Serem Tapi Nyata! Ini Yang Terjadi Di Otak Saat Kita Scroll Medsos Terus-Menerus

04/14/202604/14/2026

Scroll medsos terus-menerus ternyata memengaruhi otak dan bikin sulit berhenti, Ini penjelasan psikologinya yang mengejutkan.

Di balik kebiasaan tersebut, ternyata ada proses psikologis dan reaksi di dalam otak yang membuat seseorang sulit berhenti. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian para ahli untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi saat kita terus-menerus berada di dunia media sosial. Simak informasi lengkapnya hanya di Derita Rakyat.

nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVE

Awal Mula Kebiasaan Scroll Tanpa Sadar

Kebiasaan scrolling media sosial kini menjadi aktivitas yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Bahkan, tanpa disadari, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan menggulir layar ponsel. Fenomena ini sering terjadi ketika seseorang hanya berniat membuka aplikasi sebentar, namun berlanjut tanpa kontrol waktu.

Menurut berbagai penjelasan psikologi, perilaku ini berkaitan dengan cara kerja otak yang merespons rangsangan dari konten digital. Setiap konten baru yang muncul memberikan rasa penasaran yang mendorong pengguna untuk terus melanjutkan aktivitas scrolling.

Kondisi ini membuat pengguna sulit berhenti karena otak terus mencari stimulus baru yang dianggap menyenangkan atau menarik. Akhirnya, waktu terasa berjalan lebih cepat tanpa disadari oleh pengguna.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Peran Dopamin Dalam Membuat Ketagihan

Salah satu faktor utama yang membuat seseorang sulit berhenti scrolling adalah peran dopamin di dalam otak. Setiap kali melihat konten menarik, otak melepaskan hormon ini yang memberikan rasa senang.

Dopamin menciptakan sistem penghargaan yang membuat seseorang ingin mengulangi aktivitas yang sama berulang kali. Hal ini mirip dengan pola ketergantungan pada kebiasaan lain yang memberikan sensasi menyenangkan.

Karena itu, setiap gesekan layar yang menghasilkan konten baru akan memicu rasa penasaran untuk terus melanjutkan. Semakin lama dilakukan, semakin kuat dorongan untuk tetap berada di media sosial.

Baca Juga: BREAKING: Longsor Sembahe Picu Dugaan Kejahatan Lingkungan Tersembunyi!

Desain Aplikasi Yang Membuat Lupa Waktu

Selain faktor psikologis, desain aplikasi media sosial juga berperan besar dalam membuat pengguna terus scrolling. Fitur seperti infinite scroll dirancang agar konten terus muncul tanpa batas. Tanpa jeda yang jelas, pengguna sulit menyadari bahwa mereka sudah menghabiskan banyak waktu di dalam aplikasi.

Hal ini menciptakan kondisi yang membuat seseorang terjebak dalam aktivitas tanpa henti karena tidak ada tanda berhenti yang jelas. Akibatnya, penggunaan media sosial menjadi jauh lebih lama dari yang direncanakan.

Dampak Pada Fokus Dan Kesehatan Mental

Kebiasaan scrolling berlebihan dapat memengaruhi kemampuan fokus seseorang dalam jangka panjang. Pengguna menjadi lebih cepat bosan dan sulit berkonsentrasi pada satu aktivitas. Selain itu, paparan konten yang terus-menerus juga dapat memicu rasa cemas atau kelelahan mental.

Otak yang terus menerima rangsangan tanpa henti akan mengalami penurunan kemampuan untuk beristirahat secara optimal. Hal ini membuat seseorang merasa sulit lepas dari kebiasaan tersebut meski sudah menyadari dampaknya.

Cara Mengendalikan Kebiasaan Scroll

Para ahli menyarankan agar pengguna mulai membatasi waktu penggunaan media sosial secara sadar. Salah satu cara adalah menetapkan batas waktu penggunaan aplikasi setiap hari. Selain itu, penting juga untuk menghindari penggunaan ponsel secara berlebihan sebelum tidur atau saat bangun pagi.

Mengalihkan perhatian ke aktivitas lain seperti membaca atau olahraga juga dapat membantu mengurangi ketergantungan. Dengan kebiasaan yang lebih terkontrol, otak dapat kembali beradaptasi tanpa ketergantungan berlebihan pada media sosial.

Sumber Informasi Gambar:

Gambar Pertama dari tekno.kompas.com
Gambar Kedua dari tekno.kompas.com

Krisis Sosial

Jembatan Ambruk, Warga Bireuen Gunakan Cara Ekstrem Untuk Menyeberang Sungai
03/20/202603/20/2026
Bagikan
Kondisi infrastruktur yang rusak di Kabupaten Bireuen, Aceh, kembali menjadi sorotan setelah sebuah jembatan dilaporkan ambruk.

Situasi ini membuat warga harus mencari cara alternatif untuk menyeberangi sungai yang memisahkan dua wilayah. Karena tidak adanya jalur aman yang bisa digunakan, masyarakat terpaksa mengambil langkah darurat demi tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Dapatkan update berita terkini seputar Derita Rakyat dan informasi menarik yang memperluas pengetahuan Anda.

Jembatan Ambruk Ganggu Akses Warga

Ambruknya jembatan penghubung di salah satu kawasan Kabupaten Bireuen, Aceh, menyebabkan akses utama warga terputus total. Kondisi ini membuat jalur yang sebelumnya digunakan setiap hari oleh masyarakat kini tidak lagi bisa dilalui dengan aman, baik oleh kendaraan maupun pejalan kaki.

Sejak kejadian tersebut, aktivitas warga langsung terganggu karena jalur itu merupakan akses penting menuju pusat kegiatan ekonomi, sekolah, dan fasilitas umum. Banyak warga harus mencari jalan memutar yang jaraknya lebih jauh dan memakan waktu lebih lama. Dalam beberapa kasus, warga bahkan harus berangkat lebih pagi untuk menghindari keterlambatan akibat perubahan jalur tersebut.

Situasi ini menimbulkan dampak besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya soal waktu tempuh, tetapi juga biaya transportasi yang meningkat serta terganggunya mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas rutin. Kondisi ini juga membuat distribusi barang dan kebutuhan pokok menjadi lebih lambat, sehingga turut memengaruhi aktivitas ekonomi kecil di sekitar wilayah terdampak.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Warga Gunakan Jalur Alternatif

Karena tidak adanya jembatan yang bisa digunakan, warga akhirnya terpaksa mencari jalur alternatif untuk menyeberangi sungai demi tetap bisa melanjutkan aktivitas harian mereka. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat harus beradaptasi dengan keadaan darurat yang sama sekali tidak ideal, namun menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia.

Situasi ini juga mendorong munculnya berbagai cara penyeberangan darurat yang tidak biasa di kalangan warga. Beberapa di antaranya bahkan memanfaatkan tali, bambu, dan peralatan sederhana yang dipasang secara swadaya di titik tertentu agar bisa membantu proses penyeberangan.

Pemasangan alat seadanya tersebut dilakukan secara gotong royong oleh warga sekitar dengan penuh kehati-hatian. Mereka saling membantu dan mengawasi satu sama lain karena kondisi arus sungai yang cukup deras dan medan yang tidak stabil.

Baca Juga: Siapa Pengusaha Bandel Di Makassar Yang Nekat Tak Bayar Pajak? Kini Terancam Pidana

Cara Ekstrem Jadi Solusi Sementara

Dalam situasi darurat tersebut, warga mulai terbiasa dengan metode penyeberangan yang dianggap ekstrem karena tidak adanya pilihan lain yang lebih aman. Mereka harus memanfaatkan alat sederhana yang dibuat secara swadaya, meskipun tidak memiliki standar keselamatan yang memadai.

Kondisi ini membuat warga harus ekstra hati-hati setiap kali menyeberangi sungai, terutama saat arus air sedang deras atau cuaca tidak mendukung. Setiap langkah dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal.

Anak-anak dan orang tua menjadi kelompok yang paling rentan dalam kondisi ini karena membutuhkan bantuan tambahan saat melintasi jalur tersebut. Sebagian warga harus bergantian membantu satu sama lain agar proses penyeberangan berlangsung lebih aman, meskipun kondisi tersebut tetap penuh risiko.

Keselamatan Dan Harapan Perbaikan

Kondisi penyeberangan darurat tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan warga. Risiko kecelakaan cukup tinggi mengingat tidak adanya fasilitas yang layak serta standar keamanan yang memadai di lokasi tersebut.

Banyak warga kini merasa waswas setiap kali harus melintasi sungai, terutama saat cuaca buruk atau arus air meningkat. Situasi ini membuat aktivitas harian terasa menegangkan dan penuh ketidakpastian, sehingga sebagian warga mulai membatasi mobilitas mereka.

Kondisi ini juga berdampak pada psikologis masyarakat yang harus hidup dalam keadaan serba terbatas dan tidak aman. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan yang ambruk dan menyediakan solusi sementara yang lebih aman agar risiko keselamatan warga dapat diminimalisir.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari detik.com
Krisis Sosial

Siapa Pengusaha Bandel Di Makassar Yang Nekat Tak Bayar Pajak? Kini Terancam Pidana
03/16/202603/17/2026
Bagikan
Pengusaha di Makassar nekat tak bayar pajak dan kini terancam pidana, Siapa sosoknya? Simak fakta lengkap dan kronologinya!

Kasus pengusaha yang tidak patuh membayar pajak kembali menjadi sorotan di Makassar. Aparat menegaskan bahwa pelanggaran pajak tidak hanya berujung sanksi administrasi, tetapi juga dapat diproses secara pidana. Penindakan ini menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha agar mematuhi kewajiban perpajakan dan menjaga transparansi dalam aktivitas bisnis mereka. Simak informasi selanjutnya hanya di Derita Rakyat.

Ancaman Pidana Bagi Pengusaha Bandel Pajak Di Makassar

Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya menindak tegas pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan bahwa pelanggaran pajak tidak lagi hanya dikenai sanksi administrasi. Pelaku usaha yang tetap membandel dapat diproses secara pidana sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kebijakan ini muncul setelah pemerintah menemukan sejumlah pengusaha yang menunggak pajak dalam waktu lama. Beberapa usaha bahkan diduga memungut pajak dari konsumen, tetapi tidak menyetorkannya ke kas daerah. Tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penggelapan pajak.

Pemerintah menilai pajak daerah merupakan sumber penting pendapatan daerah. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kepatuhan pajak menjadi tanggung jawab setiap pelaku usaha.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak juga bertujuan menciptakan keadilan bagi pengusaha yang taat aturan. Tanpa tindakan tegas, pelaku usaha yang patuh dapat merasa dirugikan karena adanya pesaing yang menghindari kewajiban pajak.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Langkah Tegas Bapenda Dan Kejaksaan

Bapenda Makassar telah mengambil langkah serius untuk menangani masalah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan pihak kejaksaan. Kolaborasi ini memungkinkan proses penindakan hukum dilakukan secara lebih efektif.

Kepala Bapenda Makassar menegaskan bahwa pengusaha yang memungut pajak dari masyarakat tetapi tidak menyetorkannya dapat dijerat dugaan penggelapan. Kasus semacam ini akan ditindak sesuai prosedur hukum apabila terbukti melanggar aturan.

Sebelum penindakan dilakukan, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk melunasi kewajibannya. Bapenda telah memanggil para pengusaha yang menunggak pajak dan meminta mereka menandatangani kesepakatan pembayaran.

Namun pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi jika kesepakatan tersebut dilanggar. Jika batas waktu pembayaran tidak dipenuhi, aparat akan turun bersama kejaksaan untuk melakukan penindakan hukum.

Baca Juga: Mensos Buka Saluran Pelaporan, Derita Rakyat Akhirnya Didengar!

Temuan Pengusaha Yang Menunggak Pajak

Dari hasil pendataan dan inspeksi, pemerintah menemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu lama. Bahkan ada usaha yang tidak menyetor pajak sejak awal membuka bisnisnya. Temuan ini menunjukkan adanya potensi kebocoran pendapatan daerah yang cukup besar. Nilai tunggakan pajak yang belum dibayarkan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah jika dihitung secara keseluruhan.

Beberapa usaha disebut telah menerima teguran berkali-kali dari pemerintah. Namun sebagian pengusaha menganggap teguran tersebut hanya sebagai formalitas dan tidak segera menindaklanjutinya. Kondisi ini membuat pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. Penegakan hukum dianggap perlu agar kewajiban pajak tidak lagi diabaikan oleh pelaku usaha.

Pentingnya Kepatuhan Pajak Bagi Dunia Usaha

Kepatuhan pajak merupakan bagian penting dari tanggung jawab bisnis. Pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha membantu pemerintah membiayai pembangunan dan layanan publik. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, berbagai program pembangunan dapat terhambat. Infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan bergantung pada pendapatan yang bersumber dari pajak.

Selain itu, kepatuhan pajak juga menciptakan persaingan usaha yang sehat. Pengusaha yang taat pajak tidak akan dirugikan oleh praktik bisnis yang menghindari kewajiban hukum. Karena itu, pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi aturan perpajakan. Edukasi dan sosialisasi dilakukan agar para pengusaha memahami pentingnya kewajiban tersebut.

Harapan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha

Pemerintah Kota Makassar berharap para pengusaha menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajiban pajaknya. Kesadaran ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menekankan pendekatan persuasif. Dialog dan pembinaan dilakukan agar pelaku usaha memahami konsekuensi dari pelanggaran pajak.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan ikut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Transparansi dalam transaksi bisnis menjadi bagian dari pengawasan publik. Dengan langkah tegas dan kesadaran bersama, pemerintah optimistis penerimaan pajak daerah dapat meningkat. Hal ini diharapkan mampu memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Makassar.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.google.com
- Gambar Kedua dari www.google.com
Hak Asasi & Kemanusiaan | Krisis Sosial

Pilkada Langsung: Janji Kesejahteraan Atau Ilusi Bagi Rakyat Daerah?
01/13/202601/14/2026
Bagikan
Pilkada langsung sering dijanjikan membawa kesejahteraan, tapi kenyataannya banyak rakyat daerah tetap menghadapi kesulitan hidup.

Pilkada langsung digadang-gadang sebagai wujud demokrasi yang memberikan rakyat hak memilih pemimpin secara langsung. Namun, di balik pesta politik ini, banyak janji kesejahteraan yang kerap tak kunjung terealisasi.

Bagi sebagian masyarakat daerah, pilkada justru menjadi ajang ilusi: janji manis politik, tapi kondisi sosial-ekonomi tetap menantang. Derita Rakyat ini mengulas bagaimana sistem pilkada langsung sering gagal menjawab kebutuhan rakyat, menyoroti ketimpangan pembangunan, dan membahas implikasinya terhadap hak asasi serta kualitas hidup masyarakat.

Pilkada Langsung Dan Ilusi Kesejahteraan Di Daerah

Dua dekade pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia menunjukkan paradoks demokrasi lokal. Kepala daerah memang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi kapasitas ekonomi dan ruang fiskal mereka tetap sangat tergantung pada pusat.

Akibatnya, legitimasi politik meningkat, tetapi kemampuan untuk menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat terbatas. Polemik tentang mekanisme pilkada kembali mencuat dengan munculnya usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Mayoritas partai politik parlemen mendukung perubahan ini, dengan alasan klasik: pilkada langsung mahal, rawan korupsi, dan memicu konflik. Ironisnya, jarang ada upaya serius untuk memperbaiki dampak negatif pilkada langsung, seperti pengetatan aturan pembiayaan politik, pencegahan politik uang, dan pengurangan biaya kontestasi.

Legitimasi Politik Tanpa Kapasitas Ekonomi

Pilkada langsung kerap diposisikan sebagai tonggak demokrasi lokal yang diharapkan mendorong akuntabilitas dan responsivitas kepala daerah. Secara teori, pemimpin yang dipilih langsung akan lebih peduli terhadap kepentingan rakyat.

Namun, kenyataannya berbeda. Setelah hampir dua dekade, dampak pilkada langsung terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih tidak konsisten.

Masalah utama bukan prosedur pemilihan, melainkan kelemahan institusi pendukung. Kepala daerah memang memiliki mandat politik, tetapi ruang fiskal dan kewenangan kebijakan terbatas.

Baca Juga: Lamongan Siaga Banjir, Langkah Cepat Bupati ‘Pak Yes’ Selamatkan Warga Dan Sekolah

Elite Capture Dan Biaya Politik Yang Tinggi

Fenomena elite capture memperparah masalah struktural pilkada langsung. Biaya politik yang tinggi membuat kepala daerah bergantung pada sponsor politik dan jaringan oligarki.

Kemenangan dalam pilkada sering dibayar melalui konsesi proyek, distribusi rente, atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan sempit. Akibatnya, pilkada langsung lebih memperluas arena kompetisi elite daripada memperluas keadilan sosial.

Studi komparatif menunjukkan pola serupa di negara berkembang: desentralisasi politik tanpa reformasi fiskal dan tata kelola membuat demokrasi prosedural berjalan, tetapi distribusi kesejahteraan tetap timpang.

Reformasi Struktural Yang Diperlukan

Kesalahan terbesar dalam debat pilkada adalah menganggap pemilihan sebagai tujuan, bukan alat. Demokrasi berhenti pada ritual elektoral, sementara kapasitas institusi lokal untuk perencanaan, penganggaran, dan pengawasan tidak diperkuat.

Jika tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat, fokus perbaikan harus pada desain perimbangan keuangan pusat-daerah, penguatan kapasitas fiskal lokal, transparansi pembiayaan politik, dan profesionalisasi birokrasi. Momentum revisi UU Pemilu pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi kesempatan untuk memperbaiki desain kekuasaan ekonomi dan kapasitas institusi lokal, bukan hanya mengulang perdebatan prosedural.

Tanpa reformasi struktural tersebut, pilkada langsung tetap meningkatkan legitimasi politik, tetapi kesejahteraan rakyat tetap terkunci oleh struktur kekuasaan yang terpusat dan hubungan elite yang dominan. Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari kompas.id
- Gambar Kedua dari mediajustitia.com
Krisis Sosial

Darurat! Krisis Medis Hewan Di Batang, Satu Dokter Tangani 4 Juta Lebih Ternak
03/26/2026
Bagikan
Krisis medis hewan di Batang mengancam 4 juta lebih ternak hanya satu dokter menangani, Situasi ini memicu kekhawatiran besar peternak.

Batang menghadapi darurat medis veteriner. Lebih dari 4 juta ternak hanya ditangani oleh satu dokter, menimbulkan risiko kesehatan hewan serius. Peternak dan pihak berwenang kini berada di tekanan besar Derita Rakyat untuk menemukan solusi cepat dan efektif.

Krisis Tenaga Medis Veteriner Di Kabupaten Batang

Kabupaten Batang saat ini tengah menghadapi krisis serius dalam bidang tenaga medis veteriner. Hanya terdapat satu dokter hewan aktif yang bertugas menangani kesehatan seluruh populasi ternak di wilayah yang cukup luas. Sebelumnya, Batang memiliki tiga dokter hewan, namun dua di antaranya kini tidak lagi bertugas di daerah, meninggalkan beban kerja yang sangat besar pada satu dokter yang tersisa. Kondisi ini membuat pemantauan kesehatan hewan dan pelayanan medis menjadi sangat terbatas, terutama untuk ternak yang berada di kecamatan jauh dari pusat kabupaten.

Peran dokter hewan menjadi sangat krusial, tidak hanya untuk melakukan pemeriksaan rutin, tetapi juga untuk diagnosis dan pengobatan penyakit yang bisa menyebar dengan cepat. Kekurangan tenaga medis membuat layanan kesehatan hewan kurang optimal dan memperlambat respons terhadap wabah penyakit. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan peternak, karena setiap keterlambatan dalam penanganan penyakit bisa berdampak pada ribuan ternak, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat peternak di Batang.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Beban Kerja Dokter Hewan Yang Overload

Satu dokter hewan yang tersisa, drh. Ambar Puspitaningrum, kini harus menangani kesehatan ternak di seluruh 15 kecamatan di Batang. Populasi ternak di kabupaten ini sangat besar, termasuk sapi, kambing, domba, serta unggas mencapai jutaan ekor yang membutuhkan pemantauan kesehatan berkala.

Menurut pejabat dinas setempat, kondisi ini jauh dari ideal dan menjadi beban berat bagi dokter hewan tunggal tersebut. Keterbatasan tenaga dokter juga berarti respon terhadap wabah penyakit ternak bisa terlambat, terutama di lokasi terpencil.

Baca Juga: Terancam! Program Sosial Bakal Berubah Drastis, Mensos Tegaskan Perkuatan Setelah Lebaran

Peran Paramedis Veteriner Di Lapangan

Dalam upaya mengatasi kekosongan dokter hewan, Pemerintah Kabupaten Batang telah memberdayakan sekitar 23–26 paramedis veteriner yang bekerja di lapangan. Paramedis ini membantu mendeteksi kondisi umum ternak serta melakukan pemantauan awal, namun kewenangan mereka terbatas.

Diagnosis medis dan pemberian resep obat tetap harus dilakukan melalui persetujuan dokter hewan, sehingga peran paramedis tidak bisa menggantikan dokter sepenuhnya. Koordinasi antara dokter hewan dan paramedis berlangsung intens, termasuk melalui komunikasi jarak jauh ketika menghadapi kasus darurat.

Dampak Pada Kesehatan Ternak

Minimnya dokter hewan mempengaruhi layanan kesehatan hewan, terutama saat terjadi wabah seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Wabah PMK pernah tercatat menyerang ratusan ternak di Batang, memicu pemeriksaan dan pemantauan intensif oleh dinas terkait untuk mencegah penyebaran lebih luas.

Kebutuhan medis hewan menjadi lebih mendesak ketika kasus penyakit meningkat tanpa jumlah dokter yang memadai untuk menanganinya. Peternak berharap adanya penambahan tenaga dokter hewan agar layanan kesehatan dapat lebih cepat dan merata ke seluruh kecamatan.

Upaya Pemerintah Menambah Tenaga Medis Veteriner

Pemerintah Kabupaten Batang telah mengajukan rencana penambahan dokter hewan untuk membantu menangani beban kerja yang sangat besar. Bupati setempat menyatakan penambahan dokter hewan menjadi prioritas untuk meningkatkan layanan medis veteriner di wilayah ini.

Paramedis veteriner tetap menjadi unsur penting dalam sistem kesehatan hewan, namun tanpa dokter tambahan, layanan tetap terbatas. Idealnya, setiap kecamatan harus memiliki dokter hewan sehingga respons terhadap penyakit ternak dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari berita.batangkab.go.id
- Gambar Kedua dari berita.batangkab.go.id
Krisis Sosial

Sorotan Publik! MUI Desak RI Cabut Keanggotaan Dari Board Of Peace
01/30/2026
Bagikan
MUI mendesak Indonesia keluar dari Board of Peace, Desakan ini memicu sorotan publik dan perdebatan soal sikap RI di isu global.

Desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Indonesia keluar dari Board of Peace memantik perhatian luas publik. Sikap tegas ini dinilai berkaitan erat dengan posisi Indonesia dalam isu kemanusiaan dan konflik internasional yang kian sensitif.

Derita Rakyat ini mengulas latar belakang desakan MUI, respons pemerintah, serta potensi implikasi politik dan moral yang menyertainya.

MUI Desak Indonesia Mundur Dari Board Of Peace

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyuarakan sikap tegas terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Organisasi keagamaan tersebut menilai keanggotaan Indonesia dalam forum internasional itu tidak sejalan dengan sikap politik luar negeri yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.

Desakan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap posisi Indonesia dalam berbagai forum global. MUI menilai bahwa keberadaan Indonesia di Board of Peace justru berpotensi menimbulkan persepsi keliru terkait keberpihakan negara terhadap isu kemanusiaan di Palestina.

Pernyataan ini sekaligus memicu diskusi luas di masyarakat, khususnya soal konsistensi diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan nilai keadilan dan kemerdekaan bangsa yang tertindas.

Sorotan Terhadap Komposisi Board Of Peace

Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menyampaikan bahwa Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, struktur dan keanggotaan forum tersebut menjadi alasan utama penolakan MUI.

Ia menilai keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai salah satu anggota menjadi persoalan serius. Pasalnya, Israel selama ini dianggap melakukan penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina.

Lebih lanjut, MUI menyoroti absennya Palestina dalam keanggotaan dewan tersebut. Kondisi ini dianggap mencederai prinsip keadilan dan dialog damai yang seharusnya menjadi fondasi utama lembaga internasional.

Baca Juga: Terungkap! Eks Kepala LPD Desa Pacung Tabanan Didakwa Korupsi Rp 429 Juta

Kritik Soal Biaya Keanggotaan Dan Kepentingan Nasional

Selain persoalan politik, MUI juga menyinggung kewajiban pembayaran iuran bagi negara yang tergabung dalam Board of Peace. Hal ini dinilai janggal, mengingat Indonesia justru diminta membayar dalam forum yang dianggap tidak mencerminkan kepentingan nasional.

KH Cholil Nafis menilai langkah paling bijak adalah menarik diri dari keanggotaan tersebut. Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya terlibat dalam forum yang berpotensi melemahkan posisi moral bangsa dalam isu Palestina.

Ia juga menekankan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas, sehingga keputusan politik luar negeri harus tetap sejalan dengan amanat konstitusi.

MUI Nilai Board Of Peace Sarat Kepentingan Global

Sikap MUI diperkuat oleh pernyataan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim. Ia menyebut Board of Peace sebagai bentuk baru praktik neokolonialisme dalam tatanan global.

Menurutnya, persoalan Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan menyangkut penjajahan, perampasan hak dasar, dan pelanggaran hukum internasional yang berlangsung secara sistematis.

MUI menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di barisan negara-negara yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Keputusan politik luar negeri, kata dia, tidak boleh bertentangan dengan nilai moral bangsa dan konstitusi negara.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari wartakota.tribunnews.com
Kisah & Testimoni Rakyat | Korupsi & Kebijakan Publik | Krisis Sosial

Sidang Korupsi Pasar Cinde, Eks Kadisbudpar Sumsel Jalani Persidangan
02/03/2026
Bagikan
Kasus dugaan korupsi Pasar Cinde terus bergulir, dengan fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan, mengejutkan publik dan pihak terkait.

Kehadiran mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Irene Camelyn Sinaga, sebagai saksi telah membuka dimensi baru terkait status Pasar Cinde sebagai cagar budaya dan percepatan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Berikut ini, Derita Rakyat akan mencuat menjelang Asian Games 2018, menyoroti urgensi dan tekanan di balik keputusan-keputusan penting yang diambil saat itu.

Desakan Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya

Argumen mengenai ketidaklayakan Pasar Cinde menjelang Asian Games 2018 menjadi pemicu utama Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mempercepat pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya. Hal ini diungkapkan dalam sidang kasus korupsi Pasar Cinde yang menjerat mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin Majelis Hakim Fauzi Isra di Pengadilan Negeri Palembang.

Irene Camelyn Sinaga, yang menjabat Kadisbudpar Sumsel pada 2015-2018, memberikan kesaksian penting. Ia mengaku mengetahui persoalan Pasar Cinde sebagai cagar budaya sejak kedatangan Dirjen Kebudayaan pada tahun 2016. Pada tanggal 15 Agustus 2016, kedatangan Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Fahim mengkonfirmasi adanya permasalahan terkait status Pasar Cinde di mata masyarakat.

Irene menjelaskan, pada tahun 2016, Pasar Cinde telah didaftarkan sebagai calon Cagar Budaya. Menurutnya, status ‘Calon Cagar Budaya’ memiliki perlakuan yang setara dengan ‘Cagar Budaya’ berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya. Ini berarti, perlindungan dan regulasi yang sama berlaku untuk objek yang baru didaftarkan maupun yang sudah ditetapkan.

Urgensi Dan Alasan Di Balik Percepatan

Irene menyatakan bahwa pembentukan tim kajian dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak. Pemerintah Provinsi beralasan bahwa ketidaklayakan Pasar Cinde menjadi isu krusial karena akan digunakan untuk Asian Games 2018. Desakan ini memaksa Gubernur Sumatera Selatan untuk mempercepat pembentukan tim kajian.

“Menurut Irene, pemerintah provinsi beralasan melakukan perubahan pada calon cagar budaya itu karena dianggap tidak layak digunakan untuk Asian Games.” Ia menambahkan, pihaknya diminta untuk mempercepat pembentukan tim kajian oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Keterbatasan waktu untuk revitalisasi dan adaptasi serta kebutuhan peninjauan ulang struktur dan aspek lainnya menjadi alasan kuat. Setelah itu, Pemerintah Kota Palembang mengambil alih dengan membentuk tim sendiri, menunjukkan adanya dua tim cagar budaya: tim provinsi/nasional dan tim daerah.

Baca Juga: Dari Tanggap Darurat ke Pemulihan, Menjaga Momentum Pascabencana

Pemisahan Aset Dan Tanggung Jawab

Persidangan ini menyoroti poin penting mengenai pembagian wewenang antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang. Saksi menyebutkan adanya pemisahan aset yang jelas dalam proyek pengembangan Pasar Cinde. “Tanah adalah milik Provinsi, sedangkan bangunan adalah milik Kota Palembang,” jelas Irene.

Pemisahan ini menimbulkan implikasi hukum terkait tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan. Irene menambahkan bahwa tanggung jawab atas bangunan Pasar Cinde berada di bawah wewenang Wali Kota Palembang sebagai pemilik aset bangunan. Hal ini menjadi penting dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap aspek dalam proyek tersebut.

Penjelasan mengenai pemisahan aset ini sangat relevan dalam kasus dugaan korupsi, karena dapat mengurai benang merah pertanggungjawaban. Dengan tanah milik provinsi dan bangunan milik kota, kebijakan dan keputusan terkait Pasar Cinde melibatkan koordinasi lintas pemerintahan yang kompleks.

Menanti Kelanjutan Sidang Dan Keadilan

Usai pemeriksaan saksi, majelis hakim menetapkan agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi tambahan. Sidang lanjutan ini akan dilaksanakan pada pekan depan, Senin (9/2/2026), menunjukkan bahwa kasus ini masih akan terus bergulir dan mengungkap lebih banyak fakta.

Kasus Pasar Cinde ini menjadi cerminan bagaimana proyek-proyek besar yang terkait dengan acara internasional dapat menimbulkan kompleksitas hukum dan administratif. Status cagar budaya, desakan waktu, serta pembagian aset menjadi elemen kunci yang sedang diuji di persidangan.

Publik menantikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini, terutama mengingat keterlibatan mantan pejabat tinggi dan dampak pada aset bersejarah kota Palembang. Diharapkan, persidangan ini dapat mengungkap kebenaran dan memastikan pertanggungjawaban yang sesuai.

Terus ikuti kabar terkini seputar Derita Rakyat dan informasi menarik yang menambah wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari detik.com
- Gambar Kedua dari palembang.tribunnews.com