Ortu Terseret Saat Banjir, Warga Tapteng Minta ke Gubsu Agar Terus Dicari

Bagikan

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara belum sepenuhnya usai.

Ortu Terseret Saat Banjir, Warga Tapteng Minta ke Gubsu Agar Terus Dicari

Selain dampak kerusakan infrastruktur dan ribuan warga mengungsi, kisah duka masih menyelimuti permukiman warga yang kini terus berharap agar anggota keluarga yang hilang segera ditemukan.

Salah satu tragedi paling menyayat hati adalah ketika seorang orang tua terseret arus banjir dan hingga kini belum ditemukan, membuat keluarga dan warga setempat mengadu langsung kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

Kisah Kesedihan Dari Lorong 4 Hutanabolon

Salah satu momen yang menyentuh terjadi saat Gubernur Bobby Nasution mengunjungi salah satu titik terdampak di Hutanabolon.

Di sana, seorang warga bernama Marles (33) berdiri di hadapan sang Gubsu dengan harapan besar dan suara penuh kekhawatiran.

Ia menceritakan bagaimana ayahnya masih belum ditemukan sejak terseret arus banjir, meskipun sudah hampir sebulan berlalu.

Menurut Marles, semua anggota keluarga sudah berupaya sekuat tenaga menelusuri jejak ayahnya, namun belum ada kabar pasti.

Banjir besar yang terjadi pada akhir November hingga awal Desember 2025 ini telah mengubah kehidupan banyak keluarga.

Tidak hanya mereka yang kehilangan rumah, tetapi juga mereka yang kehilangan anggota keluarga tanpa jejak yang jelas.

Suasana duka semakin dirasakan ketika upaya pencarian seringkali terhambat oleh kondisi lapangan yang sulit, area terdampak yang sangat luas, serta keterbatasan akses akibat tanah longsor dan jalur komunikasi yang putus.

Tanggapan Gubernur Dalam Pencarian Korban

Mendengar secara langsung cerita Marles, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan respons yang tegas dan penuh empati.

Ia menyatakan bahwa pencarian korban yang hilang akan tetap dilanjutkan, setidaknya selama masa status tanggap darurat masih berlaku.

Gubsu juga memanggil Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut untuk mengkoordinasikan operasi SAR yang lebih intensif kembali ke wilayah yang terdampak.

Dalam pernyataannya, Bobby menyebut bahwa tim SAR akan kembali masuk ke Hutanabolon dan area lain yang masih membutuhkan pencarian.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tidak membiarkan keluarga korban putus harapan begitu saja.

Menurut laporan yang diterima, masih ada sekitar 13 orang yang belum ditemukan di wilayah ini, dan semua pihak diminta tetap fokus pada upaya pencarian tersebut.

Respons Gubernur ini muncul di tengah kondisi bencana yang masih menghadirkan tantangan besar. Banyak wilayah di Tapteng dan kota tetangganya, Sibolga, masih berjuang memulihkan akses jalan, listrik, dan komunikasi.

Akses yang terputus dan medan yang sulit menjadi hambatan serius bagi tim SAR serta relawan di lapangan.

Baca Juga: Korban Bencana Tapteng Rayakan Natal Penuh Haru di Pengungsian

Peran Relawan Dalam Upaya Pencarian

Operasi pencarian korban bencana bukan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI-Polri, dan relawan lokal juga terlibat secara intensif.

Bahkan, organisasi kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa turut menyumbangkan tenaga dalam proses pencarian dan pendistribusian bantuan di beberapa titik terdampak.

Namun, tantangan utama tetap akses menuju lokasi-lokasi terpencil yang terisolasi akibat longsoran tanah dan banjir besar. Situasi ini membuat banyak tim harus mencari jalur alternatif, terkadang menempuh waktu lebih dari 16 jam hanya untuk mencapai satu titik terdampak.

Selain itu, ketersediaan air bersih, logistik, dan komunikasi yang terbatas membuat upaya pencarian dan bantuan menjadi lebih rumit.

Harapan Pencarian yang Tak Pernah Padam

Bagi warga seperti Marles dan keluarga lainnya yang menunggu kabar, kehadiran Gubernur dan jaminan bahwa pencarian akan terus dilanjutkan memberikan secercah harapan di tengah kepedihan mereka.

Banyak keluarga yang masih menaruh keyakinan bahwa anggota keluarga mereka masih bisa ditemukan dalam kondisi selamat, meskipun sudah berminggu-minggu berlalu.

Permintaan mereka kepada Gubsu bukan hanya sekadar simbol kepedulian. Tetapi juga cerminan nyata dari ketidakpastian yang masih melingkupi proses pencarian saat ini.

Kini, harapan warga Tapteng bergantung pada keberlanjutan operasi pencarian, dukungan tim SAR dan relawan, serta koordinasi yang kuat antar lembaga terkait. Semua pihak berharap agar tragedi ini tidak berakhir dengan kehilangan yang tanpa jawaban, dan semangat untuk menemukan para korban tetap hidup di tengah upaya yang tak pernah padam.

Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Pertama dari detik.com
  • Gambar Kedua dari tvonenews.com

Similar Posts

  • Komisi I DPR Apresiasi Ketegasan Kemenlu Jaga Kedaulatan Somalia

    Bagikan

    Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri atas sikap tegas dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Somalia.

    Komisi I DPR Apresiasi Ketegasan Kemenlu Jaga Kedaulatan Somalia

    Langkah Kemenlu ini dinilai mencerminkan konsistensi diplomasi Indonesia yang menghormati hukum internasional dan perdamaian global. DPR menilai sikap tegas tersebut memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dan menunjukkan komitmen negara.

    Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang lagi banyak di bicarakan hanya ada di Derita Rakyat.

    Komisi I DPR Puji Ketegasan Kemenlu Jaga Kedaulatan Somalia

    Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia atas sikap tegas dan konsisten dalam menjaga prinsip kedaulatan negara Somalia. Sikap tersebut dinilai sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang menjunjung tinggi hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.

    Apresiasi ini disampaikan menyusul pernyataan resmi Kemenlu RI yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap keutuhan wilayah Somalia di tengah dinamika geopolitik kawasan Tanduk Afrika. Indonesia menilai bahwa setiap bentuk kerja sama internasional harus menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara yang bersangkutan.

    Komisi I DPR menilai langkah Kemenlu menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menerapkan prinsip bebas aktif. Sikap tersebut juga dianggap mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai melalui jalur diplomasi.

    Parlemen RI Sokong Peran Diplomasi Indonesia di Forum Dunia

    Anggota Komisi I DPR menegaskan bahwa dukungan terhadap Somalia merupakan bentuk nyata peran Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia dikenal konsisten menolak segala bentuk pelanggaran kedaulatan dan intervensi yang tidak sesuai hukum internasional.

    Menurut Komisi I, diplomasi yang dijalankan Kemenlu RI tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya di kancah global. Sikap tegas terhadap isu Somalia dinilai memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada keadilan dan tatanan internasional berbasis aturan.

    DPR juga mendorong agar Kemenlu terus mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama multilateral dalam menyikapi konflik regional. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan rawan konflik.

    Baca Juga: Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Komitmen pada Kedaulatan dan Hukum Internasional

    Komitmen pada Kedaulatan dan Hukum Internasional

    Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia menghormati sepenuhnya kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Somalia. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut.

    Kemenlu menekankan bahwa setiap perjanjian atau kerja sama internasional harus dilakukan dengan persetujuan pemerintah yang sah dan diakui secara internasional. Indonesia menolak segala bentuk tindakan sepihak yang dapat memperburuk situasi dan memperpanjang konflik di Somalia.

    Sikap Kemenlu ini dinilai sejalan dengan Piagam PBB dan prinsip hubungan internasional yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Indonesia juga mendorong semua pihak terkait untuk mengedepankan dialog inklusif demi tercapainya solusi damai dan berkelanjutan.

    Harapan terhadap Peran Aktif Indonesia ke Depan

    Komisi I DPR berharap Indonesia terus memainkan peran aktif dalam mendukung perdamaian dan stabilitas global, khususnya di kawasan Afrika. Dengan pengalaman panjang dalam diplomasi damai, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi mediator yang kredibel.

    DPR juga menilai pentingnya konsistensi sikap Indonesia dalam berbagai isu internasional agar kepercayaan dunia terhadap diplomasi Indonesia tetap terjaga. Dukungan terhadap Somalia diharapkan menjadi contoh nyata komitmen Indonesia dalam memperjuangkan tatanan dunia yang adil dan beradab.

    Ke depan, sinergi antara DPR dan Kemenlu diharapkan semakin kuat dalam merespons isu-isu strategis global. Dengan koordinasi yang baik, Indonesia diyakini mampu menjaga kepentingan nasional sekaligus berkontribusi aktif bagi perdamaian dan stabilitas internasional.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Utama dari sinpo.id
    2. Gambar Kedua dari berdaulat.id
  • MBG Lansia & Difabel Dilengkapi Caregiver untuk Layanan Lebih Optimal

    Bagikan

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (MBG) berencana menambahkan layanan caregiver khusus bagi lansia dan difabel.

    MBG Lansia & Difabel Dilengkapi Caregiver untuk Layanan Optimal

    Kemensos akan menambah layanan caregiver dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lansia dan penyandang disabilitas, guna memastikan mereka mendapatkan pendampingan, kenyamanan, dan dukungan penuh saat menerima layanan.

    Temukan informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

    MBG Lansia & Difabel Diperkuat dengan Layanan Caregiver

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk lansia dan penyandang disabilitas kini tengah dipersiapkan untuk mendapatkan layanan tambahan berupa caregiver atau pendamping perawatan.

    Program ini sebelumnya fokus pada penyediaan makanan bergizi, namun kini diperluas untuk memastikan penerima layanan mendapatkan dukungan penuh selama proses makan. Termasuk bantuan bagi mereka yang kesulitan bergerak atau membutuhkan pendampingan khusus.

    Penguatan program ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan asupan gizi. Tetapi juga memberikan perhatian personal dan kenyamanan bagi lansia dan penyandang disabilitas.

    Kehadiran caregiver diharapkan mampu mendorong partisipasi lebih luas, meminimalisir risiko kesehatan. Serta memastikan setiap penerima layanan merasakan manfaat yang optimal dari program MBG.

    MBG Lansia & Difabel Ditingkatkan

    Kemensos menargetkan layanan ini khusus bagi lansia berusia di atas 75 tahun yang tinggal sendiri. Sehingga mereka tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup sekaligus dukungan personal selama proses makan.

    Untuk penyandang disabilitas, pemberian makanan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Termasuk apakah mereka memerlukan pendampingan atau layanan pengasuhan tambahan.

    Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan program sosial yang lebih inklusif dan humanis, memastikan setiap penerima manfaat MBG tidak hanya mendapat gizi yang cukup. Tetapi juga dukungan perawatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

    Baca Juga: Aktivitas Burni Telong Meningkat Ribuan Warga Bener Meriah Mengungsi 

    Serap Tenaga Kerja hingga 1,5 Juta

    Serap Tenaga Kerja hingga 1,5 Juta

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagi lansia dan penyandang disabilitas akan diperkuat dengan tambahan layanan care economy sesuai arahan Presiden.

    Program ini masih dalam tahap perancangan, namun diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Selain fokus pada pemenuhan gizi dan pendampingan lansia serta penyandang disabilitas melalui caregiver, pemerintah menargetkan dampak ekonomi positif dari MBG.

    Melalui ekosistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, program ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja pada 2025–2026. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi solusi sosial untuk kelompok rentan, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

    Program MBG Dorong Lapangan Kerja Produktif

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menargetkan sedikitnya 10.000 warga miskin ekstrem dapat terserap ke dalam lapangan kerja produktif melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkuat dengan layanan care economy.

    Program ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi lansia dan penyandang disabilitas. Tetapi juga untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peluang kerja yang nyata.

    Sebagai langkah awal, tercatat 300 peserta telah mengikuti pelatihan dalam program percontohan, yang mencakup keterampilan pengolahan makanan bergizi. Manajemen dapur, dan layanan pendampingan bagi lansia serta penyandang disabilitas.

    Dengan pendekatan ini, program MBG tidak hanya memberikan manfaat sosial berupa pemenuhan gizi dan pendampingan, tetapi juga menumbuhkan ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian warga rentan.

    Jangan lewatkan update berita terbaru diseputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Pertama dari Kumparan
    2. Gambar Kedua dari ANTARA News
  • Terisolir Banjir Aceh Tamiang: Warga Mengaku Tak Bisa Makan Tanpa Relawan

    Bagikan

    Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 telah membawa dampak luas terhadap kehidupan masyarakat setempat.

    Terisolir Banjir Aceh Tamiang: Warga Mengaku Tak Bisa Makan Tanpa Relawan

    Wilayah ini termasuk salah satu daerah paling parah terdampak di Provinsi Aceh, dengan banyak desa yang masih terisolir akibat kerusakan infrastruktur, putusnya akses jalan, serta terendamnya lahan pertanian dan pemukiman.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

    Kehidupan Warga Aceh Tamiang di Tengah Keterisolasian

    Sejak banjir bandang terjadi, ribuan warga di Aceh Tamiang terpaksa bertahan di kondisi darurat karena akses transportasi putus total atau sangat terbatas. Membuat bantuan pemerintah maupun logistik belum merata sampai ke semua lokasi terdampak.

    Infrastruktur jalan yang hancur oleh material banjir menghambat distribusi bantuan secara efektif. Sehingga banyak rumah tangga mengalami krisis pangan dan air bersih.

    Akibatnya, warga yang tinggal di daerah terisolir terpaksa hidup dengan persediaan yang sangat minim, bahkan ada yang belum makan selama beberapa hari karena bantuan belum tiba.

    Video dan laporan warga Aceh Tamiang yang beredar di media sosial menampilkan keluhan masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali pascabanjir.

    Beberapa warga mengaku sudah berhari-hari tidak makan nasi dan terpaksa meminum air banjir yang tidak bersih karena belum ada akses air bersih.

    Keadaan ini menggambarkan bagaimana warga benar–benar bergantung pada datangnya relawan untuk mendapatkan kebutuhan pokok demi bertahan hidup.

    Ketergantungan Warga Terhadap Relawan Kemanusiaan

    Di tengah situasi sulit itu, kehadiran para relawan menjadi penopang utama bagi warga yang terjebak dalam kondisi terisolir.

    Relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan seperti Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) dan kelompok masyarakat lainnya telah bergerak menyisir kawasan–kawasan yang paling sulit dijangkau untuk menyalurkan bantuan pangan, air bersih, serta layanan kesehatan.

    Tim–tim relawan ini juga memberikan dukungan psikososial kepada anak–anak dan keluarga yang terdampak guna mengurangi trauma pascabencana.

    Selain itu, relawan amat penting bukan hanya untuk mendistribusikan bantuan langsung. Tetapi juga membantu pemerintah dalam memperluas jangkauan bantuan ke titik–titik yang sulit ditembus.

    Tanpa bantuan ini, warga di daerah pedalaman Aceh Tamiang akan sangat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena alat transportasi dan jaringan komunikasi masih bermasalah. Terutama di wilayah yang terendam atau aksesnya rusak parah.

    Baca Juga: 

    Dampak Banjir Terhadap Ketahanan Pangan

    Dampak Banjir Terhadap Ketahanan Pangan

    Lebih dari sekadar krisis sementara akibat keterlambatan bantuan. Banjir bandang di Aceh Tamiang juga menghancurkan sumber mata pencaharian warga. Terutama pertanian dan kebun–kebun yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di wilayah tersebut.

    Kebun sawit, karet, serta lahan pertanian lokal dilaporkan rusak berat atau lenyap sama sekali akibat terjangan air dan lumpur. Sehingga kesempatan warga untuk kembali pulih secara ekonomi menjadi semakin berat.

    Ketiadaan mata pencaharian ini memperburuk ketahanan pangan setempat. Ketika bantuan belum merata sampai ke lokasi terisolir, warga harus menunggu pasokan logistik tiba sementara persediaan makanan dari kebun dan ladang telah habis atau rusak.

    Hal ini mendorong banyak warga untuk berbagi apa yang sedikit mereka miliki. Tetapi tetap saja tidak cukup untuk jangka panjang.

    Upaya Penanganan Bencana

    Penanganan bencana di Aceh Tamiang menghadapi tantangan besar karena kondisi geografis yang sulit dan luasnya wilayah yang terdampak.

    Akses jalan yang rusak dan puing–puing material banjir menghambat distribusi bantuan. Sementara jaringan komunikasi yang putus memutus kontak antara warga dan tim penyelamat atau pemerintah daerah.

    Untuk mempercepat bantuan, pemerintah dan tim tanggap bencana telah mencoba membuka kembali jalur utama serta menerjunkan peralatan berat untuk membuka akses logistik.

    Warga terdampak juga menyuarakan harapan agar bantuan tidak hanya tiba di pusat kota atau area yang lebih mudah diakses. Tetapi juga di pedalaman–pedalaman yang selama ini tertinggal dalam distribusi.

    Banyak dari mereka berharap agar pemerintah pusat dan daerah lebih cepat merespons dengan menambah personel dan peralatan untuk mempercepat penyebaran bantuan. Serta memastikan air bersih dan makanan pokok dapat sampai ke tangan warga yang paling membutuhkan.

    Kondisi di Aceh Tamiang sejauh ini mencerminkan tantangan besar dalam penanganan bencana skala besar. Serta bagaimana warga yang terisolir benar–benar bergantung pada bantuan relawan dan solidaritas sosial demi bertahan hidup.

    Keterlibatan semua pihak dari relawan, pemerintah. Hingga komunitas internasional menjadi kunci untuk membantu pulih dari krisis ini dan mencegah dampak yang lebih parah lagi di masa mendatang.

    Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari acehtengahkab.go.id
  • Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Bagikan

    Mendagri membahas secara khusus langkah percepatan rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatera yang terdampak berbagai kejadian alam dalam beberapa waktu terakhir.

    Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Pembahasan ini dilakukan sebagai respons atas besarnya dampak sosial, ekonomi, serta infrastruktur yang dirasakan masyarakat di sejumlah provinsi. Mendagri menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berjalan lambat karena berkaitan langsung dengan pemulihan kehidupan warga.

    Dalam pernyataannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah agar proses rehabilitasi dapat berjalan efektif. Fokus utama diarahkan pada pemulihan layanan dasar, tempat tinggal masyarakat, serta roda perekonomian daerah yang sempat terganggu akibat bencana. Pemerintah menilai percepatan rehabilitasi menjadi kunci agar dampak berkepanjangan dapat ditekan.

    Temukan informasi menarik dan berita paling terviral lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di .

    Fokus Pemulihan Infrastruktur Dasar

    Salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah kondisi infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan cukup parah. Jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat. Mendagri menyampaikan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur akan membuka kembali akses antarwilayah sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik.

    Pemulihan infrastruktur tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga memperkuat ketahanan terhadap potensi bencana di masa mendatang. Pemerintah mendorong agar pembangunan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan aspek mitigasi risiko. Dengan pendekatan tersebut, wilayah terdampak diharapkan lebih siap menghadapi kemungkinan bencana serupa.

    Peran Pemerintah Daerah Dalam Rehabilitasi

    Mendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam proses rehabilitasi pascabencana. Pemerintah daerah dinilai paling memahami kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, koordinasi antara pusat serta daerah harus diperkuat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

    Pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan pendataan kerusakan secara akurat sebagai dasar penyaluran bantuan. Selain itu, percepatan administrasi menjadi perhatian khusus agar anggaran rehabilitasi dapat segera dimanfaatkan. Mendagri mengingatkan agar tidak ada hambatan birokrasi yang justru memperlambat pemulihan kehidupan masyarakat.

    Baca Juga:

    Dukungan Anggaran Serta Kebijakan Pemulihan

    Dukungan Anggaran Serta Kebijakan Pemulihan

    Dalam pembahasan tersebut, aspek pendanaan rehabilitasi pascabencana juga menjadi sorotan. Mendagri menekankan bahwa ketersediaan anggaran harus diiringi dengan tata kelola yang transparan serta akuntabel. Pemerintah pusat membuka ruang dukungan anggaran bagi daerah terdampak, namun penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan prioritas.

    Selain anggaran, kebijakan pemulihan sosial ekonomi turut dibahas. Pemerintah mendorong agar program pemulihan mampu membantu masyarakat kembali produktif, terutama bagi kelompok rentan. Dukungan terhadap usaha kecil, pemulihan mata pencaharian, serta penyediaan hunian sementara menjadi bagian penting dari kebijakan rehabilitasi yang dibahas.

    Harapan Pemulihan Berkelanjutan Wilayah Sumatera

    Mendagri berharap percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumatera dapat berjalan secara berkelanjutan, bukan sekadar pemulihan jangka pendek.

    Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya kembali ke kondisi semula, tetapi juga memiliki ketahanan lebih baik menghadapi risiko bencana ke depan. Pendekatan ini dinilai penting mengingat Sumatera termasuk wilayah rawan bencana alam.

    Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan, proses rehabilitasi diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi pascabencana akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang lebih tangguh. Pemulihan Sumatera pascabencana diharapkan menjadi contoh penanganan bencana yang cepat, terkoordinasi, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari mediaindonesia.com
  • |

    Tahap II Sekolah Rakyat Resmi Diluncurkan Pemerintah Di 104 Titik

    Bagikan

    Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas dan merata program monumental terbaru.

    Tahap II Sekolah Rakyat Resmi Diluncurkan Pemerintah Di 104 Titik

    ​Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan persiapan untuk peluncuran Sekolah Rakyat (SR) Tahap II, sebuah inisiatif strategis yang akan menjangkau 104 lokasi di berbagai penjuru negeri.​

    Berikut ini, Derita Rakyat akan menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, khususnya bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

    Memperluas Akses Dan Kualitas Pendidikan

    Program Sekolah Rakyat Tahap II dirancang untuk secara signifikan memperluas jangkauan pendidikan. Inisiatif ini akan menampung hingga 112.320 siswa, melalui penyediaan total 3.744 rombongan belajar (rombel) baru. Angka ini mencerminkan skala ambisius pemerintah untuk memastikan setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan.

    Rombongan belajar tersebut akan didistribusikan secara merata di berbagai jenjang pendidikan. Akan ada 1.872 rombel untuk Sekolah Dasar (SD), 936 rombel untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 936 rombel untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Diversifikasi ini menunjukkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya fokus pada pendidikan dasar, tetapi juga hingga jenjang menengah.

    Setiap lokasi SR Tahap II dirancang untuk memiliki kapasitas yang seragam dan optimal. Setiap SR akan menampung 1.080 siswa, dengan pembagian 18 rombel SD (540 siswa), 9 rombel SMP (270 siswa), dan 9 rombel SMA (270 siswa). Total 36 rombel di setiap lokasi menjamin lingkungan belajar yang terstruktur dan memadai.

    Infrastruktur Modern Dan Terintegrasi

    Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan SR ini merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Setiap Sekolah Rakyat akan dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Desain ini memastikan fasilitas yang kokoh dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

    Konsep boarding school akan diterapkan pada setiap bangunan SR, dilengkapi dengan asrama bagi siswa/siswi dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Fasilitas modern yang mendukung proses belajar mengajar secara menyeluruh juga akan disediakan. Ini termasuk ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, dan perpustakaan digital, menciptakan ekosistem belajar yang kondusif.

    Selain itu, SR Tahap II juga akan dilengkapi dengan kantin sehat, klinik kesehatan siswa, serta sarana olahraga dan ruang ekstrakurikuler. Tersedia pula asrama bagi guru/pendamping untuk mendukung pengawasan dan pembinaan siswa. Area hijau dan lansekap dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan nyaman, mendukung kesejahteraan holistik siswa.

    Baca Juga: Korupsi KUR Di Muara Enim, Kejati Sumsel Kejar DPO Sementara Warga Menanggung Kerugian

    Progres Pembangunan Dan Kesiapan Operasional

    Progres Pembangunan Dan Kesiapan Operasional

    Pembangunan SR Tahap II merupakan kelanjutan dari konsep awal yang telah beroperasi sejak Tahun Ajaran 2025/2026 pada Tahap I, mencakup 166 sekolah. Pengalaman dari tahap pertama menjadi dasar yang kuat untuk penyempurnaan implementasi tahap kedua ini, memastikan kualitas dan efisiensi pembangunan.

    Hingga 31 Desember 2025, progres pekerjaan fisik SR Tahap II telah mencapai 3,98 persen. Angka ini mencakup pekerjaan awal konstruksi serta penyiapan infrastruktur dasar di lokasi-lokasipembangunan. Pembangunan ini diharapkan dapat selesai secara bertahap untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada Tahun Ajaran 2026/2027, tepat waktu.

    Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai standar, diterapkan kriteria kesiapan (readiness criteria) yang ketat. Ini meliputi sertifikat lahan, surat keterangan bebas sengketa, dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ini menunjukkan komitmen pada kualitas dan keberlanjutan.

    Komitmen Pemerintah Untuk Masa Depan Bangsa

    Penyebaran lokasi SR Tahap II mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera (26 lokasi), Jawa (40 lokasi), Kalimantan (12 lokasi), Bali dan Nusa Tenggara (masing-masing 1 lokasi), Sulawesi (16 lokasi), Kepulauan Maluku (4 lokasi), hingga Papua (3 lokasi). Distribusi yang merata ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengurangi disparitas pendidikan antarwilayah.

    Percepatan pembangunan SR ini adalah bagian integral dari komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Dengan memperluas akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, adil, dan berpihak pada masyarakat rentan, pemerintah berupaya menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan.

    Pembangunan SR Tahap II adalah bentuk nyata investasi jangka panjang bangsa dalam menciptakan generasi masa depan yang berdaya saing. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas. Melalui inisiatif ini, pemerintah bertekad membangun sumber daya manusia yang unggul, siap menghadapi tantangan global.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari kompas.com
    • Gambar Kedua dari kompas.com
  • | |

    Sidang Korupsi Pasar Cinde, Eks Kadisbudpar Sumsel Jalani Persidangan

    Bagikan

    Kasus dugaan korupsi Pasar Cinde terus bergulir, dengan fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan, mengejutkan publik dan pihak terkait.

     Sidang Korupsi Pasar Cinde, Eks Kadisbudpar Sumsel Jalani Persidangan

    Kehadiran mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Irene Camelyn Sinaga, sebagai saksi telah membuka dimensi baru terkait status Pasar Cinde sebagai cagar budaya dan percepatan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

    Berikut ini, Derita Rakyat akan mencuat menjelang Asian Games 2018, menyoroti urgensi dan tekanan di balik keputusan-keputusan penting yang diambil saat itu.

    Desakan Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya

    Argumen mengenai ketidaklayakan Pasar Cinde menjelang Asian Games 2018 menjadi pemicu utama Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mempercepat pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya. Hal ini diungkapkan dalam sidang kasus korupsi Pasar Cinde yang menjerat mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin Majelis Hakim Fauzi Isra di Pengadilan Negeri Palembang.

    Irene Camelyn Sinaga, yang menjabat Kadisbudpar Sumsel pada 2015-2018, memberikan kesaksian penting. Ia mengaku mengetahui persoalan Pasar Cinde sebagai cagar budaya sejak kedatangan Dirjen Kebudayaan pada tahun 2016. Pada tanggal 15 Agustus 2016, kedatangan Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Fahim mengkonfirmasi adanya permasalahan terkait status Pasar Cinde di mata masyarakat.

    Irene menjelaskan, pada tahun 2016, Pasar Cinde telah didaftarkan sebagai calon Cagar Budaya. Menurutnya, status ‘Calon Cagar Budaya’ memiliki perlakuan yang setara dengan ‘Cagar Budaya’ berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya. Ini berarti, perlindungan dan regulasi yang sama berlaku untuk objek yang baru didaftarkan maupun yang sudah ditetapkan.

    Urgensi Dan Alasan Di Balik Percepatan

    Irene menyatakan bahwa pembentukan tim kajian dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak. Pemerintah Provinsi beralasan bahwa ketidaklayakan Pasar Cinde menjadi isu krusial karena akan digunakan untuk Asian Games 2018. Desakan ini memaksa Gubernur Sumatera Selatan untuk mempercepat pembentukan tim kajian.

    “Menurut Irene, pemerintah provinsi beralasan melakukan perubahan pada calon cagar budaya itu karena dianggap tidak layak digunakan untuk Asian Games.” Ia menambahkan, pihaknya diminta untuk mempercepat pembentukan tim kajian oleh Gubernur Sumatera Selatan.

    Keterbatasan waktu untuk revitalisasi dan adaptasi serta kebutuhan peninjauan ulang struktur dan aspek lainnya menjadi alasan kuat. Setelah itu, Pemerintah Kota Palembang mengambil alih dengan membentuk tim sendiri, menunjukkan adanya dua tim cagar budaya: tim provinsi/nasional dan tim daerah.

    Baca Juga: Dari Tanggap Darurat ke Pemulihan, Menjaga Momentum Pascabencana

    Pemisahan Aset Dan Tanggung Jawab

    Pemisahan Aset Dan Tanggung Jawab

    Persidangan ini menyoroti poin penting mengenai pembagian wewenang antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang. Saksi menyebutkan adanya pemisahan aset yang jelas dalam proyek pengembangan Pasar Cinde. “Tanah adalah milik Provinsi, sedangkan bangunan adalah milik Kota Palembang,” jelas Irene.

    Pemisahan ini menimbulkan implikasi hukum terkait tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan. Irene menambahkan bahwa tanggung jawab atas bangunan Pasar Cinde berada di bawah wewenang Wali Kota Palembang sebagai pemilik aset bangunan. Hal ini menjadi penting dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap aspek dalam proyek tersebut.

    Penjelasan mengenai pemisahan aset ini sangat relevan dalam kasus dugaan korupsi, karena dapat mengurai benang merah pertanggungjawaban. Dengan tanah milik provinsi dan bangunan milik kota, kebijakan dan keputusan terkait Pasar Cinde melibatkan koordinasi lintas pemerintahan yang kompleks.

    Menanti Kelanjutan Sidang Dan Keadilan

    Usai pemeriksaan saksi, majelis hakim menetapkan agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi tambahan. Sidang lanjutan ini akan dilaksanakan pada pekan depan, Senin (9/2/2026), menunjukkan bahwa kasus ini masih akan terus bergulir dan mengungkap lebih banyak fakta.

    Kasus Pasar Cinde ini menjadi cerminan bagaimana proyek-proyek besar yang terkait dengan acara internasional dapat menimbulkan kompleksitas hukum dan administratif. Status cagar budaya, desakan waktu, serta pembagian aset menjadi elemen kunci yang sedang diuji di persidangan.

    Publik menantikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini, terutama mengingat keterlibatan mantan pejabat tinggi dan dampak pada aset bersejarah kota Palembang. Diharapkan, persidangan ini dapat mengungkap kebenaran dan memastikan pertanggungjawaban yang sesuai.

    Terus ikuti kabar terkini seputar Derita Rakyat dan informasi menarik yang menambah wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari palembang.tribunnews.com