Zona Merah Mudik, Rakyat Terancam Banjir Dan Longsor Di Rute Ini!

03/13/202603/13/2026

Mudik Lebaran makin berisiko! Rakyat terancam banjir dan longsor di sejumlah zona merah, ini rute-rute paling berbahaya.

Mudik Lebaran seharusnya momen bahagia, tapi ancaman banjir dan longsor membuat perjalanan menjadi penuh risiko. Beberapa daerah ditetapkan sebagai zona merah, di mana rakyat harus ekstra hati-hati saat melintas.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemudik dan keluarga yang menunggu di rumah. Berikut daftar rute paling rawan yang wajib diwaspadai agar mudik tetap aman hanya ada di Derita Rakyat.

nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVE

Cuaca Ekstrem Dan Ancaman Bencana Saat Mudik Lebaran

Potensi cuaca ekstrem masih tinggi di wilayah Jawa Timur menjelang masa mudik Lebaran 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap ancaman banjir dan tanah longsor yang berpotensi terjadi akibat intensitas hujan yang belum menurun. Cuaca ini menjadi perhatian serius menjelang puncak arus mudik.

BPBD Jatim menegaskan bahwa kondisi tanah yang jenuh akibat hujan ekstrem berpotensi menyebabkan tanah longsor, terutama di wilayah yang berlereng dan berbukit. Masyarakat diminta menghindari jalur yang menembus area rawan tersebut. Selain itu, potensi banjir pun masih tinggi di banyak daerah dataran rendah akibat curah hujan yang terus meningkat.

Peringatan ini disampaikan pada Kamis (12/3/2026) di Surabaya, ketika BPBD Jatim menerbitkan daftar wilayah yang paling berisiko. Meskipun musim hujan memasuki fase akhir, potensi cuaca ekstrem diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Maret 2026. Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan berbagai antisipasi teknis dalam menghadapi kemungkinan bencana tersebut.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Daerah‑Daerah Rawan Banjir Dan Longsor

Beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur disebut memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi selama masa mudik. Antaranya wilayah Malang, Mojokerto, Batu, Trenggalek, Ponorogo, hingga Madiun. Di lokasi ini, warga diminta ekstra hati‑hati jika melalui rute mudik saat hujan deras mengguyur.

Kawasan lereng dan perbukitan menjadi lokasi yang sangat rawan mengalami longsor akibat tanah jenuh. Wilayah wisata yang sering dilintasi pemudik juga masuk kategori rawan, sehingga penting bagi para pengendara untuk memantau kondisi cuaca dan jalur sebelum memasuki rute tersebut.

Sementara hampir seluruh kabupaten dan kota di Jatim berpotensi banjir jika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam periode pendek. Termasuk daerah pesisir seperti Sidoarjo, Pasuruan, Lamongan, hingga Bangkalan‑Sampang dan Situbondo yang rawan genangan air jika curah hujan melampaui kapasitas drainase lokal.

Baca Juga: Apa Dampak Banjir Situbondo? Sawah Hancur Dan Satu Warga Hilang Misterius!

Strategi Pemerintah Mengurangi Risiko Bencana

Untuk meredam dampak bencana hidrometeorologi sepanjang musim hujan, Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai pertengahan Maret hingga akhir bulan. OMC diharapkan mampu menekan potensi hujan ekstrem di lokasi yang rawan dilintasi pemudik.

Selain itu, BPBD bersama dinas terkait terus memantau titik‑titik rawan longsor dan banjir sehingga jika terjadi ancaman, evacuasi dini maupun mitigasi cepat bisa dilaksanakan. Masyarakat lokal diminta melapor jika melihat perubahan tanah atau aliran air yang bisa memicu bencana.

Pemerintah juga menyediakan kanal resmi informasi cuaca dan bencana yang bisa diakses publik. Warga dan pemudik diarahkan selalu memperbarui informasi tersebut sebelum dan saat melakukan perjalanan panjang untuk menghindari rute yang berisiko.

Imbauan Untuk Para Pemudik Dan Warga

BPBD Jatim mengimbau pemudik untuk selalu waspada saat melintasi daerah perbukitan dan pesisir. Mengingat potensi perubahan cuaca bisa terjadi cepat, para pengendara diminta memeriksa kondisi kendaraan dan menyiapkan perlengkapan darurat seperti senter, jaket tahan air, dan peta rute terbaru.

Selain itu, pemudik disarankan menghindari perjalanan saat hujan deras atau malam hari, karena risiko banjir atau tanah longsor meningkat drastis dalam kondisi tersebut. Pemantauan rute sebelum berangkat juga sangat penting untuk menentukan jalur alternatif yang lebih aman jika cuaca memburuk.

Masyarakat lokal di wilayah rawan juga diminta untuk bersama‑sama menjaga lingkungan sekitar, memantau perubahan kondisi sungai atau tanah yang mudah longsor, serta berkoordinasi dengan instansi penanggulangan bencana setempat jika ditemukan tanda‑tanda bahaya.

Peran Instansi Terkait Dalam Mitigasi Bencana

BPBD Jatim bersama dengan BMKG dan kepolisian berkolaborasi untuk menyediakan informasi cuaca dan risiko bencana secara real‑time. BMKG juga ikut memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrem yang bisa terjadi sewaktu‑waktu selama musim hujan ini.

Instansi jalan raya dan tol juga ikut siaga dengan menempatkan petugas selama 24 jam di titik‑titik rawan untuk membantu pemudik jika terjadi genangan air atau kerusakan jalan akibat hujan deras, guna mempercepat penanganan darurat di lapangan.

Sementara itu, kepolisian meningkatkan patroli di jalur utama mudik untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas akibat bencana, serta membantu pemudik memilih jalur yang lebih aman jika cuaca buruk terjadi secara tiba‑tiba di kawasan tertentu.

Sumber Informasi Gambar:

Gambar Pertama dari detik.com
Gambar Kedua dari radarbromo.jawapos.com

Lingkungan & Dampak Bencana

30 Desa di Aceh Tengah Masih Terisolir Usai Sebulan Bencana
01/06/2026
Bagikan
Sudah lebih dari satu bulan sejak bencana banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Aceh Tengah, namun dampaknya masih dirasakan hingga kini.

Sebanyak 30 desa dilaporkan masih terisolasi akibat akses jalan yang rusak parah, jembatan putus, serta tertimbun material longsor. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh dan distribusi bantuan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Pemerintah daerah mengakui proses pemulihan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan karena medan yang sulit dan cuaca yang kerap berubah. Beberapa desa berada di kawasan pegunungan dengan jalur sempit dan rawan longsor susulan. Akibatnya, alat berat tidak bisa langsung masuk, sementara warga terpaksa bertahan dengan keterbatasan logistik dan layanan dasar.

Temukan rangkuman informasi menarik tentang rakyat lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Derita Rakyat.

Medan Sulit Hambat Evakuasi

Terisolasinya puluhan desa di Aceh Tengah sebagian besar disebabkan oleh kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Jalan utama penghubung antardesa banyak yang amblas, tertutup lumpur, atau tergerus aliran sungai. Jembatan gantung yang biasa digunakan warga untuk membawa hasil pertanian juga rusak sehingga tidak dapat dilalui.

Medan pegunungan yang curam membuat proses pembukaan akses baru membutuhkan waktu dan peralatan khusus. Petugas di lapangan harus bekerja ekstra hati-hati karena struktur tanah masih labil.

Dalam beberapa kasus, jalur yang sempat dibuka kembali tertutup longsor hanya beberapa hari kemudian. Situasi ini memperpanjang masa isolasi dan meningkatkan risiko bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis darurat.

Kondisi Warga di Lapangan

Puluhan desa yang masih terisolasi tersebar di beberapa kecamatan terdampak paling parah. Desa-desa di wilayah Kecamatan Kebayakan, Linge, dan Atu Lintang menjadi yang paling lama terputus aksesnya.

Nama-nama desa seperti Arul Kumer, Arul Badak, Merah Mege, Pantan Reduk, Damar Mulyo, hingga Owaq masih sulit dijangkau melalui jalur darat. Selain itu, beberapa desa lain di kawasan pedalaman Linge juga menghadapi kondisi serupa akibat jalan tanah yang hancur diterjang banjir.

Warga di desa-desa tersebut mengandalkan jalur alternatif berupa jalan setapak atau sungai untuk keluar masuk wilayah. Namun, cara ini sangat terbatas dan berisiko, terutama bagi anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Ketersediaan bahan pangan mulai menipis, sementara hasil kebun tidak dapat dijual karena tidak ada akses transportasi. Kondisi ini berdampak langsung pada perekonomian warga dan ketahanan pangan keluarga.

Baca Juga: Nasib Wisata Aceh Timur, Sungai Indah Kini Tinggal Kenangan

Upaya Pemerintah Penanganan Darurat

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama BPBD dan instansi terkait terus melakukan upaya penanganan darurat. Pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter untuk desa yang benar-benar terisolasi. Bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya disalurkan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan.

Namun, keterbatasan armada, cuaca yang tidak menentu, serta luasnya wilayah terdampak menjadi kendala utama. Pemerintah daerah juga masih menunggu dukungan tambahan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk percepatan perbaikan infrastruktur. Proses pendataan kerusakan terus diperbarui agar pembangunan jalan dan jembatan dapat segera dimulai begitu kondisi memungkinkan.

Harapan Warga Percepatan Pemulihan

Warga desa yang masih terisolasi berharap akses jalan segera dibuka agar kehidupan dapat kembali normal. Selain bantuan logistik, mereka membutuhkan kepastian pemulihan jangka panjang, terutama perbaikan infrastruktur yang lebih kuat dan tahan bencana. Pengalaman bencana ini menjadi pelajaran penting bahwa wilayah rawan membutuhkan sistem mitigasi yang lebih baik.

Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kondisi geografis Aceh Tengah. Dengan percepatan pemulihan dan koordinasi lintas sektor, isolasi desa dapat segera diakhiri dan risiko bencana serupa di masa depan dapat diminimalkan.

Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.
Sumber Informasi Gambar:

Gambar Pertama dari detik.com

Gambar Kedua dari antaranews.com
Lingkungan & Dampak Bencana

Jalan Lintas Terancam, Lubang Raksasa Akibat Longsor Muncul Di Aceh Tengah
01/15/202601/15/2026
Bagikan
Longsor di Aceh Tengah ciptakan lubang raksasa yang hampir menyentuh jalan lintas, mengancam kelancaran lalu lintas dan keselamatan warga.

Aceh Tengah kembali dihadapkan pada bencana alam. Sebuah lubang raksasa muncul akibat longsor dan nyaris menutupi jalan lintas, mengganggu akses transportasi serta menimbulkan kekhawatiran bagi warga sekitar.

Ancaman ini menunjukkan betapa rentannya infrastruktur terhadap pergerakan tanah, sekaligus memicu pertanyaan soal langkah mitigasi yang perlu segera dilakukan agar keselamatan Derita Rakyat tetap terjaga.

Lubang Raksasa Akibat Longsor Mengancam Jalan Lintas Aceh Tengah

Aceh Tengah kembali menghadapi ancaman bencana alam. Sebuah longsor di Kampung Bah, Kecamatan Ketol, membentuk lubang besar yang hampir menyentuh jalan Simpang Balik-Blang Mancung.

Kedalaman lubang ini diperkirakan mencapai sekitar 100 meter, menimbulkan risiko serius bagi kelancaran lalu lintas dan keselamatan warga di sekitar lokasi. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, menjelaskan bahwa longsoran ini bukan fenomena sinkhole yang terjadi tiba-tiba, melainkan akibat pergerakan tanah secara perlahan.

Proses ini telah berlangsung bertahun-tahun, dan data dari Dinas ESDM Aceh menunjukkan peningkatan luas pergerakan tanah sejak 2011.

Pergerakan Tanah Yang Terus Meningkat

Menurut Andalika, area longsor di Kampung Bah memiliki tanah permukaan yang jenuh air dan didominasi material vulkanik yang mudah mengalirkan air. Kondisi ini membuat pergerakan tanah di wilayah tersebut sangat aktif dan berkelanjutan.

Data terbaru menunjukkan bahwa pada 2025, luasan longsoran tanah telah mencapai lebih dari 27.000 meter, semakin mendekati jalan lintas Blang Mancung-Simpang Balik. Tim geologi dan survei geofisika ESDM Aceh bersama BPBD Aceh Tengah telah melakukan kajian bersama pada 2022, menekankan perlunya pemantauan intensif dan penanganan berkelanjutan untuk mencegah risiko lebih besar.

Baca Juga: Kejari Banyuwangi Usut Dugaan Korupsi Dana CSR Petrogas Jatim Utama

Upaya Pencegahan Dan Mitigasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menindaklanjuti kondisi ini dengan berbagai langkah mitigasi. Di sekitar lokasi, dipasang rambu peringatan, garis pembatas, dan pengaman untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Selain itu, koordinasi lintas sektor dilakukan untuk mengantisipasi potensi longsoran meluas dan dampak bagi masyarakat. Pemantauan berkala dilakukan untuk mengetahui perkembangan pergerakan tanah secara real-time.

Hal ini memungkinkan BPBD dan instansi terkait mengambil tindakan cepat jika terdapat tanda-tanda longsor lanjutan. Pendekatan ini menggabungkan tindakan struktural, seperti pemasangan pengaman, dengan strategi non-struktural berupa sosialisasi dan peringatan dini kepada warga sekitar.

Zona Rawan Longsor Memerlukan Penanganan Berkelanjutan

Andalika menekankan bahwa wilayah Kampung Bah dikategorikan sebagai zona tinggi rawan pergerakan tanah. Penanganan yang berkelanjutan menjadi sangat penting agar longsor tidak meluas dan membahayakan lebih banyak warga maupun infrastruktur penting.

Pergerakan tanah di Aceh Tengah menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana harus dilakukan secara terpadu. Selain upaya fisik di lapangan, edukasi masyarakat dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk meminimalkan risiko.

Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan keamanan jalan lintas tetap terjaga, sekaligus memberikan perlindungan bagi warga yang tinggal di sekitar zona rawan longsor. Jangan lewatkan update berita seputaran Derita Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari detik.com
- Gambar Kedua dari waspadaaceh.com
Korupsi & Kebijakan Publik

Polres Padangsidimpuan Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Dek
02/01/2026
Bagikan
Korupsi terus menjadi benalu yang menggerogoti pembangunan di Indonesia, tak terkecuali di daerah, merugikan rakyat dan menimbulkan ketidakpercayaan.

Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Proyek pembangunan dek di Kelurahan Kantin, yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, justru berujung pada skandal korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah.

Berikut ini, Derita Rakyat akan menyoroti polres Padangsidimpuan yang telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, membuka babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi demi kebaikan publik.

Penyelidikan Mendalam Ungkap Kerugian Negara Fantastis

Polres Padangsidimpuan dengan sigap telah menetapkan tiga individu sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan dek. Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna, mengonfirmasi bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp 2,1 miliar. Penetapan tersangka ini adalah hasil dari serangkaian penyidikan mendalam yang dilakukan oleh Unit Tipidkor Polres Padangsidimpuan.

Kasus korupsi ini berpusat pada pekerjaan lanjutan pembangunan Dek Tahun Anggaran 2022. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 2.374.000.520 dan dikerjakan oleh CV Karya Indah Sumatera, di bawah naungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan. Penyelidikan intensif telah mengungkap adanya penyimpangan signifikan dalam setiap tahapan proyek.

AKBP Wira Prayatna menjelaskan bahwa kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar tersebut merupakan nilai pembayaran bersih proyek yang tidak dapat dimanfaatkan. Lebih ironisnya, bangunan dek tersebut justru membahayakan keselamatan pengguna, menjadikannya ‘total lost’. Ini menunjukkan bahwa proyek yang seharusnya bermanfaat malah menjadi beban dan potensi ancaman bagi masyarakat.

Modus Operandi Dan Identitas Tersangka

Penyidikan Unit Tipidkor Polres Padangsidimpuan dimulai sejak Jumat, 14 Februari 2025. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan indikasi kuat perbuatan melawan hukum yang berindikasi korupsi. Dugaan penyimpangan ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara secara signifikan.

Penyimpangan tersebut terdeteksi pada berbagai tahapan kritis proyek. Mulai dari perencanaan pengadaan, proses pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan, semuanya ditemukan bermasalah. Hal ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang terstruktur dan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam proyek tersebut.

Berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka tertanggal 21 Januari 2026, tiga individu telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Imbalo Siregar, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran; Muhammad Dasuki, selaku Pejabat Pembuat Komitmen; dan Firmansyah Pohan, Wakil Direktur CV Karya Indah Sumatera. Penetapan ini menjadi langkah penting dalam penegakan hukum di Padangsidimpuan.

Baca Juga: 165 Ribu Lebih Korban Banjir Sumatra Masih Mengungsi, Hunian Darurat Minim!

Jeratan Hukum Dan Ancaman Pidana Serius

Ketiga tersangka kini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan juga juncto Pasal 603 serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jeratan pasal-pasal ini menunjukkan keseriusan pihak berwajib dalam menindak pelaku korupsi.

Pasal-pasal yang dikenakan terhadap para tersangka mengindikasikan bahwa mereka terancam hukuman pidana yang berat. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirancang untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang merugikan keuangan negara demi keuntungan pribadi atau golongan. Hal ini diharapkan dapat mengirimkan pesan kuat bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi.

Kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi seperti ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan pembangunan yang bersih.

Dampak Dan Harapan Masyarakat

Kasus korupsi proyek dek ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng citra pelayanan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang aman, malah disalahgunakan dan menghasilkan bangunan yang berbahaya. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan masyarakat Padangsidimpuan.

Masyarakat menaruh harapan besar pada proses hukum yang sedang berjalan. Mereka berharap agar kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, dan semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu. Mendapatkan hukuman yang setimpal. Transparansi dalam setiap tahapan persidangan juga sangat dinantikan untuk memastikan keadilan tercapai.

Keberhasilan penanganan kasus ini akan menjadi preseden positif dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir oknum.

Ikuti perkembangan terbaru Derita Rakyat dan berbagai informasi menarik lainnya untuk menambah wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari bitvonline.com
- Gambar Kedua dari metrodaily.jawapos.com
Korupsi & Kebijakan Publik | Krisis Sosial

Kasus Korupsi Rp 263 M, Eks Dirut PTPN-Kakanwil BPN Disidang
01/22/2026
Bagikan
Dunia hukum kembali dihebohkan dengan terungkapnya dugaan praktik korupsi masif di tubuh PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I.

Empat terdakwa, termasuk mantan Direktur Utama PTPN II dan eks Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, kini menghadapi dakwaan serius atas penjualan aset tanah seluas 8.077 hektare untuk proyek perumahan Citraland. Jaksa mendakwa mereka secara bersama-sama merugikan keuangan negara hingga mencapai angka fantastis Rp263,4 miliar.

Berikut ini, Derita Rakyat akan memicu sorotan tajam terhadap tata kelola aset negara dan integritas pejabat publik.

Aktor Utama Di Balik Kerugian Negara

Kasus ini melibatkan empat nama kunci yang kini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Medan. Mereka adalah Irwan Perangin-angin, mantan Direktur Utama PTPN II, Iman Subakti, Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Askani, eks Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, dan Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang. Keempatnya didakwa atas perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison Sipahutar dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa secara kolektif telah merugikan keuangan negara sebesar Rp263.435.080.000. Angka ini menggambarkan skala korupsi yang signifikan dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan terhadap aset-aset strategis milik negara. Persidangan perdana ini menjadi awal dari upaya penegakan hukum untuk mengungkap tuntas jaringan korupsi ini.

Peran masing-masing terdakwa juga telah diuraikan oleh JPU. Askani dan Abdul Rahim Lubis diduga memiliki peran sentral dalam menyetujui penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP. Penerbitan ini disinyalir tanpa pemenuhan kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang seharusnya direvisi menjadi HGB sesuai tata ruang.

Modus Operandi Dan Pelanggaran Hukum

Jaksa menjelaskan bahwa Askani dan Abdul Rahim Lubis dituding sebagai pihak yang memuluskan penerbitan HGB tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut mewajibkan penyerahan sebagian lahan HGU kepada negara sebagai konsekuensi dari perubahan status lahan menjadi HGB. Pelanggaran ini menjadi pintu masuk bagi hilangnya kontrol negara atas aset penting.

Selain itu, kedua terdakwa juga diduga terlibat dalam pengembangan dan penjualan lahan HGU yang telah diubah statusnya menjadi HGB kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR). Tindakan ini secara langsung menyebabkan hilangnya aset negara yang seharusnya menjadi hak milik pemerintah. Yaitu sebesar 20 persen dari total lahan. Peran mereka dalam memfasilitasi transaksi ilegal ini menjadi fokus utama penyelidikan.

Di sisi lain, Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti berperan sebagai pihak yang mengajukan permohonan HGB atas beberapa bidang tanah berstatus HGU PTPN II. Permohonan ini diajukan secara bertahap kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Proses pengajuan ini disinyalir sebagai bagian dari skema korupsi yang terstruktur dan terencana.

Baca Juga: Waka MPR Tegaskan, Mitigasi Banjir dan Longsor Wajib Diantisipasi di Indonesia

Konsekuensi Pemasaran Proyek Dan Kerja Sama Bermasalah

Akibat dari serangkaian dugaan pelanggaran hukum tersebut, pemasaran dan penjualan perumahan Citraland. Yang berlokasi di Helvetia, Sampali, dan Tanjung Morawa oleh PT Dely Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR), diduga kuat melanggar hukum. Proyek yang seharusnya membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ini, kini tercoreng dengan isu korupsi.

Dugaan korupsi dalam penjualan aset PTPN I Regional I ini juga disebut-sebut melibatkan kerja sama operasional (KSO) antara PT NDP dengan PT Ciputra Land. Dari total lahan 8.077 hektare yang diperjualbelikan, sekitar 93 hektare di antaranya telah memiliki status HGB. Ini menunjukkan bahwa sebagian transaksi ilegal telah terealisasi, menyebabkan kerugian konkret bagi negara.

Jaksa menjerat para terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama mengacu pada Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf c Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dakwaan alternatif kedua mencakup Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Selain itu, dakwaan ini juga melibatkan Pasal 20 huruf c Jo. Pasal 126 ayat (1) Jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Respons Terdakwa Dan Sidang Lanjutan

Setelah pembacaan dakwaan yang panjang dan detail, para terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH) mereka menyatakan akan mengajukan nota perlawanan atau eksepsi. Langkah ini merupakan hak setiap terdakwa untuk menanggapi dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mereka akan mempersiapkan argumen hukum untuk membantah tuduhan korupsi.

Hakim Ketua kemudian memberikan kesempatan kepada tim Penasehat Hukum para terdakwa untuk menyampaikan nota perlawanan tersebut pada sidang pekan depan. Sidang lanjutan ini dijadwalkan akan digelar pada tanggal 28 Januari 2026. Publik dan pihak terkait tentunya akan menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus korupsi yang merugikan negara ini.

Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset negara dan potensi kolusi antara oknum pejabat dengan pihak swasta. Masyarakat menaruh harapan besar agar proses hukum berjalan transparan, adil, dan tuntas. Sehingga para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pantau terus berita terbaru seputar Derita Rakyat dan berbagai informasi menarik yang menambah wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari detik.com

Gambar Kedua dari medanposonline.com
Lingkungan & Dampak Bencana

Dari Tanggap Darurat ke Pemulihan, Menjaga Momentum Pascabencana
02/02/2026
Bagikan
Setiap bencana alam, baik banjir, gempa bumi, maupun tanah longsor, menuntut respons cepat dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat sekitar.

Tanggap darurat menjadi langkah awal untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan dasar, serta menstabilkan kondisi di lokasi terdampak. Aksi ini biasanya melibatkan evakuasi warga, distribusi bantuan pangan, air bersih, serta obat-obatan. Penanganan cepat menjadi kunci agar korban menerima pertolongan segera dan kondisi yang kritis dapat diminimalisasi.

Proses tanggap darurat memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Tim medis bergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan, sementara aparat keamanan membantu mengatur lalu lintas evakuasi dan menjaga ketertiban. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan dapat tersalur secara tepat, meskipun kondisi lokasi sulit dijangkau.

Kesigapan tim di lapangan menjadi indikator efektivitas awal penanganan bencana. Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang lagi banyak di bicarakan hanya ada di Derita Rakyat.

Penilaian Kerusakan dan Identifikasi Kebutuhan

Setelah fase tanggap darurat, langkah berikutnya melibatkan penilaian kerusakan di wilayah terdampak. Pemerintah daerah bersama lembaga terkait melakukan survei untuk menentukan lokasi yang mengalami kerusakan berat, sedang, serta ringan.

Data ini menjadi dasar bagi perencanaan tahap pemulihan. Proses identifikasi mencakup rumah warga, infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, serta fasilitas kesehatan yang terdampak.

Selain kerusakan fisik, tim pemulihan juga menilai kebutuhan sosial masyarakat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus.

Kebutuhan psikososial menjadi bagian dari penilaian karena trauma akibat bencana dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Penilaian menyeluruh membantu menentukan prioritas intervensi agar pemulihan berjalan lebih terarah dan efektif.

Rekonstruksi Infrastruktur dan Hunian

Pemulihan fisik memerlukan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Rumah-rumah warga dibangun kembali menggunakan material yang lebih tahan terhadap bencana.

Jalan rusak diperbaiki agar akses transportasi kembali lancar, sementara fasilitas umum yang terdampak diperbarui agar layanan masyarakat dapat berjalan normal. Pendekatan ini berfokus pada kekuatan fisik agar masyarakat dapat beraktivitas seperti sebelum bencana.

Selain pembangunan, upaya perbaikan hunian juga menyasar fasilitas sementara. Tenda darurat diganti dengan rumah sementara yang lebih layak agar warga dapat tinggal dalam kondisi lebih aman.

Rekonstruksi ini memperhatikan keberlanjutan, memastikan setiap pembangunan mampu bertahan menghadapi kemungkinan bencana berikutnya. Kehadiran hunian layak mendorong masyarakat untuk kembali membangun kehidupan normal.

Baca Juga: 165 Ribu Lebih Korban Banjir Sumatra Masih Mengungsi, Hunian Darurat Minim!

Dukungan Kesejahteraan Masyarakat

Pemulihan pascabencana tidak hanya berbasis fisik, tetapi juga mencakup dukungan sosial dan ekonomi. Program bantuan pekerjaan sementara diberikan untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Distribusi pangan berkelanjutan membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sementara layanan kesehatan tetap tersedia untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang.

Pendampingan psikologis menjadi bagian dari upaya pemulihan karena trauma akibat bencana dapat memengaruhi produktivitas dan interaksi sosial. Anak-anak menerima perhatian khusus melalui kegiatan belajar dan bermain agar perkembangan mereka tidak terganggu. Aktivitas ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil, membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi pascabencana.

Menguatkan Ketahanan Masyarakat

Tahap pemulihan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana selanjutnya. Pendidikan mengenai mitigasi risiko diberikan kepada warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

Latihan evakuasi dilakukan secara berkala agar masyarakat mampu bereaksi cepat saat situasi darurat muncul kembali. Selain itu, pembelajaran dari pengalaman sebelumnya menjadi pedoman bagi pembangunan fasilitas yang lebih aman.

Penguatan ketahanan juga melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran untuk memastikan bencana berikutnya tidak menimbulkan kerugian sebesar sebelumnya.

Dengan proses yang konsisten, masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih percaya diri, sementara wilayah terdampak siap menghadapi situasi kritis di masa depan.

Jangan lewatkan update berita seputaran NASIB RAKYAT serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari banyumas.tribunnews.com
Lingkungan & Dampak Bencana

Tragis! 3 Pekerja Proyek di Gianyar Tertimbun Longsor, 1 Tewas
02/13/2026
Bagikan
Tiga pekerja proyek di Gianyar tertimbun longsor akibat hujan deras, satu pekerja tewas, sementara dua lainnya berhasil diselamatkan.

Tragedi menimpa proyek konstruksi di Gianyar, Bali, ketika tiga pekerja tertimbun longsor. Insiden ini terjadi pada siang hari setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan tanah di area proyek menjadi labil. Dari tiga korban, satu dinyatakan tewas, sementara dua lainnya berhasil diselamatkan dengan kondisi luka-luka.

Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang lagi banyak di bicarakan hanya ada di Derita Rakyat.

Kronologi Kejadian

Longsor terjadi pada pukul 11.00 WITA di lokasi proyek pembangunan perumahan di Gianyar. Hujan deras yang mengguyur sejak pagi membuat tanah di sekitar proyek jenuh air dan mudah tergerus.

Ketiga pekerja sedang melakukan aktivitas penggalian ketika tiba-tiba tanah longsor menimbun area kerja. Rekan-rekan yang berada dekat lokasi langsung berusaha menyelamatkan korban dengan menggali puing tanah.

Tim darurat dan aparat kepolisian segera tiba di lokasi untuk membantu evakuasi. Setelah beberapa menit bekerja dengan alat seadanya, dua pekerja berhasil dikeluarkan dalam kondisi selamat, sedangkan satu korban ditemukan meninggal dunia di bawah timbunan tanah.

Identitas dan Kondisi Korban

Korban yang meninggal diketahui bernama I Wayan Ardika (35), pekerja lokal Gianyar. Dua korban selamat, yakni Kadek Suardana (28) dan Made Wirawan (32), mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis.

Petugas medis memastikan kondisi korban selamat stabil dan tidak mengancam jiwa. Mereka diberikan pemeriksaan lengkap, termasuk pemeriksaan patah tulang dan trauma ringan akibat tertimpa material tanah.

Pihak keluarga korban almarhum telah diberi informasi dan sedang berada di lokasi untuk proses identifikasi dan pemulangan jenazah. Kejadian ini menjadi duka mendalam bagi keluarga dan komunitas pekerja proyek setempat.

Baca Juga: Banjir Sumatera Surut, BNPB Laporkan Penurunan Drastis Jumlah Pengungsi

Penyebab Longsor

Ahli geoteknik menyebut penyebab utama longsor adalah kombinasi curah hujan tinggi, tanah yang jenuh air, dan kondisi lereng yang labil. Tumpukan material proyek yang tidak tertata dengan baik juga menjadi faktor tambahan yang memperparah longsor.

Sistem drainase di lokasi proyek dinilai kurang memadai untuk menahan aliran air saat hujan deras. Akibatnya, tekanan tanah meningkat dan TPT alami longsor.

Ahli menekankan pentingnya standar keselamatan yang ketat di proyek konstruksi, termasuk pengawasan lereng, pemasangan penahan tanah sementara, dan peringatan dini kepada pekerja saat kondisi cuaca ekstrem.

Tindakan Penanganan dan Evakuasi

Tim SAR gabungan bersama aparat kepolisian dan BPBD Gianyar langsung melakukan evakuasi. Mereka menggunakan alat berat dan peralatan manual untuk menyingkirkan material longsor.

Evakuasi dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan longsor susulan atau cedera tambahan bagi korban. Petugas juga memeriksa area sekitar proyek untuk memastikan tidak ada pekerja lain yang terjebak.

Setelah evakuasi selesai, lokasi proyek ditutup sementara untuk evaluasi keselamatan dan mitigasi risiko. Pihak kontraktor diwajibkan memperbaiki sistem drainase dan meninjau ulang prosedur keselamatan kerja agar kejadian serupa tidak terulang.

Imbauan Keselamatan dan Kesadaran Pekerja

Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi pekerja proyek dan pihak kontraktor. Saat musim hujan atau kondisi tanah labil, prosedur keselamatan harus diterapkan secara ketat, termasuk penggunaan helm, sepatu safety, dan komunikasi darurat.

Pihak BPBD dan Dinas Ketenagakerjaan Gianyar mengimbau kontraktor untuk melakukan pelatihan mitigasi bencana bagi pekerja. Kesiapsiagaan ini menjadi kunci untuk mencegah korban jiwa di masa depan.

Masyarakat dan pekerja juga diingatkan untuk segera melaporkan retakan tanah atau tanda bahaya di lokasi proyek agar tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih awal.

Sumber Gambar:
- Gambar pertama dari detikcom
- Gambar kedua dari Tribun-bali.com