Tiga Pegawai SPBU Di Jaktim Diduga Dianiaya Oleh Para Aparat

Bagikan

Tiga pegawai SPBU di Jaktim diduga dianiaya aparat usai penolakan isi BBM, rekaman CCTV viral dan picu sorotan publik.

Tiga Pegawai SPBU Di Jaktim Diduga Dianiaya Oleh Para Aparat

Insiden mengejutkan terjadi di sebuah SPBU kawasan Jakarta Timur ketika tiga pegawai diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum aparat. Peristiwa itu disebut bermula dari penolakan pengisian BBM yang tidak sesuai prosedur. Rekaman kamera pengawas yang beredar di media sosial memperlihatkan momen ketegangan antara pelanggan dan petugas. Video tersebut memicu perhatian luas serta beragam reaksi dari masyarakat.

Kasus Derita Rakyat ini pun menjadi sorotan, terutama terkait perlindungan terhadap pekerja pelayanan publik dan pentingnya penyelesaian secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Insiden Di Cipinang Yang Menghebohkan

Peristiwa dugaan penganiayaan terjadi di SPBU 3413901 kawasan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur. Tiga pegawai dilaporkan menjadi korban dalam insiden tersebut. Kejadian itu berlangsung pada Minggu malam sekitar pukul 22.00 WIB. Situasi yang awalnya pelayanan biasa berubah menjadi tegang dalam waktu singkat.

Salah satu staf SPBU, Mukhlisin (38), membenarkan adanya dugaan kekerasan terhadap rekan kerjanya. Ia menyebut tiga pegawai mengalami tindakan fisik dari seorang pelanggan. Peristiwa tersebut sontak menyita perhatian warga sekitar. Terlebih setelah kabarnya menyebar luas di media sosial dan memicu reaksi publik.

Awal Mula Penolakan Pengisian Pertalite

Insiden bermula ketika seorang pelanggan datang untuk membeli BBM jenis Pertalite. Petugas kemudian melakukan pemindaian barcode sesuai prosedur yang berlaku. Hasil pemindaian menunjukkan nomor polisi kendaraan sesuai dengan data sistem. Namun, jenis mobil yang digunakan berbeda dengan informasi yang terdaftar.

Sesuai aturan operasional, petugas wajib memastikan kecocokan data kendaraan. Ketidaksesuaian itu membuat pengisian Pertalite tidak dapat dilanjutkan. Sebagai solusi, pelanggan diarahkan untuk mengisi Pertamax. Produk tersebut tidak memerlukan pemindaian barcode sehingga tetap dapat dilayani tanpa kendala administrasi.

Baca Juga: Anggota DPRD Muara Enim Tak Terlibat OTT Kejati Sumsel

Dugaan Tindakan Kekerasan Terhadap Pegawai

Tiga Pegawai SPBU Di Jaktim Diduga Dianiaya Oleh Para Aparat

Penolakan pengisian diduga memicu emosi pelanggan. Ketegangan meningkat hingga berujung pada tindakan yang mengarah pada kekerasan fisik. Tiga pegawai disebut menjadi korban dalam kejadian itu. Mereka terdiri atas satu staf dan dua operator yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi.

Ahmad Khoirul Anam, staf yang telah bekerja sekitar lima tahun, dilaporkan mengalami tamparan di bagian pipi. Sementara Lukmanul Hakim, operator yang baru enam bulan bekerja, terkena pukulan di rahang kanan. Korban lainnya, Abud Mahmudin, mengalami pukulan di bawah mata dan pipi hingga menyebabkan giginya goyang. Ketiganya mengalami syok meski tidak sampai dirawat di rumah sakit.

Kondisi Korban Dan Respons Internal SPBU

Saat kejadian, satu operator tengah bertugas aktif melayani pelanggan. Seorang staf berada di area pengisian, sementara operator lain yang sudah selesai bekerja kembali ke lokasi karena situasi ramai. Manajemen SPBU langsung mengambil langkah cepat setelah insiden terjadi. Para korban untuk sementara diliburkan agar dapat memulihkan kondisi fisik dan mental.

Penggantian jadwal dilakukan agar operasional tetap berjalan normal. Pelayanan kepada masyarakat tetap diupayakan tanpa gangguan berarti. Menurut keterangan internal, kondisi para korban kini berangsur membaik. Mereka diminta beristirahat di rumah sambil menenangkan diri dari dampak psikologis kejadian tersebut.

Rekaman CCTV Dan Sorotan Publik

Kasus ini semakin menjadi perhatian setelah rekaman CCTV beredar luas di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Instagram @nestagram. Dalam rekaman itu, terlihat seorang pria berpakaian hitam melakukan tindakan memukul, menampar, dan mendorong pegawai. Ia juga tampak membentak sambil menunjuk petugas yang menolak pengisian Pertalite.

Viralnya video tersebut memicu berbagai tanggapan dari warganet. Banyak pihak meminta agar kejadian ini ditangani secara transparan dan adil. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pengendalian emosi dalam situasi pelayanan publik. Semua pihak diharapkan dapat menghormati prosedur yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Peratama: www.google.com
  • Gambar Kedua: www.sentrapos.co.id

Similar Posts

  • |

    Ribuan Warga Kabupaten Agam Masih Terjebak di Pengungsian Pasca-Bencana Hidrometeorologi

    Bagikan

    Ribuan warga Kabupaten Agam masih terjebak di pengungsian setelah bencana hidrometeorologi, menghadapi kondisi memprihatinkan dan kebutuhan mendesak.

    Ribuan Warga Kabupaten Agam Masih Terjebak di Pengungsian Pasca-Bencana Hidrometeorologi, Nasib Mereka Memprihatinkan

    Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, beberapa minggu lalu, masih meninggalkan duka dan dampak besar bagi masyarakat. Ribuan warga terpaksa mengungsi, menunjukkan skala bencana yang luar biasa dan kebutuhan bantuan berkelanjutan.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

    Ribuan Jiwa Terlantar Akibat Bencana

    ​Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam mengungkapkan bahwa sebanyak 3.878 warga masih bertahan di pengungsian.​ Mereka adalah korban langsung dari bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kerusakan parah pada permukiman. Rumah-rumah yang hancur atau berada di zona rawan membuat kembali ke kediaman asal menjadi tidak mungkin.

    Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmat Lasmono, menjelaskan bahwa alasan utama pengungsian ini adalah kondisi rumah yang rusak parah atau lokasi permukiman yang teridentifikasi sebagai zona merah. Faktor keselamatan menjadi prioritas utama bagi ribuan warga ini, mendorong mereka untuk mencari perlindungan di tempat yang lebih aman.

    Para pengungsi tersebut tersebar di enam kecamatan berbeda. Kecamatan Tanjung Raya menampung jumlah pengungsi terbanyak dengan 2.118 orang, diikuti oleh Palembayan dengan 1.023 orang. Sementara itu, Palupuh, Malalak, Matur, dan Ampek Koto juga menjadi lokasi pengungsian bagi ratusan warga lainnya, menunjukkan cakupan bencana yang luas.

    Kondisi Pengungsian Dan Bantuan Kemanusiaan

    Sejak awal bencana banjir bandang dan tanah longsor, para pengungsi telah menempati berbagai lokasi darurat. Mereka mencari perlindungan di posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah, masjid, mushola, dan bahkan sekolah yang masih bisa digunakan. Kondisi ini menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari berbagai pihak.

    Selama berada di pengungsian, kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan pokok lainnya dipastikan terpenuhi. Distribusi logistik dilakukan secara rutin untuk mendukung operasional dapur umum. Langkah ini krusial untuk menjaga kesehatan dan nutrisi para pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

    Berita baiknya, tidak ada lagi wilayah terisolir yang sulit dijangkau bantuan. Akses jalan yang sempat terputus kini telah berhasil dibuka kembali berkat pengerahan alat berat. Hal ini sangat membantu kelancaran distribusi bantuan dan evakuasi, memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan dapat dijangkau.

    Baca Juga: Tinjau Bencana Tapanuli Selatan, Bobby Nasution Janjikan Bangun Sumur Bor

    Skala Kerusakan Dan Korban Jiwa

    Skala Kerusakan Dan Korban Jiwa

    Dampak bencana hidrometeorologi di Agam sungguh memilukan. Tercatat 192 korban meninggal dunia, dengan 72 orang di antaranya masih dalam pencarian. Angka ini menunjukkan betapa dahsyatnya bencana tersebut, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, empat orang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

    Bencana yang terjadi akhir November 2025 ini juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang masif. Sebanyak 367 unit rumah rusak ringan, 287 unit rusak berat, dan 851 unit mengalami kerusakan parah. Kerusakan ini menambah beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Tidak hanya permukiman, fasilitas publik juga tidak luput dari amukan bencana. Sebanyak 21 titik jalan rusak, 28 jembatan hancur, 27 tempat ibadah rusak, dan 114 fasilitas pendidikan juga terdampak. Sektor pertanian juga terpukul, dengan 2.044 hektare lahan pertanian rusak dan 5.481 ekor ternak mati, serta 156 unit infrastruktur pertanian hancur.

    Tantangan Pemulihan Dan Kebutuhan Mendesak

    Salah satu tantangan besar pasca-bencana adalah krisis air bersih. Lima kecamatan di Agam dilaporkan mengalami kesulitan serius dalam mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Situasi ini berpotensi memicu masalah kesehatan baru jika tidak segera ditangani dengan serius.

    Pemkab Agam juga menghadapi kebutuhan mendesak untuk membangun kembali aksesibilitas. Diperlukan setidaknya 13 jembatan bailey untuk membuka kembali akses yang terputus di beberapa wilayah. Ketersediaan jembatan darurat ini sangat vital untuk menghubungkan kembali komunitas dan melancarkan roda perekonomian lokal.

    Upaya pemulihan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. BPBD Agam terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan bantuan menjangkau semua yang membutuhkan. Fokus saat ini adalah pada pencarian korban yang belum ditemukan, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, dan secara bertahap memulai proses rehabilitasi serta rekonstruksi.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari antaranews.com
    • Gambar Kedua dari msn.com
  • Geger! Kades di Bima Lepas Baju Saat Demo Dan Tantang Mahasiswa Duel!

    Bagikan

    Aksi demo mahasiswa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendadak menjadi sorotan publik setelah video insiden itu viral di media sosial.

     Geger! Kades di Bima Lepas Baju Saat Demo dan Tantang Mahasiswa Duel!

    Peristiwa tersebut langsung menjadi sorotan masyarakat luas karena sikap yang diperlihatkan oleh aparat desa dianggap tidak biasa. Banyak warganet menilai kejadian itu sebagai gambaran ketegangan antara pejabat desa dan kelompok mahasiswa yang menuntut klarifikasi. Dapatkan update berita terkini seputar Derita Rakyat dan informasi menarik yang memperluas pengetahuan Anda.

    nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVE
    LIVE STREAMING WORLD CUP 2026

    Demonstrasi Mahasiswa Soal Dugaan Bumdes

    Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang datang menuntut penjelasan terkait dugaan penggelapan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar masyarakat mengetahui secara jelas aliran dan penggunaan dana tersebut. Aksi ini digelar di depan kantor desa dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan mereka.

    Para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi, menyoroti penggunaan dana BUMDes yang dinilai kurang transparan dan patut dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mereka meminta pemerintah desa menjelaskan secara rinci setiap alokasi dana, proyek yang dibiayai, dan pertanggungjawaban laporan keuangan yang selama ini dinilai ambigu. Suasana unjuk rasa pun sempat memanas karena tuntutan mahasiswa cukup tegas.

    Tuntutan tersebut bertujuan agar pemerintah desa memberikan klarifikasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Para demonstran juga berharap ada langkah nyata dari pemerintah desa untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan dana, sehingga semua program dan proyek yang dibiayai BUMDes sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian masyarakat. Mereka menegaskan bahwa pengawasan publik harus menjadi bagian dari pengelolaan dana desa.

    POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

    🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
    Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
    LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

    Download Aplikasi Shotsgoal - Live Streaming Piala Dunia 2026
    📲 DOWNLOAD SEKARANG

    Situasi Memanas Saat Kades Keluar

    Ketegangan mulai meningkat ketika kepala desa keluar dari kantor dan mendekati massa aksi yang masih berdiri di depan gerbang desa. Kehadirannya langsung menarik perhatian mahasiswa, yang tetap melanjutkan orasi dan menyuarakan tuntutan mereka dengan tegas. Suasana semakin tegang karena kedua belah pihak saling mempertahankan posisi masing-masing.

    Dalam situasi tersebut, kepala desa terlihat emosional dan melontarkan pernyataan yang dianggap menantang para demonstran. Rekaman video menunjukkan bahwa ia bahkan melepas bajunya seolah menandakan kesiapan menghadapi mahasiswa. Gestur tersebut menambah dramatis suasana, membuat para pengamat dan warga sekitar yang menonton dari jauh ikut cemas akan kemungkinan bentrokan fisik.

    Momen itu membuat suasana semakin panas dan sulit dikendalikan. Beberapa orang di lokasi berusaha menenangkan keadaan agar situasi tidak berubah menjadi kekerasan. Aparat keamanan dan beberapa warga mencoba memisahkan pihak-pihak yang terlibat, sementara mahasiswa tetap menekankan tuntutan mereka untuk transparansi dan pertanggungjawaban dana BUMDes.

    Baca Juga: Krisis di Banjar Tegeha! Pipa Air Bersih Hanyut, Warga 951 KK Terpaksa Bertahan Tanpa Air

    Dugaan Kontak Fisik Picu Reaksi Publik

    Dugaan Kontak Fisik Picu Reaksi Publik

    Selain kata-kata bernada keras, muncul pula informasi mengenai dugaan tindakan fisik yang dilakukan oleh kepala desa terhadap salah satu mahasiswa saat aksi berlangsung. Insiden ini membuat ketegangan di lokasi semakin memuncak, memicu perhatian warga dan media lokal yang meliput langsung. Rekaman video dan foto yang beredar menambah sorotan publik terhadap kejadian tersebut.

    Koordinator aksi mahasiswa menyebut bahwa salah satu rekannya sempat mengalami tindakan yang dianggap tidak pantas dan menimbulkan rasa takut di antara peserta demo. Pernyataan ini kemudian menyebar cepat melalui media sosial, menjadi bahan perbincangan hangat dan memicu komentar dari berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa dan masyarakat setempat. Banyak yang mengecam tindakan tersebut dan menuntut adanya klarifikasi resmi dari pihak desa.

    Masyarakat luas menanggapi insiden ini dengan berbagai opini. Sebagian menilai konflik seperti ini seharusnya diselesaikan melalui dialog terbuka dan prosedur resmi, tanpa menimbulkan ketegangan fisik. Sementara itu, pihak keamanan desa dan aparat setempat diminta untuk memediasi agar insiden tidak berlarut-larut dan menjaga kondisi tetap kondusif bagi masyarakat sekitar.

    Sorotan Publik Dan Harapan Penyelesaian

    Peristiwa ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat luas, terutama setelah video insiden tersebar cepat di berbagai platform media sosial. Banyak warga menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan mahasiswa untuk mencegah ketegangan meningkat di masa depan. Sorotan publik juga menekankan perlunya kesadaran aparat desa dalam menghadapi tuntutan masyarakat secara profesional.

    Para pengamat sosial menilai transparansi pengelolaan dana desa menjadi faktor krusial dalam meredam kecurigaan publik. Dengan membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, potensi terjadinya demonstrasi yang berujung pada konflik fisik bisa diminimalkan. Mereka juga menyarankan pemerintah desa melakukan sosialisasi rutin agar warga memahami mekanisme penggunaan dana desa dengan jelas.

    Ke depan, masyarakat berharap insiden ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah preventif seperti ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari detik.com
  • Gempar! BBM Tetap Stabil, KNPI Sebut Pemerintah Berhasil Hindari Krisis Energi

    Bagikan

    KNPI memuji pemerintah yang berhasil menjaga harga BBM tetap stabil meski krisis energi Timur Tengah memicu kekhawatiran publik.

    BERITA

    KNPI memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah atas keberhasilannya menjaga harga BBM tetap stabil di tengah krisis energi global. Langkah ini dinilai mampu meredam kepanikan publik dan memastikan kebutuhan energi nasional tetap aman, sekaligus menunjukkan kesiapan pemerintah menghadapi gejolak global. Simak ulasan lengkap mengenai strategi dan langkah yang diambil pemerintah berikut ini hanya di Derita Rakyat.

    nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVE
    LIVE STREAMING WORLD CUP 2026

    KNPI Apresiasi Kebijakan Pemerintah

    KNPI mengapresiasi langkah pemerintah yang memilih untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meskipun terjadi krisis geopolitik di Timur Tengah. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat dari tekanan ekonomi global.

    Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan, menyampaikan apresiasi saat silaturahmi dengan Wakil Menteri Pertahanan di Jakarta. Ia menilai keputusan itu merupakan tindakan berani karena di tengah lonjakan harga minyak dunia, Indonesia tetap memprioritaskan harga BBM stabil.

    Menurut Ryano, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil yang sangat bergantung pada energi murah untuk kebutuhan harian. Langkah ini dinilai mampu meredam kekhawatiran publik. Keputusan pemerintah ini menegaskan komitmen menjaga daya beli masyarakat. Meskipun tekanan global tinggi, kebijakan ini membantu mencegah lonjakan biaya hidup yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

    POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

    🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
    Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
    LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

    Download Aplikasi Shotsgoal - Live Streaming Piala Dunia 2026
    📲 DOWNLOAD SEKARANG

    Krisis Global Dorong Tekanan Harga Energi Dunia

    Krisis geopolitik di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak global, yang berpotensi memicu kenaikan harga BBM di banyak negara. Dampaknya terasa bukan hanya pada energi, tetapi juga biaya produksi komoditas lain seperti pangan dan transportasi yang terkait dengan harga energi internasional.

    Beberapa negara di Asia mengalami krisis BBM signifikan akibat terganggunya pasokan minyak mentah melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz. Indonesia berhasil mempertahankan harga BBM bersubsidi tetap stabil, sehingga sejumlah elemen masyarakat merespons positif kebijakan pemerintah ini.

    Baca Juga: Plastik Naik Tak Terkendali, Penjual di Semarang Mengeluh: “Ini Hidup Kami!”

    Pandangan KNPI Tentang Kebijakan Pro Rakyat

    BERITA

    Ryano Panjaitan menyebut keputusan tidak menaikkan BBM sebagai kebijakan pro-rakyat, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang sangat merasakan dampak kenaikan harga energi. Langkah ini membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan ini meredam kekhawatiran publik terkait lonjakan harga energi.

    Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden untuk melindungi rakyat dari tekanan ekonomi akibat gejolak global. Langkah ini juga menjadi contoh nyata kolaborasi antara kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat, yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

    Dukungan Dari Berbagai Pihak Lain

    Selain KNPI, kelompok legislatif juga memberikan apresiasi pada kebijakan harga BBM yang tetap stabil. Anggota DPR dari Fraksi PKS menilai langkah itu membantu meredam tekanan biaya hidup masyarakat. Kenaikan harga BBM biasanya membawa efek domino pada sektor lain seperti pangan dan transportasi, sehingga langkah pemerintah sangat diapresiasi.

    Namun, ada seruan agar pemerintah melakukan reformasi pada skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran di masa depan. Beberapa legislator menilai bahwa stabilisasi harga BBM harus dibarengi dengan kebijakan yang memperkuat ketahanan fiskal negara.

    Dampak Kebijakan Terhadap Masyarakat

    Stabilnya harga BBM berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama rumah tangga menengah ke bawah yang sensitif terhadap kenaikan biaya hidup. Sektor transportasi dan logistik diuntungkan karena biaya operasional tidak meningkat drastis akibat harga BBM stabil.

    Kebijakan ini juga membantu mencegah panic buying atau pembelian panik oleh masyarakat yang khawatir akan kelangkaan energi. Berbagai elemen masyarakat berharap kebijakan serupa dapat dipertahankan sambil memperkuat strategi ketahanan energi secara menyeluruh.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari nasional.sindonews.com
    • Gambar Kedua dari nasional.sindonews.com
  • |

    Kasus Korupsi Rp 263 M, Eks Dirut PTPN-Kakanwil BPN Disidang

    Bagikan

    Dunia hukum kembali dihebohkan dengan terungkapnya dugaan praktik korupsi masif di tubuh PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I.

    Kasus Korupsi Rp 263 M, Eks Dirut PTPN-Kakanwil BPN Disidang

    Empat terdakwa, termasuk mantan Direktur Utama PTPN II dan eks Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, kini menghadapi dakwaan serius atas penjualan aset tanah seluas 8.077 hektare untuk proyek perumahan Citraland. ​Jaksa mendakwa mereka secara bersama-sama merugikan keuangan negara hingga mencapai angka fantastis Rp263,4 miliar.

    Berikut ini, Derita Rakyat akan memicu sorotan tajam terhadap tata kelola aset negara dan integritas pejabat publik.​

    Aktor Utama Di Balik Kerugian Negara

    Kasus ini melibatkan empat nama kunci yang kini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Medan. Mereka adalah Irwan Perangin-angin, mantan Direktur Utama PTPN II, Iman Subakti, Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Askani, eks Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, dan Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang. Keempatnya didakwa atas perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison Sipahutar dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa secara kolektif telah merugikan keuangan negara sebesar Rp263.435.080.000. Angka ini menggambarkan skala korupsi yang signifikan dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan terhadap aset-aset strategis milik negara. Persidangan perdana ini menjadi awal dari upaya penegakan hukum untuk mengungkap tuntas jaringan korupsi ini.

    Peran masing-masing terdakwa juga telah diuraikan oleh JPU. Askani dan Abdul Rahim Lubis diduga memiliki peran sentral dalam menyetujui penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP. Penerbitan ini disinyalir tanpa pemenuhan kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang seharusnya direvisi menjadi HGB sesuai tata ruang.

    Modus Operandi Dan Pelanggaran Hukum

    Jaksa menjelaskan bahwa Askani dan Abdul Rahim Lubis dituding sebagai pihak yang memuluskan penerbitan HGB tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut mewajibkan penyerahan sebagian lahan HGU kepada negara sebagai konsekuensi dari perubahan status lahan menjadi HGB. Pelanggaran ini menjadi pintu masuk bagi hilangnya kontrol negara atas aset penting.

    Selain itu, kedua terdakwa juga diduga terlibat dalam pengembangan dan penjualan lahan HGU yang telah diubah statusnya menjadi HGB kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR). Tindakan ini secara langsung menyebabkan hilangnya aset negara yang seharusnya menjadi hak milik pemerintah. Yaitu sebesar 20 persen dari total lahan. Peran mereka dalam memfasilitasi transaksi ilegal ini menjadi fokus utama penyelidikan.

    Di sisi lain, Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti berperan sebagai pihak yang mengajukan permohonan HGB atas beberapa bidang tanah berstatus HGU PTPN II. Permohonan ini diajukan secara bertahap kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Proses pengajuan ini disinyalir sebagai bagian dari skema korupsi yang terstruktur dan terencana.

    Baca Juga: Waka MPR Tegaskan, Mitigasi Banjir dan Longsor Wajib Diantisipasi di Indonesia

    Konsekuensi Pemasaran Proyek Dan Kerja Sama Bermasalah

    Konsekuensi Pemasaran Proyek Dan Kerja Sama Bermasalah

    Akibat dari serangkaian dugaan pelanggaran hukum tersebut, pemasaran dan penjualan perumahan Citraland. Yang berlokasi di Helvetia, Sampali, dan Tanjung Morawa oleh PT Dely Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR), diduga kuat melanggar hukum. Proyek yang seharusnya membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ini, kini tercoreng dengan isu korupsi.

    Dugaan korupsi dalam penjualan aset PTPN I Regional I ini juga disebut-sebut melibatkan kerja sama operasional (KSO) antara PT NDP dengan PT Ciputra Land. Dari total lahan 8.077 hektare yang diperjualbelikan, sekitar 93 hektare di antaranya telah memiliki status HGB. Ini menunjukkan bahwa sebagian transaksi ilegal telah terealisasi, menyebabkan kerugian konkret bagi negara.

    Jaksa menjerat para terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama mengacu pada Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf c Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

    Dakwaan alternatif kedua mencakup Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Selain itu, dakwaan ini juga melibatkan Pasal 20 huruf c Jo. Pasal 126 ayat (1) Jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Respons Terdakwa Dan Sidang Lanjutan

    Setelah pembacaan dakwaan yang panjang dan detail, para terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH) mereka menyatakan akan mengajukan nota perlawanan atau eksepsi. Langkah ini merupakan hak setiap terdakwa untuk menanggapi dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mereka akan mempersiapkan argumen hukum untuk membantah tuduhan korupsi.

    Hakim Ketua kemudian memberikan kesempatan kepada tim Penasehat Hukum para terdakwa untuk menyampaikan nota perlawanan tersebut pada sidang pekan depan. Sidang lanjutan ini dijadwalkan akan digelar pada tanggal 28 Januari 2026. Publik dan pihak terkait tentunya akan menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus korupsi yang merugikan negara ini.

    Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset negara dan potensi kolusi antara oknum pejabat dengan pihak swasta. Masyarakat menaruh harapan besar agar proses hukum berjalan transparan, adil, dan tuntas. Sehingga para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

    Pantau terus berita terbaru seputar Derita Rakyat dan berbagai informasi menarik yang menambah wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari medanposonline.com
  • |

    Krisis di Banjar Tegeha! Pipa Air Bersih Hanyut, Warga 951 KK Terpaksa Bertahan Tanpa Air

    Bagikan

    Bencana alam kembali menimbulkan kesulitan bagi warga Banjar Tegeha Pipa air bersih utama yang memasok kebutuhan sehari-hari.

    Krisis di Banjar Tegeha! Pipa Air Bersih Hanyut, Warga 951 KK Terpaksa Bertahan Tanpa Air

    951 keluarga hanyut akibat banjir dan arus deras, meninggalkan warga dalam kondisi darurat tanpa akses air bersih. Situasi ini memicu kepanikan sekaligus menyoroti pentingnya infrastruktur yang tangguh dalam menghadapi cuaca ekstrem. Dapatkan update berita terkini seputar Derita Rakyat dan informasi menarik yang memperluas pengetahuan Anda.

    nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVE
    LIVE STREAMING WORLD CUP 2026

    Kronologi Pipa Air Bersih Hanyut

    Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat melanda wilayah Banjar Tegeha, meningkatkan volume air sungai hingga meluap. Pipa air bersih yang terletak di bantaran sungai terputus dan hanyut dibawa arus deras, membuat pasokan air ke rumah-rumah warga terhenti.

    Warga yang biasa mengandalkan air dari pipa tersebut untuk kebutuhan sehari-hari kini harus mencari alternatif lain, termasuk mengambil air dari sumur dan sungai terdekat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan, terutama bagi anak-anak dan lansia yang rentan terhadap penyakit akibat air kotor.

    Selain itu, kerusakan pipa juga mempengaruhi sistem distribusi air ke area publik seperti sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lain. Dampak ini memperburuk situasi darurat, karena kebutuhan dasar masyarakat mendesak untuk segera dipenuhi.

    POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

    🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
    Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
    LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

    Download Aplikasi Shotsgoal - Live Streaming Piala Dunia 2026
    📲 DOWNLOAD SEKARANG

    Dampak Langsung Bagi Warga

    Hilangnya akses air bersih membuat 951 keluarga di Banjar Tegeha terpaksa menyesuaikan kehidupan sehari-hari. Aktivitas rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mandi menjadi terbatas, memaksa warga menggunakan air seadanya dari sumber yang tidak terjamin kebersihannya.

    Kondisi ini juga menimbulkan ketegangan sosial karena warga harus berbagi sumber air yang terbatas. Beberapa warga bahkan harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air bersih, menambah beban fisik dan psikologis mereka.

    Di sisi kesehatan, risiko penyakit seperti diare, kulit iritasi, dan infeksi saluran pernapasan meningkat. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan, sehingga bantuan segera dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan menjadi sangat penting untuk mencegah krisis kesehatan.

    Baca Juga: Fakta Banjir Bandang Di Buleleng: 1 Orang Tewas, 3 Warga Hilang!

    Upaya Pemerintah dan Penanganan Darurat

    Krisis di Banjar Tegeha! Pipa Air Bersih Hanyut, Warga 951 KK Terpaksa Bertahan Tanpa Air

    Pemerintah daerah segera mengirim tim tanggap darurat untuk menilai kerusakan dan menyediakan bantuan air bersih sementara. Truk tangki dan mobilisasi sumber daya air darurat menjadi prioritas untuk memastikan warga mendapatkan pasokan air.

    Selain itu, pihak berwenang mulai menyiapkan rencana perbaikan pipa yang rusak. Pekerjaan ini melibatkan tim teknis dari PDAM dan kontraktor lokal untuk mempercepat pemulihan, dengan tujuan agar distribusi air kembali normal secepat mungkin.

    Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan air yang digunakan sementara dan menghindari konsumsi air dari sumber yang tidak aman. Edukasi tentang sanitasi darurat diberikan agar warga tetap sehat meskipun pasokan air terbatas.

    Harapan dan Evaluasi Infrastruktur

    Peristiwa ini menjadi peringatan penting mengenai ketahanan infrastruktur air bersih terhadap bencana alam. Masyarakat berharap agar perbaikan dilakukan tidak hanya sementara, tetapi juga melibatkan langkah-langkah jangka panjang agar pipa lebih tahan terhadap banjir dan cuaca ekstrem.

    Evaluasi terhadap lokasi pemasangan pipa, kualitas material, dan sistem pengamanan menjadi kunci agar peristiwa serupa tidak terulang. Selain itu, keterlibatan warga dalam menjaga dan melaporkan kerusakan juga menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko bencana.

    Di sisi lain, warga berharap pemerintah dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk membangun sistem darurat distribusi air dan peringatan dini saat sungai meluap. Dengan upaya terpadu, dampak bencana dapat diminimalkan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

    Kesimpulan

    Hanyutnya pipa air bersih di Banjar Tegeha menimbulkan krisis yang berdampak pada 951 keluarga, memaksa warga menyesuaikan hidup tanpa pasokan air yang aman. Dampak langsung mencakup kesulitan aktivitas rumah tangga, risiko kesehatan, dan ketegangan sosial.

    Upaya pemerintah untuk menyediakan air bersih darurat dan memperbaiki pipa menjadi langkah penting, sementara evaluasi infrastruktur jangka panjang menjadi kunci agar bencana serupa tidak terulang. Peristiwa ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan, ketahanan infrastruktur, dan kolaborasi masyarakat untuk menghadapi tantangan akibat bencana alam.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari cnnindonesia.com
    • Gambar Kedua dari tribunnews.com
  • Darurat! Krisis Medis Hewan Di Batang, Satu Dokter Tangani 4 Juta Lebih Ternak

    Bagikan

    Krisis medis hewan di Batang mengancam 4 juta lebih ternak hanya satu dokter menangani, Situasi ini memicu kekhawatiran besar peternak.

    BERITA

    Batang menghadapi darurat medis veteriner. Lebih dari 4 juta ternak hanya ditangani oleh satu dokter, menimbulkan risiko kesehatan hewan serius. Peternak dan pihak berwenang kini berada di tekanan besar Derita Rakyat untuk menemukan solusi cepat dan efektif.

    nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVE
    LIVE STREAMING WORLD CUP 2026

    Krisis Tenaga Medis Veteriner Di Kabupaten Batang

    Kabupaten Batang saat ini tengah menghadapi krisis serius dalam bidang tenaga medis veteriner. Hanya terdapat satu dokter hewan aktif yang bertugas menangani kesehatan seluruh populasi ternak di wilayah yang cukup luas. Sebelumnya, Batang memiliki tiga dokter hewan, namun dua di antaranya kini tidak lagi bertugas di daerah, meninggalkan beban kerja yang sangat besar pada satu dokter yang tersisa. Kondisi ini membuat pemantauan kesehatan hewan dan pelayanan medis menjadi sangat terbatas, terutama untuk ternak yang berada di kecamatan jauh dari pusat kabupaten.

    Peran dokter hewan menjadi sangat krusial, tidak hanya untuk melakukan pemeriksaan rutin, tetapi juga untuk diagnosis dan pengobatan penyakit yang bisa menyebar dengan cepat. Kekurangan tenaga medis membuat layanan kesehatan hewan kurang optimal dan memperlambat respons terhadap wabah penyakit. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan peternak, karena setiap keterlambatan dalam penanganan penyakit bisa berdampak pada ribuan ternak, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat peternak di Batang.

    POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

    🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
    Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
    LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

    Download Aplikasi Shotsgoal - Live Streaming Piala Dunia 2026
    📲 DOWNLOAD SEKARANG

    Beban Kerja Dokter Hewan Yang Overload

    Satu dokter hewan yang tersisa, drh. Ambar Puspitaningrum, kini harus menangani kesehatan ternak di seluruh 15 kecamatan di Batang. Populasi ternak di kabupaten ini sangat besar, termasuk sapi, kambing, domba, serta unggas mencapai jutaan ekor yang membutuhkan pemantauan kesehatan berkala.

    Menurut pejabat dinas setempat, kondisi ini jauh dari ideal dan menjadi beban berat bagi dokter hewan tunggal tersebut. Keterbatasan tenaga dokter juga berarti respon terhadap wabah penyakit ternak bisa terlambat, terutama di lokasi terpencil.

    Baca Juga: Terancam! Program Sosial Bakal Berubah Drastis, Mensos Tegaskan Perkuatan Setelah Lebaran

    Peran Paramedis Veteriner Di Lapangan

    BERITA

    Dalam upaya mengatasi kekosongan dokter hewan, Pemerintah Kabupaten Batang telah memberdayakan sekitar 23–26 paramedis veteriner yang bekerja di lapangan. Paramedis ini membantu mendeteksi kondisi umum ternak serta melakukan pemantauan awal, namun kewenangan mereka terbatas.

    Diagnosis medis dan pemberian resep obat tetap harus dilakukan melalui persetujuan dokter hewan, sehingga peran paramedis tidak bisa menggantikan dokter sepenuhnya. Koordinasi antara dokter hewan dan paramedis berlangsung intens, termasuk melalui komunikasi jarak jauh ketika menghadapi kasus darurat.

    Dampak Pada Kesehatan Ternak

    Minimnya dokter hewan mempengaruhi layanan kesehatan hewan, terutama saat terjadi wabah seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Wabah PMK pernah tercatat menyerang ratusan ternak di Batang, memicu pemeriksaan dan pemantauan intensif oleh dinas terkait untuk mencegah penyebaran lebih luas.

    Kebutuhan medis hewan menjadi lebih mendesak ketika kasus penyakit meningkat tanpa jumlah dokter yang memadai untuk menanganinya. Peternak berharap adanya penambahan tenaga dokter hewan agar layanan kesehatan dapat lebih cepat dan merata ke seluruh kecamatan.

    Upaya Pemerintah Menambah Tenaga Medis Veteriner

    Pemerintah Kabupaten Batang telah mengajukan rencana penambahan dokter hewan untuk membantu menangani beban kerja yang sangat besar. Bupati setempat menyatakan penambahan dokter hewan menjadi prioritas untuk meningkatkan layanan medis veteriner di wilayah ini.

    Paramedis veteriner tetap menjadi unsur penting dalam sistem kesehatan hewan, namun tanpa dokter tambahan, layanan tetap terbatas. Idealnya, setiap kecamatan harus memiliki dokter hewan sehingga respons terhadap penyakit ternak dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari berita.batangkab.go.id
    • Gambar Kedua dari berita.batangkab.go.id