an. Istilah ini merangkum tiga krisis global yang saling terkait: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Ketiga krisis ini bukan hanya berdiri sendiri, melainkan saling memperburuk satu sama lain sehingga menimbulkan tekanan lingkungan yang kompleks.

Krisis iklim terus meningkat akibat emisi gas rumah kaca, sementara hilangnya keanekaragaman hayati mengurangi ketahanan ekosistem. Polusi, khususnya dari limbah plastik, menambah beban lingkungan dengan dampak nyata bagi manusia dan satwa. Ketiga masalah ini menciptakan siklus yang saling memperkuat, menimbulkan ancaman jangka panjang bagi planet.

Pentingnya memahami triple planetary crisis bukan sekadar akademik, tetapi juga menjadi landasan bagi kebijakan lingkungan, pengelolaan kota, dan strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan mengetahui titik pertemuan ketiga krisis ini, langkah mitigasi dapat dirancang lebih tepat sasaran dan efektif.

Sampah Perkotaan Dan Percepatan Krisis Iklim

Sampah perkotaan berada tepat di pusat ketiga krisis tersebut. Ketika sampah organik menumpuk di tempat pembuangan terbuka, proses pembusukan menghasilkan gas metana, yang memiliki efek pemanasan jauh lebih besar dibanding karbon dioksida. Dengan demikian, pengelolaan sampah yang buruk ikut mempercepat perubahan iklim secara diam-diam.

Selain itu, pembakaran sampah yang tidak terkendali juga menghasilkan polutan udara berbahaya, termasuk karbon monoksida dan partikel mikro. Dampak ini langsung mengancam kesehatan masyarakat perkotaan serta memperparah efek pemanasan global.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efisien, termasuk pemilahan, daur ulang, dan komposting, menjadi strategi penting untuk menekan emisi gas rumah kaca. Sistem pengelolaan limbah kota yang modern dapat menjadi alat mitigasi krisis iklim sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.

Baca Juga: 3 Hari Gali Lumpur, Asep Cari Anaknya Yang Tertimbun Longsor Cisarua

Dampak Pada Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem

Praktik pembuangan sampah yang tidak terkendali juga merusak ekosistem dan ruang hidup satwa. Sungai yang dipenuhi sampah plastik kehilangan fungsi ekologisnya, mengganggu rantai makanan, dan mengancam mata pencaharian nelayan. Lautan yang tercemar mikroplastik pun mengancam berbagai spesies laut, mulai dari plankton hingga predator puncak.

Hilangnya habitat akibat limbah perkotaan juga berdampak pada keanekaragaman hayati daratan. Banyak spesies terpaksa berpindah atau mati karena ruang hidup mereka rusak. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya ketahanan ekosistem yang vital untuk menyediakan udara bersih, air, dan pangan bagi manusia.

Dengan demikian, sampah perkotaan bukan hanya masalah lokal, melainkan isu global yang memengaruhi keseimbangan alam. Perlindungan ekosistem harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan limbah kota.

Polusi: Ancaman Nyata Bagi Kesehatan Dan Kehidupan

Polusi adalah wajah paling kasatmata dari persoalan sampah. Mikroplastik kini ditemukan di air minum, tanah pertanian, bahkan tubuh manusia, menunjukkan bahwa dampaknya sudah memasuki kehidupan sehari-hari. Isu ini bukan lagi masalah masa depan, melainkan kenyataan yang harus segera ditangani.

Di Indonesia, urbanisasi yang cepat memperburuk persoalan ini. Kota-kota tumbuh lebih cepat daripada kapasitas pengelolaan sampahnya, sehingga ketimpangan antara timbulan sampah dan sistem pengelolaan semakin besar. Jika tidak diatasi, masalah ini akan menimbulkan krisis kesehatan, pencemaran lingkungan, dan tekanan sosial.

Langkah yang diperlukan termasuk penerapan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan, pengurangan limbah di sumbernya, serta edukasi masyarakat. Dengan strategi terpadu, kota-kota dapat menekan dampak polusi sekaligus berkontribusi pada mitigasi triple planetary crisis secara global.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari sulawesion.com
- Gambar Kedua dari ivanlanin.medium.com
Krisis Sosial

Gempar! BBM Tetap Stabil, KNPI Sebut Pemerintah Berhasil Hindari Krisis Energi
04/09/2026
Bagikan
KNPI memuji pemerintah yang berhasil menjaga harga BBM tetap stabil meski krisis energi Timur Tengah memicu kekhawatiran publik.

KNPI memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah atas keberhasilannya menjaga harga BBM tetap stabil di tengah krisis energi global. Langkah ini dinilai mampu meredam kepanikan publik dan memastikan kebutuhan energi nasional tetap aman, sekaligus menunjukkan kesiapan pemerintah menghadapi gejolak global. Simak ulasan lengkap mengenai strategi dan langkah yang diambil pemerintah berikut ini hanya di Derita Rakyat.

KNPI Apresiasi Kebijakan Pemerintah

KNPI mengapresiasi langkah pemerintah yang memilih untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meskipun terjadi krisis geopolitik di Timur Tengah. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat dari tekanan ekonomi global.

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan, menyampaikan apresiasi saat silaturahmi dengan Wakil Menteri Pertahanan di Jakarta. Ia menilai keputusan itu merupakan tindakan berani karena di tengah lonjakan harga minyak dunia, Indonesia tetap memprioritaskan harga BBM stabil.

Menurut Ryano, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil yang sangat bergantung pada energi murah untuk kebutuhan harian. Langkah ini dinilai mampu meredam kekhawatiran publik. Keputusan pemerintah ini menegaskan komitmen menjaga daya beli masyarakat. Meskipun tekanan global tinggi, kebijakan ini membantu mencegah lonjakan biaya hidup yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Krisis Global Dorong Tekanan Harga Energi Dunia

Krisis geopolitik di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak global, yang berpotensi memicu kenaikan harga BBM di banyak negara. Dampaknya terasa bukan hanya pada energi, tetapi juga biaya produksi komoditas lain seperti pangan dan transportasi yang terkait dengan harga energi internasional.

Beberapa negara di Asia mengalami krisis BBM signifikan akibat terganggunya pasokan minyak mentah melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz. Indonesia berhasil mempertahankan harga BBM bersubsidi tetap stabil, sehingga sejumlah elemen masyarakat merespons positif kebijakan pemerintah ini.

Baca Juga: Plastik Naik Tak Terkendali, Penjual di Semarang Mengeluh: “Ini Hidup Kami!”

Pandangan KNPI Tentang Kebijakan Pro Rakyat

Ryano Panjaitan menyebut keputusan tidak menaikkan BBM sebagai kebijakan pro-rakyat, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang sangat merasakan dampak kenaikan harga energi. Langkah ini membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan ini meredam kekhawatiran publik terkait lonjakan harga energi.

Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden untuk melindungi rakyat dari tekanan ekonomi akibat gejolak global. Langkah ini juga menjadi contoh nyata kolaborasi antara kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat, yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Dukungan Dari Berbagai Pihak Lain

Selain KNPI, kelompok legislatif juga memberikan apresiasi pada kebijakan harga BBM yang tetap stabil. Anggota DPR dari Fraksi PKS menilai langkah itu membantu meredam tekanan biaya hidup masyarakat. Kenaikan harga BBM biasanya membawa efek domino pada sektor lain seperti pangan dan transportasi, sehingga langkah pemerintah sangat diapresiasi.

Namun, ada seruan agar pemerintah melakukan reformasi pada skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran di masa depan. Beberapa legislator menilai bahwa stabilisasi harga BBM harus dibarengi dengan kebijakan yang memperkuat ketahanan fiskal negara.

Dampak Kebijakan Terhadap Masyarakat

Stabilnya harga BBM berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama rumah tangga menengah ke bawah yang sensitif terhadap kenaikan biaya hidup. Sektor transportasi dan logistik diuntungkan karena biaya operasional tidak meningkat drastis akibat harga BBM stabil.

Kebijakan ini juga membantu mencegah panic buying atau pembelian panik oleh masyarakat yang khawatir akan kelangkaan energi. Berbagai elemen masyarakat berharap kebijakan serupa dapat dipertahankan sambil memperkuat strategi ketahanan energi secara menyeluruh.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.sindonews.com
- Gambar Kedua dari nasional.sindonews.com
Krisis Sosial

Siapa Pengusaha Bandel Di Makassar Yang Nekat Tak Bayar Pajak? Kini Terancam Pidana
03/16/202603/17/2026
Bagikan
Pengusaha di Makassar nekat tak bayar pajak dan kini terancam pidana, Siapa sosoknya? Simak fakta lengkap dan kronologinya!

Kasus pengusaha yang tidak patuh membayar pajak kembali menjadi sorotan di Makassar. Aparat menegaskan bahwa pelanggaran pajak tidak hanya berujung sanksi administrasi, tetapi juga dapat diproses secara pidana. Penindakan ini menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha agar mematuhi kewajiban perpajakan dan menjaga transparansi dalam aktivitas bisnis mereka. Simak informasi selanjutnya hanya di Derita Rakyat.

Ancaman Pidana Bagi Pengusaha Bandel Pajak Di Makassar

Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya menindak tegas pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan bahwa pelanggaran pajak tidak lagi hanya dikenai sanksi administrasi. Pelaku usaha yang tetap membandel dapat diproses secara pidana sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kebijakan ini muncul setelah pemerintah menemukan sejumlah pengusaha yang menunggak pajak dalam waktu lama. Beberapa usaha bahkan diduga memungut pajak dari konsumen, tetapi tidak menyetorkannya ke kas daerah. Tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penggelapan pajak.

Pemerintah menilai pajak daerah merupakan sumber penting pendapatan daerah. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kepatuhan pajak menjadi tanggung jawab setiap pelaku usaha.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak juga bertujuan menciptakan keadilan bagi pengusaha yang taat aturan. Tanpa tindakan tegas, pelaku usaha yang patuh dapat merasa dirugikan karena adanya pesaing yang menghindari kewajiban pajak.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Langkah Tegas Bapenda Dan Kejaksaan

Bapenda Makassar telah mengambil langkah serius untuk menangani masalah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan pihak kejaksaan. Kolaborasi ini memungkinkan proses penindakan hukum dilakukan secara lebih efektif.

Kepala Bapenda Makassar menegaskan bahwa pengusaha yang memungut pajak dari masyarakat tetapi tidak menyetorkannya dapat dijerat dugaan penggelapan. Kasus semacam ini akan ditindak sesuai prosedur hukum apabila terbukti melanggar aturan.

Sebelum penindakan dilakukan, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk melunasi kewajibannya. Bapenda telah memanggil para pengusaha yang menunggak pajak dan meminta mereka menandatangani kesepakatan pembayaran.

Namun pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi jika kesepakatan tersebut dilanggar. Jika batas waktu pembayaran tidak dipenuhi, aparat akan turun bersama kejaksaan untuk melakukan penindakan hukum.

Baca Juga: Mensos Buka Saluran Pelaporan, Derita Rakyat Akhirnya Didengar!

Temuan Pengusaha Yang Menunggak Pajak

Dari hasil pendataan dan inspeksi, pemerintah menemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu lama. Bahkan ada usaha yang tidak menyetor pajak sejak awal membuka bisnisnya. Temuan ini menunjukkan adanya potensi kebocoran pendapatan daerah yang cukup besar. Nilai tunggakan pajak yang belum dibayarkan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah jika dihitung secara keseluruhan.

Beberapa usaha disebut telah menerima teguran berkali-kali dari pemerintah. Namun sebagian pengusaha menganggap teguran tersebut hanya sebagai formalitas dan tidak segera menindaklanjutinya. Kondisi ini membuat pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. Penegakan hukum dianggap perlu agar kewajiban pajak tidak lagi diabaikan oleh pelaku usaha.

Pentingnya Kepatuhan Pajak Bagi Dunia Usaha

Kepatuhan pajak merupakan bagian penting dari tanggung jawab bisnis. Pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha membantu pemerintah membiayai pembangunan dan layanan publik. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, berbagai program pembangunan dapat terhambat. Infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan bergantung pada pendapatan yang bersumber dari pajak.

Selain itu, kepatuhan pajak juga menciptakan persaingan usaha yang sehat. Pengusaha yang taat pajak tidak akan dirugikan oleh praktik bisnis yang menghindari kewajiban hukum. Karena itu, pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi aturan perpajakan. Edukasi dan sosialisasi dilakukan agar para pengusaha memahami pentingnya kewajiban tersebut.

Harapan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha

Pemerintah Kota Makassar berharap para pengusaha menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajiban pajaknya. Kesadaran ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menekankan pendekatan persuasif. Dialog dan pembinaan dilakukan agar pelaku usaha memahami konsekuensi dari pelanggaran pajak.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan ikut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Transparansi dalam transaksi bisnis menjadi bagian dari pengawasan publik. Dengan langkah tegas dan kesadaran bersama, pemerintah optimistis penerimaan pajak daerah dapat meningkat. Hal ini diharapkan mampu memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Makassar.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.google.com
- Gambar Kedua dari www.google.com
Krisis Sosial

Geger! Kades di Bima Lepas Baju Saat Demo Dan Tantang Mahasiswa Duel!
03/10/202603/11/2026
Bagikan
Aksi demo mahasiswa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendadak menjadi sorotan publik setelah video insiden itu viral di media sosial.

Peristiwa tersebut langsung menjadi sorotan masyarakat luas karena sikap yang diperlihatkan oleh aparat desa dianggap tidak biasa. Banyak warganet menilai kejadian itu sebagai gambaran ketegangan antara pejabat desa dan kelompok mahasiswa yang menuntut klarifikasi. Dapatkan update berita terkini seputar Derita Rakyat dan informasi menarik yang memperluas pengetahuan Anda.

Demonstrasi Mahasiswa Soal Dugaan Bumdes

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang datang menuntut penjelasan terkait dugaan penggelapan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar masyarakat mengetahui secara jelas aliran dan penggunaan dana tersebut. Aksi ini digelar di depan kantor desa dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan mereka.

Para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi, menyoroti penggunaan dana BUMDes yang dinilai kurang transparan dan patut dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mereka meminta pemerintah desa menjelaskan secara rinci setiap alokasi dana, proyek yang dibiayai, dan pertanggungjawaban laporan keuangan yang selama ini dinilai ambigu. Suasana unjuk rasa pun sempat memanas karena tuntutan mahasiswa cukup tegas.

Tuntutan tersebut bertujuan agar pemerintah desa memberikan klarifikasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Para demonstran juga berharap ada langkah nyata dari pemerintah desa untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan dana, sehingga semua program dan proyek yang dibiayai BUMDes sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian masyarakat. Mereka menegaskan bahwa pengawasan publik harus menjadi bagian dari pengelolaan dana desa.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Situasi Memanas Saat Kades Keluar

Ketegangan mulai meningkat ketika kepala desa keluar dari kantor dan mendekati massa aksi yang masih berdiri di depan gerbang desa. Kehadirannya langsung menarik perhatian mahasiswa, yang tetap melanjutkan orasi dan menyuarakan tuntutan mereka dengan tegas. Suasana semakin tegang karena kedua belah pihak saling mempertahankan posisi masing-masing.

Dalam situasi tersebut, kepala desa terlihat emosional dan melontarkan pernyataan yang dianggap menantang para demonstran. Rekaman video menunjukkan bahwa ia bahkan melepas bajunya seolah menandakan kesiapan menghadapi mahasiswa. Gestur tersebut menambah dramatis suasana, membuat para pengamat dan warga sekitar yang menonton dari jauh ikut cemas akan kemungkinan bentrokan fisik.

Momen itu membuat suasana semakin panas dan sulit dikendalikan. Beberapa orang di lokasi berusaha menenangkan keadaan agar situasi tidak berubah menjadi kekerasan. Aparat keamanan dan beberapa warga mencoba memisahkan pihak-pihak yang terlibat, sementara mahasiswa tetap menekankan tuntutan mereka untuk transparansi dan pertanggungjawaban dana BUMDes.

Baca Juga: Krisis di Banjar Tegeha! Pipa Air Bersih Hanyut, Warga 951 KK Terpaksa Bertahan Tanpa Air

Dugaan Kontak Fisik Picu Reaksi Publik

Selain kata-kata bernada keras, muncul pula informasi mengenai dugaan tindakan fisik yang dilakukan oleh kepala desa terhadap salah satu mahasiswa saat aksi berlangsung. Insiden ini membuat ketegangan di lokasi semakin memuncak, memicu perhatian warga dan media lokal yang meliput langsung. Rekaman video dan foto yang beredar menambah sorotan publik terhadap kejadian tersebut.

Koordinator aksi mahasiswa menyebut bahwa salah satu rekannya sempat mengalami tindakan yang dianggap tidak pantas dan menimbulkan rasa takut di antara peserta demo. Pernyataan ini kemudian menyebar cepat melalui media sosial, menjadi bahan perbincangan hangat dan memicu komentar dari berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa dan masyarakat setempat. Banyak yang mengecam tindakan tersebut dan menuntut adanya klarifikasi resmi dari pihak desa.

Masyarakat luas menanggapi insiden ini dengan berbagai opini. Sebagian menilai konflik seperti ini seharusnya diselesaikan melalui dialog terbuka dan prosedur resmi, tanpa menimbulkan ketegangan fisik. Sementara itu, pihak keamanan desa dan aparat setempat diminta untuk memediasi agar insiden tidak berlarut-larut dan menjaga kondisi tetap kondusif bagi masyarakat sekitar.

Sorotan Publik Dan Harapan Penyelesaian

Peristiwa ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat luas, terutama setelah video insiden tersebar cepat di berbagai platform media sosial. Banyak warga menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan mahasiswa untuk mencegah ketegangan meningkat di masa depan. Sorotan publik juga menekankan perlunya kesadaran aparat desa dalam menghadapi tuntutan masyarakat secara profesional.

Para pengamat sosial menilai transparansi pengelolaan dana desa menjadi faktor krusial dalam meredam kecurigaan publik. Dengan membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, potensi terjadinya demonstrasi yang berujung pada konflik fisik bisa diminimalkan. Mereka juga menyarankan pemerintah desa melakukan sosialisasi rutin agar warga memahami mekanisme penggunaan dana desa dengan jelas.

Ke depan, masyarakat berharap insiden ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah preventif seperti ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari detik.com
Korupsi & Kebijakan Publik | Krisis Sosial

Kasus Korupsi Rp 263 M, Eks Dirut PTPN-Kakanwil BPN Disidang
01/22/2026
Bagikan
Dunia hukum kembali dihebohkan dengan terungkapnya dugaan praktik korupsi masif di tubuh PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I.

Empat terdakwa, termasuk mantan Direktur Utama PTPN II dan eks Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, kini menghadapi dakwaan serius atas penjualan aset tanah seluas 8.077 hektare untuk proyek perumahan Citraland. Jaksa mendakwa mereka secara bersama-sama merugikan keuangan negara hingga mencapai angka fantastis Rp263,4 miliar.

Berikut ini, Derita Rakyat akan memicu sorotan tajam terhadap tata kelola aset negara dan integritas pejabat publik.

Aktor Utama Di Balik Kerugian Negara

Kasus ini melibatkan empat nama kunci yang kini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Medan. Mereka adalah Irwan Perangin-angin, mantan Direktur Utama PTPN II, Iman Subakti, Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Askani, eks Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, dan Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang. Keempatnya didakwa atas perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison Sipahutar dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa secara kolektif telah merugikan keuangan negara sebesar Rp263.435.080.000. Angka ini menggambarkan skala korupsi yang signifikan dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan terhadap aset-aset strategis milik negara. Persidangan perdana ini menjadi awal dari upaya penegakan hukum untuk mengungkap tuntas jaringan korupsi ini.

Peran masing-masing terdakwa juga telah diuraikan oleh JPU. Askani dan Abdul Rahim Lubis diduga memiliki peran sentral dalam menyetujui penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP. Penerbitan ini disinyalir tanpa pemenuhan kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang seharusnya direvisi menjadi HGB sesuai tata ruang.

Modus Operandi Dan Pelanggaran Hukum

Jaksa menjelaskan bahwa Askani dan Abdul Rahim Lubis dituding sebagai pihak yang memuluskan penerbitan HGB tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut mewajibkan penyerahan sebagian lahan HGU kepada negara sebagai konsekuensi dari perubahan status lahan menjadi HGB. Pelanggaran ini menjadi pintu masuk bagi hilangnya kontrol negara atas aset penting.

Selain itu, kedua terdakwa juga diduga terlibat dalam pengembangan dan penjualan lahan HGU yang telah diubah statusnya menjadi HGB kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR). Tindakan ini secara langsung menyebabkan hilangnya aset negara yang seharusnya menjadi hak milik pemerintah. Yaitu sebesar 20 persen dari total lahan. Peran mereka dalam memfasilitasi transaksi ilegal ini menjadi fokus utama penyelidikan.

Di sisi lain, Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti berperan sebagai pihak yang mengajukan permohonan HGB atas beberapa bidang tanah berstatus HGU PTPN II. Permohonan ini diajukan secara bertahap kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Proses pengajuan ini disinyalir sebagai bagian dari skema korupsi yang terstruktur dan terencana.

Baca Juga: Waka MPR Tegaskan, Mitigasi Banjir dan Longsor Wajib Diantisipasi di Indonesia

Konsekuensi Pemasaran Proyek Dan Kerja Sama Bermasalah

Akibat dari serangkaian dugaan pelanggaran hukum tersebut, pemasaran dan penjualan perumahan Citraland. Yang berlokasi di Helvetia, Sampali, dan Tanjung Morawa oleh PT Dely Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR), diduga kuat melanggar hukum. Proyek yang seharusnya membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ini, kini tercoreng dengan isu korupsi.

Dugaan korupsi dalam penjualan aset PTPN I Regional I ini juga disebut-sebut melibatkan kerja sama operasional (KSO) antara PT NDP dengan PT Ciputra Land. Dari total lahan 8.077 hektare yang diperjualbelikan, sekitar 93 hektare di antaranya telah memiliki status HGB. Ini menunjukkan bahwa sebagian transaksi ilegal telah terealisasi, menyebabkan kerugian konkret bagi negara.

Jaksa menjerat para terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama mengacu pada Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf c Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dakwaan alternatif kedua mencakup Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Selain itu, dakwaan ini juga melibatkan Pasal 20 huruf c Jo. Pasal 126 ayat (1) Jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Respons Terdakwa Dan Sidang Lanjutan

Setelah pembacaan dakwaan yang panjang dan detail, para terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH) mereka menyatakan akan mengajukan nota perlawanan atau eksepsi. Langkah ini merupakan hak setiap terdakwa untuk menanggapi dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mereka akan mempersiapkan argumen hukum untuk membantah tuduhan korupsi.

Hakim Ketua kemudian memberikan kesempatan kepada tim Penasehat Hukum para terdakwa untuk menyampaikan nota perlawanan tersebut pada sidang pekan depan. Sidang lanjutan ini dijadwalkan akan digelar pada tanggal 28 Januari 2026. Publik dan pihak terkait tentunya akan menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus korupsi yang merugikan negara ini.

Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset negara dan potensi kolusi antara oknum pejabat dengan pihak swasta. Masyarakat menaruh harapan besar agar proses hukum berjalan transparan, adil, dan tuntas. Sehingga para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pantau terus berita terbaru seputar Derita Rakyat dan berbagai informasi menarik yang menambah wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari detik.com

Gambar Kedua dari medanposonline.com
Krisis Sosial | Lingkungan & Dampak Bencana

Ribuan Warga Kabupaten Agam Masih Terjebak di Pengungsian Pasca-Bencana Hidrometeorologi
12/22/202512/22/2025
Bagikan
Ribuan warga Kabupaten Agam masih terjebak di pengungsian setelah bencana hidrometeorologi, menghadapi kondisi memprihatinkan dan kebutuhan mendesak.

Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, beberapa minggu lalu, masih meninggalkan duka dan dampak besar bagi masyarakat. Ribuan warga terpaksa mengungsi, menunjukkan skala bencana yang luar biasa dan kebutuhan bantuan berkelanjutan.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

Ribuan Jiwa Terlantar Akibat Bencana

Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam mengungkapkan bahwa sebanyak 3.878 warga masih bertahan di pengungsian. Mereka adalah korban langsung dari bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kerusakan parah pada permukiman. Rumah-rumah yang hancur atau berada di zona rawan membuat kembali ke kediaman asal menjadi tidak mungkin.

Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmat Lasmono, menjelaskan bahwa alasan utama pengungsian ini adalah kondisi rumah yang rusak parah atau lokasi permukiman yang teridentifikasi sebagai zona merah. Faktor keselamatan menjadi prioritas utama bagi ribuan warga ini, mendorong mereka untuk mencari perlindungan di tempat yang lebih aman.

Para pengungsi tersebut tersebar di enam kecamatan berbeda. Kecamatan Tanjung Raya menampung jumlah pengungsi terbanyak dengan 2.118 orang, diikuti oleh Palembayan dengan 1.023 orang. Sementara itu, Palupuh, Malalak, Matur, dan Ampek Koto juga menjadi lokasi pengungsian bagi ratusan warga lainnya, menunjukkan cakupan bencana yang luas.

Kondisi Pengungsian Dan Bantuan Kemanusiaan

Sejak awal bencana banjir bandang dan tanah longsor, para pengungsi telah menempati berbagai lokasi darurat. Mereka mencari perlindungan di posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah, masjid, mushola, dan bahkan sekolah yang masih bisa digunakan. Kondisi ini menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari berbagai pihak.

Selama berada di pengungsian, kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan pokok lainnya dipastikan terpenuhi. Distribusi logistik dilakukan secara rutin untuk mendukung operasional dapur umum. Langkah ini krusial untuk menjaga kesehatan dan nutrisi para pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Berita baiknya, tidak ada lagi wilayah terisolir yang sulit dijangkau bantuan. Akses jalan yang sempat terputus kini telah berhasil dibuka kembali berkat pengerahan alat berat. Hal ini sangat membantu kelancaran distribusi bantuan dan evakuasi, memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan dapat dijangkau.

Baca Juga: Tinjau Bencana Tapanuli Selatan, Bobby Nasution Janjikan Bangun Sumur Bor

Skala Kerusakan Dan Korban Jiwa

Dampak bencana hidrometeorologi di Agam sungguh memilukan. Tercatat 192 korban meninggal dunia, dengan 72 orang di antaranya masih dalam pencarian. Angka ini menunjukkan betapa dahsyatnya bencana tersebut, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, empat orang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Bencana yang terjadi akhir November 2025 ini juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang masif. Sebanyak 367 unit rumah rusak ringan, 287 unit rusak berat, dan 851 unit mengalami kerusakan parah. Kerusakan ini menambah beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tidak hanya permukiman, fasilitas publik juga tidak luput dari amukan bencana. Sebanyak 21 titik jalan rusak, 28 jembatan hancur, 27 tempat ibadah rusak, dan 114 fasilitas pendidikan juga terdampak. Sektor pertanian juga terpukul, dengan 2.044 hektare lahan pertanian rusak dan 5.481 ekor ternak mati, serta 156 unit infrastruktur pertanian hancur.

Tantangan Pemulihan Dan Kebutuhan Mendesak

Salah satu tantangan besar pasca-bencana adalah krisis air bersih. Lima kecamatan di Agam dilaporkan mengalami kesulitan serius dalam mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Situasi ini berpotensi memicu masalah kesehatan baru jika tidak segera ditangani dengan serius.

Pemkab Agam juga menghadapi kebutuhan mendesak untuk membangun kembali aksesibilitas. Diperlukan setidaknya 13 jembatan bailey untuk membuka kembali akses yang terputus di beberapa wilayah. Ketersediaan jembatan darurat ini sangat vital untuk menghubungkan kembali komunitas dan melancarkan roda perekonomian lokal.

Upaya pemulihan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. BPBD Agam terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan bantuan menjangkau semua yang membutuhkan. Fokus saat ini adalah pada pencarian korban yang belum ditemukan, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, dan secara bertahap memulai proses rehabilitasi serta rekonstruksi.

Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari antaranews.com

Gambar Kedua dari msn.com